Garuda - Garba Rujukan Digital

Diponegoro Law Journal

Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019

Berlian Harina Sari (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)
Achmad Busro (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)
Suradi Suradi (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)

Publish Date
30 Apr 2019

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak. Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dan memasukannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.

Citation Download

EndNote, Reference Manager, ProCite

Latex, Jabref

266.286 KB