<![CDATA[The reporting of KPK and Polri in is interesting when viewed as a series of films or fictional stories. This research tries to dissect how the narrative model Algirdas Greimas can be used to read the relation of characters that appear in a story like fiction. Using the main report of three Tempo editions selected among the Nine Tempo editions containing KPK and Polri reporting in 2015. Three of nine editions were selected in the middle as the culmination of the story of the entire series of KPK-Polri reporting stories. Using the actan model of Algirdas Greimas, it was found that the parties involved in the KPK-Polri story consisted of many people who, if assembled in actor model relationships, would find a knot that the conclusion of this study was that the KPK was narrated as a weak party, full of problems, and violate ethics so it must be handled and resolved by the Polri. In these three stories, Polri, represented by Bareskrim, is narrated as an institution that protects and controls the violation of the Law. The KPK is then represented as the wrong party for violating the rules, while the POLRI is the right party because it enforces the rules.Pemberitaan KPK dan Polri di majalah Tempo menjadi menarik ketika dilihat sebagai sebuah rangkaian kisah film ataupun kisah fiksi. Maka penelitian ini berusaha untuk membedah bagaimana model narasi Algirdas Greimas dapat digunakan untuk membaca relasi karakter yang muncul dalam sebuah pemberitaan layaknya kisah fiksi. Penelitian ini menggunakan laporan utama tiga edisi Tempo yang dipilih diantara Sembilan edisi Tempo yang memuat pemberitaan KPK Polri pada tahun 2015. Tiga dari sembilan edisi, dipilih tiga edisi di bagian tengah sebagai puncak kisah dari seluruh rangkaian kisah pemberitaan KPK-Polri. Menggunakan model actan dari Algirdas Greimas, didapatkan data bahwa pihak yang terlibat dalam kisah KPK-Polri terdiri dari banyak orang yang saling berelasi. Kesimpulan dari penelitian ini, KPK dinarasikan sebagai pihak lemah, penuh dengan masalah, dan melanggar etika dan hokum sehingga harus ditangani dan diselesaikan oleh Bareskrim Polri. Dalam ketiga kisah ini, POLRI yang diwakili Bareskrim dinarasikan sebagai lembaga yang mengayomi dan melakukan penertiban terhadap pelanggaran Undang-Undang. KPK kemudian direpresentasikan sebagai pihak yang salah karena melanggar aturan, sedangkan POLRI adalah pihak yang benar karena menegakkan aturan.]]>
Copyrights © 2018
