<![CDATA[Keterbukaan informasi berdasarkan UU 14/2008 telah menjadi momentum bagi upaya merealisasikan good governance dan mendorong sistem pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Implikasinya, masyarakat diberi akses dan hak atas informasi publik yang merupakan hak asasi manusia serta dijamin oleh undangundang.Selain itu, keterbukaan informasi publik seharusnya mendorong partisipasi masyarakat untuk turut “mewarnai” berbagai kebijakan pemerintah yang “pro publik”. Pemerintah Daerah, tidak terkecuali, dituntut melakukan pelayanan informasi terhadap publik yang ingin mengakses segala jenis informasi yang diatur oleh undang-undang. Namun, berdasarkan laporan Ombudsman Republik Indonesia Pemerintah Daerah merupakan lembaga yang menempati urutan pertama yang banyak memperoleh keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikannya. Permasalahannya : “Bagaimana Dinamika dan Transparansi Budaya Badan Publik Se-Indonesiadalam Meningkatkan Kualitasnya sebagai Badan Publik perspektif UU Keterbukaan Informasi Publik no. 14/2008 ? Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, melalui wawancara mendalam dan FGD, terhadap pejabat Humas, PPID, Komisi Informasi di Pemprov Jabar dan Pemprov Kalbar. Hasil penelitian menunjukkan bahwatransparansi dalam konteks keterbukaan informasi publik di badan publik pemerintah daerah, secara formal telah memenuhi kesiapan kelembagaan, infrastruktur dan SDM , namun masih terkendala oleh “mindset” sebagai bagian penting budaya pasca Reformasi Birokrasi yang belum berubah. Semangat dan filosofi “good and cleangovernance” sendiri, umumnya tidak mendapat penentangan dalam tataran praksis, namun ada “hidden resistency” para pejabat, sehingga belum optimalnya pelayanan informasi publik.]]>
Copyrights © 2015
