<![CDATA[Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehinggakehilangan atau berkurang fungsi sesuai peruntukannya. Perluasan lahan kritis melibatkan aktivitas dan kebijakan berbagai lembaga yang saling terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi, peran, dan fungsi lembaga serta kebijakan dalam proses pembetukan lahan kritis dengan menggunakan metode Intrepretative Structural Modelling (ISM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 28 lembaga dan 14 jenis kebijakan yang erat keitannya dengan proses pemebtukan lahan kritis. Departemen Keuangan, Kementerian PPN/BAPPENAS, Departemen Kehutanan, dan Lembaga Adat merupakan lembaga yang memiliki daya dorong (driver power) dan tingkat keterkaitan tinggi terhadap proses pembentukan lahan kritis. Dari aspek kebijakan, jenis kebijakan yang memiliki driver power tinggi adalah kebijakan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, penguasaan dan pengusahaan hutan, dan kebijakan keamanan.Proses pembetukan lahan kritis dapat dikendalikan jika perumusan kebijakan memperhatikan seluruh aspek yang memungkinkan lembaga lain dalam penggunaan lahan melakukan eksploitasi secara berlebihan. Untuk menghambat proses terbentuknya lahan kritis, interaksi antar lembaga yang terkait dengan lahan kritis baik untuk perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan sangat diperlukan. Mengingat kompleksitas permasalahan dan tingginya saling keterkaitan (interdependence) antar lembaga, maka proses pembentukan lahan kritis dapat dihambat jika kebijakan seluruh lembaga yang terkait dapat dikoordinasikan dengan baik.]]>
Copyrights © 2001
