<![CDATA[Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di era pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.  This article examines the complexities surrounding violence by Muslims towards the Ahmadiyya community in Indonesia in its new era of democracy. Violence emerged in 1998 in the post-Suharto era when some Muslim groups, such as Front Pembela Islam (FPI), claimed that Ahmadiyya is a deviant group (aliran sesat) according to Islamic orthodoxy. This article works to understand why and how Ahmadiyya became a target of violent attacks by some Muslim groups in the post-Suharto era by considering the rise of Islamic fundamentalist groups during this time of new-found religious freedom. In doing so, I ask how politics, economy and Islamic theology emerged as significant factors that contributed to the attack. Through identifying particular case studies of attacks in cities across Java and Lombok, I also explore how government creates the policy to find the best solution and how far the effectiveness of this policy to solve the problem. ]]>
Copyrights © 2011
