<![CDATA[Tujuan dari penulisan tesis ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Bagaimana Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Dan Memutus Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian deskripsi yaitu memberikan paparan, analisa atau gambaran mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Upaya Hukum Atas Sengketa Keputusan Oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang Diputus Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan ada juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan literatur, setelah semua bahan dari berbagai literatur serta bahan penelitian terkumpul maka bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Juga bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang didapat melalui internet sebagai penunjang penulis dalam menganalisis.]]>
Copyrights © 2018
