<![CDATA[Abstrak: Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten telah menetapkan Perda No. 03 tahun 2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Pandeglang 2011-2031. Pasca implementasi Perda tersebut belum berdampak pada pembangunan Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktor yang berperang dan berpengaruh dalam implementasi Perda RTRW. Penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi, angket dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen terkait kebijakan tata ruang. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan alat analisis stakeholder dan Content Analysis. Hasil penelitiannya adalah aktor yang berkepentingan dan berpengaruh dalam implementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang adalah Bupati. Adapun instansi yang memiliki kepentingan dan pengaruh besar dalam kebijakan tata ruang adalah Bappeda, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemukiman, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Komisi I DPRD Pandeglang, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pemain kunci atau key player dalam implementasi kebijakan adalah Bupati dan Dinas/Badan yang terkait. Adapun aktor yang memiliki kepentingan kecil dan pengaruhnya besar dalam kebijakan tata ruang di Pandeglang, yaitu Investor, Wartawan, LSM dikategorikan ke dalam Contest Setter (pendukung). Adapun aktor yang memilik kepentingan dan pengaruh kecil adalah media massa sehingga dikategorikan sebagai crowd (pengikut lain). Implementasi kebijakan tata ruang sangat tergantung keberpihakan tata ruang dari pengambil kebijakan yaitu kepala daerah sehingga kebijakan tata ruang merupakan aspek politik bukan aspek teknis.Kata kunci : Kebijakan Tata Ruang, Aktor Berkepentingan dan Berpengaruh, Politik Tata Ruang]]>
Copyrights © 2019
