<![CDATA[Indonesia mewajibkan sertifikasi halal pada semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dinilai dapat menjadi hambatan perdagangan dan aturan perdagangan World Trade Organization yang termuat dalam Technical Barrier to Trade Agreement mewajibkan negara anggota harus memastikan bahwa peraturan dibuat disusun, ditetapkan dan diterapkan tidak menimbulkan hambatan yang tidak perlu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing menurut TBT Agreement dan perbuatan hukum pemerintah dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing dengan TBT Agreement. Penelitian menggunakan tipe yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, WTO Agreement dan TBT Agreement, bahan hukum sekunder, yakni buku-buku dan jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis historis, eksplanatoris, sinkronisasi hukum dan komparatif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan dikaji menggunakan analisis kualitatif. Keberadaan peraturan hukum kewajiban sertifikasi halal terhadap produk asing dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 konsisten terhadap ketentuan TBT Agreement. Perbuatan hukum pemerintah melalui peran- perannya dalam pemenuhan kesesuaian peraturan kewajiban sertifikasi halal bagi produk asing terhadap ketentuan TBT Agreement yakni berupa pelaksanaan dan penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam TBT Agreement ke dalam regulasi teknis yang telah dan akan diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah Indonesia.Indonesia requires halal certification on products that enter, circulate, and traded in the territory of Indonesia through Law No. 33 of 2014 on Halal Product Assurance. The regulation of halal certification obligations on foreign products are considered to be a trade barrier and the trade rules of World Trade Organization in the Technical Barrier to Trade Agreement require that member shall ensure that regulations are not prepared, adopted or applied with the effect of creating unnecessary obstacles. The purpose of this research is to know and analyse the existence of regulation of halal certification obligations on foreign products according to TBT Agreement and legal action of government in fulfilment of regulation of halal certification obligation for foreign product with TBT Agreement. The study used normative juridical type and the data used secondary data sourced from primary legal materials, namely Law No. 33 of 2014, WTO Agreement and TBT Agreement, secondary legal materials, namely books and scientific journals, and tertiary legal materials, law dictionary. The approach used is the juridical approach of historical, explanatory, legal synchronization and comparative. Techniques of collecting data through library research and studied using qualitative analysis. The existence of regulation of halal certification obligation on foreign products in Law No. 33 of 2014 is consistent with TBT Agreement. The legal act of the government through its roles in the fulfilment halal certification which obligated s on foreign products to the provision of TBT Agreement, namely the implementation and application of the principles in the TBT Agreement into the technical regulations that have been and will be issued by Indonesian government agencies and institutions.]]>
Copyrights © 2019
