<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan Advokat di Indonesia yang sangat pesat ini merupakan indikasi banyaknya pencari keadilan yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum terutama bagi golongan yang tidak mampu dimana mereka mendatangi Lembaga Bantuan Hukum maupun Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum dan mencari keadilan bila tertimpah kasus hukum.Sebagaimana diketahui, telah banyak lembaga-lembaga yang mendirikan untuk melakukan bantuan hukum. Lembaga-lembaga tersebut ada yang berada di sektor swasta, dan ada juga yang berada di bawah naungan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya ada kode etik yang mengatur tentang bagaimana tindakannya sebagai seorang Advokat yang akan beracara dimuka Pengadilan untuk membantu menyelesaikan suatu perkara. Advokat tersebut harus tunduk pada kode etik tersebut dan bila dilanggar maka Advokat itu akan mendapatkan sanksinya. Advokat dalam menangani suatu perkara harus dengan sepenuh hati supaya perkara yang ditangani akan dapat terselesaikan dengan sebaik -baiknya.Dalam praktek sehari-sehari sering ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan dikalangan Advokat. Adanya Advokat melakukan tindak pidana menyalah gunakan tugasnya dalam membelah kliennya terkadang melakukan perbuatan yang sangat tercelah dengan melakukan pemalsuan dokumen klien di Pengadilan supaya perkara yang ditanganinya menang di Pengadilan.Bagaimana sanksi hukum terhadap advokat yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kilen di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Dengan demikian data yang utamanya data sekunder, baik berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder.Kata Kunci: Sanksi Advokad,Tindak pidana Pemalsuan Dokumen,klien]]>
Copyrights © 2020
