<![CDATA[Penyelenggraan negara yang berkinerja baik serta bebas dari praktek penyimpangan sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR berupaya menciptakan pemerintahan yang bersih (good government) di semua lini pemerintahan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Penyelenggaraan pemerintahan seperti ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik termasuk dalam penyelenggraan reformasi pelayanan publik. Sehingga tugas pokok bagi suatu pemerintahan terutama terwujudnya reformasi pelayanan publik. Untuk itulah rumusan masalahnya; Bagaimanakah reformasi pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Pamekasan? Adapun tujuan dalam penelitian ini; Untuk mengetahui reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan. Dalam Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat beberapa standar pelayanan publik yaitu: Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi (1) Prosedur pelayanan; (2) Waktu penyelesaian; (3) Biaya pelayanan; (4) Produk pelayanan; (5) Sarana dan prasarana; (6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan (2004 : 8).Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah instansi pemerintah kabupaten Pamekasan. Sumber data dalam penelitian ini semua kepala instansi pemerintah kabupaten Pamekasan sebanyak 25 orang, dan telah diambil sampel dengan teknik purposive sampling sebanyak 9 orang. Teknik pengmpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, serta teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, reformasi pelayanan publik pada pemerintah kabupaten Pamekasan menyangkut perubahan pelayanan publik dengan memaksimalkan fungsi struktur, mereposisi struktural kelembagaan. Selanjutnya menerima partisipasi/masukan dan aspirasi masyaralkat selain lembaga DPRD secara formal dalam mewujudkan reformasi pelayanan pada pemerintah kabupaten Pamekasan.]]>
Copyrights © 2021
