Implementasi e-government untuk memberikan pelayanan kepada publik sangat diharapkan demi terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian masih terjadi ketidakseimbangan antara informasi yang diharapkan masyarakat dengan informasi yang disajikan oleh pemerintah terutama informasi melalui media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Banten didasarkan kebijakan tentang pelayanan publik dan evaluasi kebijakan e-government dengan metodologi penelitiankualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan amanat Inpres No. 3 tahun 2003 tentang pengembangan pelaksanaan e-government, dengan konten pelayanan publik pada situs web bantenprov.go.id. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini adalah adanya pengelolaan sisteminformasi yang belum terintegrasi dengan unit kerja lainnya, selain itu masih adanya sistem layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat tetapi masih belum tersedia didalam sistem tersebut. Untuk meningkatkan pelaksanaan e-government tersebut perlu diberikan rekomendasiyang mendukung upaya peningkatan dalam pelayanan e-government tersebut melalui penyediaan regulasi atau kebijakan pengelolaan e-government, penyempurnaan pengelolaan perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware), sumber daya manusia (brainware).
Copyrights © 2017