<![CDATA[Bali adalah provinsi yang perekonomian masyarakatnya di topang dari sektor pariwisata, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengembangan fasilitas – fasilitas penunjang usaha pariwisata termasuk sertifikasi terhadap pramuwisata. Keberadaan pramuwisata perlu diakomodasi dengan tepat oleh pemerintah dengan membuat kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan pramuwisata. Atas dasar pemikiran tersebutlah penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dari permasalahan tersebut dirumuskan dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata ? dan 2) Bagaimanakah actor dan penana dalam perumusan implementasi dan evaluasi kebijakan pemerintah provinsi bali dalam pembinaan dan pengawasan pramuwisata serta bentuk hukum dan implementasi ? Implementasi dari kebijakan dilihat dari adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata berdasarkan evaluasi kebijakan public yang dilakukan maka pemerintah daerah provinsi bali dikatakan berhasil dalam membina dan mengawasi pramuwisata. Actor kebijakan public disini adalah gibernur yang berperan dalam membina dan mengawasi pramuwisata, dinas pariwisata berwenang untuk menertibkan pramuwisata liar tersebut dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali membantu memberikan informasi mengenai adanya pramuwisata liar tersebut.]]>
Copyrights © 2019
