<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidnaa wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahtreaan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Intern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran]]>
Copyrights © 2018
