<![CDATA[The purpose of this study was to determine the implementation of murabaha financing restructuring at Bank BJB Syariah Bogor Branch and the implementation of financing restructuring based on POJK Number 48/POJK.03/2020 and DSN MUI Fatwa Number 47,47,49/DSN -MUI/II/2005 at Bank BJB Syariah Bogor Branch. This study uses qualitative research with a case study approach using data collection techniques through observation, interviews with three informants, and documentation of related parties from the Bank BJB Syariah Bogor branch. The results showed that the practice of restructuring murabaha financing at Bank BJB Syariah KCP Bogor was carried out as an effort to save non-performing financing. The implementation of restructuring when viewed from POJK, especially POJK 48 shows several important points that must be considered by banks. Bank BJB Syariah KCP Bogor, has guidelines for determining debtors affected by COVID-19. In addition, the implementation of the restructuring takes into account the DSN MUI Fatwa No. 47,48,49, regarding the settlement of problematic murabaha financing, the absence of additional costs, and the conversion of the contract.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank BJB Syariah cabang Bogor dan implementasi restrukturisasi pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dan Fatwa DSN MUI No. 47,47,49/DSN-MUI/II/2005 di Bank BJB Syariah cabang Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tiga informan dan dokumentasi terhadap pihak yang terkait dari Bank BJB Syariah cabang Bogor. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktek restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan restrukturisasi jika ditinjau dari POJK, khususnya POJK 48 menunjukkan beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh perbankan. Bank BJB Syariah KCP Bogor, memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak COVID-19. Selain itu pelaksanaan restrukturisasi memperhatikan Fatwa DSN MUI No 47,48,49, mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah, tidak adanya tambahan biaya dan konversi akad.]]>
Copyrights © 2021
