<![CDATA[Indonesia adalah negara yang mengedepankan sistem perwakilan dalam suatu negara demokrasi sebagai suatu perwujudan kedaulatan rakyat, yang mana demokrasi itu sendiri adalah faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “power of the people” yang dikonkretkan dalam bentuk suatu pemilihan umum atau pemilihan daerah. Hal yang menjadi permasalahan adalah ketika terdapatnya calon pasangan tunggal dan golongan kertas putih dalam pilkada yang tak kunjung susut. Hal tersebut sangat mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia hingga menyebabkan kecacatan demokrasi. Aturan main baru dari KPU yang tertuang dalam Pasal 25 PKPU No. 13 Tahun 2018 ini hanya menyelesaikan calon tunggal dengan kotak kosong tidak menyelesaikan pula golongan kertas putihnya. Kecacatan demokrasi akan sangat nampak ketika pilkada di ikuti oleh dua calon atau lebih yang mana bukan merupakan kasus calon tunggal. Permasalahan di selesaikan dengan bentuk protes demokrasi oleh rakyat yakni golput sebagai alasan tidak ada pemimpin yang layak dipilih. Sedangkan untuk mewujudkan negara yang demokratis maka partisipasi rakyat sangatlah penting. Maka dalam penelitian ini, penulis berusaha menggali pengaturan dan menghasilkan suatu solusi yang dapat memecahkan permasalahan demokrasi khususnya pilkada guna menjadikan pemilihan kepala daerah yang berinegritas dan bermartabat]]>
Copyrights © 2021
