JURNAL HIMA HAN
Vol 1, No 1 (2014)

PERIZINAN MINIMARKET DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR TRADISIONAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Putra, Margana Maha ( FH HAN unila)



Article Info

Publish Date
06 Oct 2014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menentukan prosedur perizinan minimarket di Kota Bandar Lampung serta perlindungannya ke Pasar Tradisional. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Normatif-Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Prosedur pemberian izin mendirikan minimarket di Kota Bandar Lampung adalah berdasarkan Pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 tentang  Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung pada pasal 3 disebutkan yaitu Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah. Perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional dalam kaitannya dengan pemberian izin minimarket di Kota Bandar Lampung adalah persyaratan Lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pasar Tradisional yang kedua adalah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 89 Tahun 2011 pada pasal 5 huruf a tentang kewajiban dikatakan bahwa diharapkan menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta skala besar, menengah dan kecil (khusus hanya Mini Swalayan).

Copyrights © 2014






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...