<![CDATA[Instalasi farmasi sering menghadapi permasalahan pada tahap seleksi, perencanaan dan pengadaan. Pengelolaan obat yang buruk menyebabkan tingkat ketersediaan obat menjadi berkurang, terjadi kekosongan obat, banyaknya obat yang menumpuk karena tidak sesuainya perencanaan obat, serta banyaknya obat yang kadaluwarsa/rusak akibat sistem distribusi yang kurang baik sehingga dapat berdampak kepada inefisiensi penggunaan anggaran/biaya obat di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dan concurent. Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Farmasi Kab. Kota se-Provinsi Gorontalo. Alat ukur penelitian ini adalah daftar pertanyaan berdasarkan indikator standar yang telah ditetapkan sesuai pedoman yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan obat kabupaten/kota, serta melakukan wawancara langsung kepada penanggung jawab Instalasi Farmasi setempat. Hasil penelitian didapatkan bahwa; alokasi dana pengadaan obat tahun 2018 > 2 Miliar rupiah dan tahun 2019 1,7 Miliar - 4,3 Miliar rupiah. Terdapat 50% Kabupaten/kota yang sudah memiliki Tim Perencanaan Obat Terpadu (TPOT) di lingkungan Dinas Kesehatan. Biaya obat perkapita bila menggunakan standar WHO 1 US$ perkapita maka 80% Kabupaten/Kota sudah sesuai bahkan melampaui, hanya 1 kabupaten yang dibawah standar WHO. Terdapat 83% Kabupaten/kota yang kesesuaian item obat dengan DOEN diatas 80% dan seluruh Kabupaten Kota mempunyai kesesuaian FORNAS lebih dari 80%.Pharmaceutical installations often face problems at the selection, planning, and procurement stages. Poor drug management causes decreasing the level of drug availability, drug vacancies, overstock of drugsdue to inappropriate drug planning, and expired/damaged drugs due to a poor distribution system can have an impact on inefficiency in the use of drug budgets/costs at the Regency/City. This study used a descriptive design with retrospective and concurrent. This research was conducted at the Pharmacy Installation at the Regency/City in Gorontalo Province. The measuring instrument for this research is a list of questions based on standard indicators that have been set according to the guidelines used for monitoring and evaluating regency/citydrug management and conducting direct interviews with the PIC of the local Pharmacy Installation. The results of the study found that; the allocation of funds for drug procurement in 2018 was more than 2 billion rupiah and in 2019 was 1.7 billion - 4.3 billion rupiah. There are 50% of regencies/cities already have an Integrated Drug Planning Team (TPOT) within the Health Office. Drug costs per capita when using the WHO standard of US$ 1 per capita, 80% of districts/cities comply and even exceed, only 1 district is below the WHO standard. There are 83% of regencies/cities whose conformity of drug items with DOEN is above 80% and all regencies/cities have FORNAS conformity of more than 80%.]]>
Copyrights © 2022
