<![CDATA[ABSTRAKPelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenagan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme]]>
Copyrights © 2017
