<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba masih menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan baik. Sehingga, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam penanganan narkotika ini pemerintah membuat kebijakan dan strategi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sebagai upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN di Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini pada pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasikan dengan baik karena kasus narkoba terus mengalami peningkatan, akan tetapi BNNK Surabaya telah memiliki SDM yang kompeten dan profesional. Serta karakteristik yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkoba dan juga dilihat dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih ada di Kota Surabaya walaupun BNN telah berupaya melakukan penyuluhan sebagai bentuk pencegahan. Saran dalam implementasi kebijakan P4GN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Kota Surabaya adalah pihak BNNK Surabaya lebih insentif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan memberi penyuluhan bahaya narkoba dan agar tidak merasa takut untuk melaporkan akan adanya tindak pidana narkoba di lingkungan sekitarnya. Kata kunci : Implementasi, P4GN, Pemberantasan Drug abuse is still a serious problem and must be handled properly. Thus, the government established a National Narcotics Agency which is directly responsible to the President. In handling narcotics, the government makes policies and strategies to prevent the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN) as an effort to combat the dangers of drugs. In implementing the P4GN policy in the city of Surabaya, the Surabaya city government issued the Surabaya Mayor Regulation No. 65 of 2014. The purpose of this study was to determine the implementation of the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is on eradicating drug abuse in the city of Surabaya. Data collection techniques using interviews, and literature study. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya can be said to have not been fully successful because the standards/measures and policy objectives have not been realized properly because drug cases continue to increase, but BNNK Surabaya already has competent and professional human resources. And the characteristics shown by the community are less concerned about the dangers of drugs and are also seen from the implementation linkage with the economic condition of the community which results in the circulation and abuse of drugs in the city of Surabaya. Although BNN has tried to provide counseling as a form of prevention. Suggestions in implementing the P4GN policy in eradicating drug abuse in the city of Surabaya is that the Surabaya BNNK has more incentives in eradicating drug abuse and providing counseling on the dangers of drugs and so as not to feel afraid to report drug crimes in the surrounding environment. Keywords : Implementation, P4GN, Eradicatio]]>
Copyrights © 2022
