<![CDATA[Dinamika ketatanegaraan yang terjadi saat ini menempatkan Hak Konstitusional harus terlanggar terlebih dahulu ketika disahkannya suatu Rancangan Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan banyaknya terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat melakukan apa-apa dalam proses legislasi karena bukan kewenangannya. Meskipun begitu, Mahkamah Konstitusi sebagai the Guardian of Constitution memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal yang diperkuat dengan analisis data normatif. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Banyaknya jumlah pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi menjadi penegasan besarnya harapan masyarakat. Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dirasa terbatas dalam melakukan pengujian Konstitusional. Hal ini dikarenakan penafsiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam melakukan pengujian Konstitusional hanya sebatas pengujian Undang-Undang. Sejatinya penafsiran pengujian Konstitusional juga mencakup kewenangan pengujian Rancangan Undang-Undang dan Constitutional Question yang saat ini belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi urgensi untuk dapat melindungi Hak Konstitusional warga negara secara maksimal.]]>
Copyrights © 2022
