<![CDATA[The policy of granting regional autonomy and decentralization that is broad, real, and responsible to the region is a strategic step in two ways. First, regional autonomy and decentralization are the answer to the local problems of the Indonesian nation in the form of the threat of national disintegration, poverty, uneven development, low quality of life of the community, and the problem of human resource development (HR). Second, regional autonomy and fiscal decentralization are strategic steps of the Indonesian nation to meet the era of economic globalization by strengthening the regional economic base. The Law gives full autonomy to districts and cities to form and implement policies according to the initiatives and aspirations of their people. That is, now the region has been given full authority to plan, implement, supervise, control, and evaluate regional policies. With the greater participation of this community, decentralization will then affect other components of the quality of government. One of them relates to a shift in government orientation, from command and control to oriented to public demands and needs. The purpose of this study is to find out the influence of budget planning and supervision on financial effectiveness, as well as to know the constraints faced so that budget effectiveness in the East Kalimantan Provincial Public Works Office. The results of the study on the influence of planning and budget supervision on the effectiveness of financial management in the public works office of east Kalimantan province were measured using three variables, namely planning, supervision and effectiveness, from the results of research that has been done, that the effectiveness of financial management has been very good, this is evident from the results of recapitulation getting results of more than 60%. Which means that the planning and supervision carried out results in good efficiency and effectiveness. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, tidak merataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. UU memberikan otonomi secara penuh kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan penuh untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya berkaitan dengan pergeseran orientasi pemerintah, dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektivitas keuangan, serta mengetahui kendala yang dihadapi sehingga efektivitas anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian terhadap pengaruh perencanaan dan pengawasan anggaran terhadap efektivitas pengelolaan keuangan pada dinas pekerjaan umum provinsi Kalimantan timur diukur dengan menggunakan tiga variabel yaitu perencanaan, pengawasan dan efektivitas, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sudah sangat baik, ini terbukti dari hasil rekapitulasi mendapatkan hasil lebih dari 60%. Yang artinya bahwa perencanaan dan pengawasan yang dilakukan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang baik.]]>
Copyrights © 2020
