<![CDATA[Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Dengan ditetapkannya UU ini diharapkan target penerimaan pajak negara bisa tercapai. Sosialisasi Undang Undang Harmonisasi Perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya Undang-Undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi adminitrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi undang undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Bojong Kecamatan Cilimus yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor bisnis dan jasa, sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak. Peserta sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan terutama apabila ada regulasi terbaru yang harus segera diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat. ]]>
Copyrights © 2023
