<![CDATA[Kehadiran aktivitas tambang pasir laut oleh PT. Royal Boskalis membuat masyarakat nelayan Pulau Kodingareng melakukan tuntutan atas kebijakan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Kebijakan RZWP3K menjadi payung hukum bagi pihak penambang pasir yang membuat kerusakan lingkungan laut dan nelayan kehilangan mata pencaharian. Fokus utama pada analisis konflik sosial dan faktor penyebab konflik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor penyebab konflik sosial masyarakat nelayan dengan PT. Royal Boskalis. Kualitatif dan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan adalah teori konflik sosial Lewis Coser. Hasil menunjukkan bahwa konflik sosial terjadi karena ada polarisasi kepentingan yang terbentuk antara aktor kebijakan RZWP3K. Kepentingan dan hak masyarakat nelayan diabaikan sementara PT.Royal Boskalis memperoleh keuntungan besar dari aktivitas tambang pasir laut. Faktor lainnya adalah masyarakat nelayan tidak diberi akses informasi dan tidak diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu juga terjadi konfik eko-spasial dan konflik lingkungan]]>
Copyrights © 2022
