<![CDATA[Penelitian berjudul “Pembiayaan Pelayanan Persalinan Bayi Lahir Sehat Berpedoman Peraturan Direktur BPJS Yang Dibatalkan Oleh Putusan Mahkamah Agung”, dengan membahas permasalahan: Apa ratio-legis diterbitkannya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018 tentang penjaminan pelayanan persalinan dengan bayi baru lahir sehat dalam program Jamkes dan apa akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3 / 2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: Ratio-legis terbitnya Perdirjampelkes No. 03 tahun 2018, untuk pengembangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, diimplementasikan pembayaran kepada Faskes secara efektif dan efisien, hanya memberikan manfaat pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan sustainabilitas program JKN KIS. BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir, dengan kondisi sehat yang mendapatkan pelayanan neonatal esensial dan tidak memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, baik dilahirkan melalui perbuatan bedah caesar maupun persalinan pervaginam, dengan penyulit atau tanpa penyulit, dibayar dalam satu paket persalinan. BPJS tidak menjamin untuk bayi lahir yang memerlukan perbuatan merawat dengan sumber daya khusus, dibayar terpisah dari paket persalinan. Akibat hukum dibatalkannya peraturan direktur BPJS No. 3/2018 oleh Putusan MA Nomor 58P/HUM/ 2018, maka Dirjampelkes tidak mempunyai wewenang menerbitkan Perdirjampelkes Nomor 3 Tahun 2018 oleh putusan MA Nomor 58 P/HUM/ 2018, karena itu tanpa dibatalkan oleh MA atas dasar uji materi, peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dilaksanakan dikarenakan melanggar aturan Undang – Undang Dasar dan aturan perundang – undangan, maka terkait dengan Penjaminan Pelayanan Persalinan tentang Bayi Baru Lahir Sehat dalam Program Jamkes dibiayai oleh negara dengan ketentuan menjadi beserta Jamkes.]]>
Copyrights © 2023
