JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN


Zona Tradisional Wujud Desentralisasi Pengelolaan Taman Nasional Di Indonesia: Pemikiran Konseptual

Sulistyo, Edi H.S ( Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor)
Basuni, Sambas ( Departemen Konservasi Sumberdaya dan Ekowisata, Institut Pertanian Bogor)
Satria, Arif ( Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor)
Hidayat, Aceng ( Departemen Ekonomi Sumber Daya Lingkungan, Institut Pertanian Bogor)



Article Info

Publish Date
27 May 2015

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya sistem desentralisasi pengeloaan sumber daya hutan termasuk pengeloaan hutan konservasi. Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional, pemerintah mengeluarkan PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Dalam PP ini di antaranya diatur tentang pemberian akses kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya Taman Nasional (TN). Kajian ini bertujuan untuk : 1) analisis desentralisasi pengelolaan TN dengan mencermati dimensi hak kepemilikan yang diberikan kepada masyarakat setempat yang diatur dalam PP No. 28 tahun 2011; 2) porsi kekuasaan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada masyarakat setempat dan 3)mengetahui desentralisasi pemanfaatan sumber daya kawasan konservasi di India dan Nepal yang berguna bagi langkah-langkah Indonesia ke depan. Pemanfaatan tradisional di zona tradisional disebut sebagai bentuk desentralisasi, sedangkan tingkatan hak yang dapat diberikan kepada masyarakat setempat di zona tradisional adalah “proprietors”. Pelajaran yang dapat dipetik dari pelaksanaan desentralisasi di India dan Nepal adalah bahwa pemberian hak yang terbatas yaitu access dan withdrawal saja tidak dapat memperbaiki kondisi sumber daya dan juga tidak dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat setempat.

Copyrights © 0000






Journal Info

Abbrev

JAKK

Publisher

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Description

The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of ...