<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi eksistensi substansial Lembaga Wali Nanggroe (LWN) yang terdapat di Provinsi Aceh. Keberadaan LWN di Aceh pada awalnya mendapatkan pro-kontra dari banyak pihak karena dinilai overlap fungsi dengan Majelis Adat Aceh (MAA). Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara ekplisit disebutkan bahwa salah satu grand function LWN adalah pemersatu masyarakat. Awalnya lembaga ini diharapkan memiliki wewenang yang bersifat politis, bukan hanya sebagai instrumen unity in diversity, tetapi dapat menjadi lembaga yang dapat memberhentikan kepala daerah atau gubernur di Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan basis data norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) keberadaan LWN sesuai dengan volkgeist masyarakat Aceh; (2) keberadaan LWN belum memberikan kemaslahatan signifikan bagi masyarakat. Disarankan agar LWN harus memfungsikan kembali lembaga tersebut sesuai harapan rakyat Aceh, tidak perlu khawatir berlebihan dengan political pressure dari Pemerintah Pusat atau pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan LWN eksis di Aceh.]]>
Copyrights © 2024
