ABSTRAKKajian kepemimpinan pendidikan di era otonomi daerah erat kaitannya dengan eksistensi kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah. Bupati/walikota sebagai penguasa di lingkungan pemerintahan daerah memiliki peran yang dominan dalam menentukan kepemimpinan pendidikan di daerahnya. Eksistensi kepemimpinan pendidikan pada level kab/kota dan satuan pendidikan realitasnya di lapangan belum memainkan perannya secara substansial karena dominasi politik pendidikan oleh bupati/walikota dengan tim suksesnya yang seringkali mengabaikan aspek kompetensi dan profesional. Kondisi semacam inilah yang perlu dibenahi agar pendidikan di daerah secara bertahap dan terus-menerus dapat ditingkatkan mutunya. Aspek transparansi, akuntabilitas dan sistem seleksi calon pemimpin pendidikan di daerah perlu memperoleh perhatian secara benar agar terjadi perubahan ke arah pendidikan yang dapat membangun sumber daya manusia daerah yang cerdas dan berkualitas.    Â
Copyrights © 0000