<![CDATA[Â Â DPRD Kabupaten Jepara mempunyai kedudukan sebagai perwakilan rakyat yang berada di daerah dan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah pembangunan di pedesaan. Banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. permasalahan yang terjadi dalam pembangunan di pedesaan biasanya menyangkut infrastruktur desa seperti jembatan, jalan desa, talud sungai, trotoar, saluran irigasi dan sebagainya. Untuk itu peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sangat vital untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) pengawasan DPRD secara politis normatif dilakukan melalui hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, tetapi dalam pelaksanaanya hak-hak tersebut belum pernah digunakan oleh DPRD Kabupaten Jepara dalam rangka pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan. 2) peran anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di pedesaan dilakukan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan melalui monitoring langsung ke lapangan dan sidak. Pengawasan yang telah dijalankan tersebut kurang berdampak pada perbaikan pembangunan infrastruktur di pedesaan karena perubahan/perbaikan yang dilaksanakan belum memenuhi harapan dan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran di tahun berikutnya.DPRD Jepara Regency has a position as a representative of the people who were in the area and the elements of the regional administration. DPRD as people's representatives have the authority to supervise the local government policy. One local government policies related to the function of oversight is in rural development. Many problems in the implementation of rural development. problems that occur in the development of rural infrastructure usually involves village such as bridges, rural roads, rivers talud, sidewalks, irrigation and so on. For the role of the Parliament in carrying out oversight functions is vital to minimize the problems that occurred. The results showed that 1) the supervision of DPRD is politically normative through interpellation, inquiry and expression rights, but the implementation of such rights has never been used by Jepara Regency in supervising the construction of rural infrastructure. 2) the role of legislators in Jepara district to supervise the construction of infrastructure in rural areas is done in the implementation stages of development projects undertaken through direct field monitoring and inspection. Supervision that have been implemented less impact on the improvement of infrastructure in rural areas because of the changes/improvements are implemented has not met expectations, and there are still many violations in the next year]]>
Copyrights © 2016
