JURNAL HIMA HAN
Vol 3, No 4 (2016)

PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Septiani, Sandra (Unknown)



Article Info

Publish Date
26 Jan 2017

Abstract

Pengelolaan sumber daya alam (agraria) yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, Presiden mengeluarkan kebijaksanaan bidang pertanahan yang dikenal dengan Catur Tertib Pertanahan sebagaimana dimuat dalam Keppres Nomor 07 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) yang salah satunya meliputi Tertib Administrasi Pertanahan. Ditentukannya agar pembangunan dibidang pertanahan diarahkan kembali untuk menata kembali penggunaan, penguasaan, dan pemilikan. Timbulnya permasalahan penatagunaan pertanahan di Kabupaten Lampung Selatan karena alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik dan Permasalahan penataan penguasaan tanah itu dalam redistribusi tanah belum sesuai peraturan, pembagian luas tanahnya masih ada yang mendapat dibawah batas minimum.Permasalahan dalam penelitian yaitu (1) bagaimana pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? (2) apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Lampung Selatan? Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penatagunaan tanah dan  penataan penguasaan tanah.Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan empiris dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tertib administrasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan dalam lingkup penatagunaan tanah belum tertib, alih fungsi lahan belum berjalan dengan baik, walaupun sudah ada Perda Nomor 1 Tahun 2004 tetapi belum berlaku. Tim teknis belum terbentuk, jadi SK dari Bupati belum dikeluarkan. Pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dalam lingkup penataan penguasaan tanah juga belum tertib. Penataan penguasaan tanah terdapat dua cara, yaitu konsolidasi tanah dan redistribusi tanah. Khususnya redistribusi tanah yang pelaksanaannya belum sesuai peraturan, dalam pembagian luas tanah untuk seorang petani masih ada yang mendapat dibawah batas minimum 2 Ha. Karena, sudah diatur dalam pasal 8 Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian bahwa Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar setiap petani memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha. Jadi pembagian tanah tersebut belum adil dan merata.Kata kunci : Tanah, Tertib Administrasi pertanahan.

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...