JURNAL HIMA HAN
Vol 3, No 4 (2016)

PELAKSANAAN FUNGSI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN LABUHAN RATU KOTA BANDAR LAMPUNG

Arifin, Abdul (Unknown)



Article Info

Publish Date
26 Jan 2017

Abstract

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan harus ditingkatkan agar tidak terjadi perpecahan persatuan dan kesatuan serta konflik sosial dalam masyarakat dengan membentuk lembaga atau forum khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota, dan Forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Komando Rayon Militer untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum di kecamatan.Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapanagan (Field Research) sedangkan  data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research). Analisis yang digunakan penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif.Pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung dilakukan dengan kesepakatan bersama melalui berbagai kegiatan secara terstruktur dan kegiatan kemasyarakatan seperti pembinaan komunikasi sosial, pembinaan teritorial, seminar penguatan wawasan kebangsaan, penyuluhan hukum dan ketertiban umum, gotong royong, bersih-bersih lingkungan/gugur gunung, poskamling, santunan kemanusiaan, rembuk pekon/ngobrol santai, pentas budaya, pengajian agama, konsolidasi antar umat beragama, dan konsolidasi antarsuku serta penanganan konflik sosial melalui tindakan preventif (pencegahan konflik) dan represif (pembenahan konflik) agar konflik yang terjadi dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Konflik Sosial. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi forum koordinasi pimpinan di kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung adalah lemahnya rasa solidaritas masyarakat dan banyaknya masyarakat pendatang dan belum adanya Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan forum koordinasi pimpinan di kecamatan serta Standar Operasional Prosedure (SOP). Kata Kunci : Koordinasi, Urusan Pemerintahan Umum, Pelaksanaan Fungsi 

Copyrights © 2016






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...