<![CDATA[Selama ini penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dilakukan secara sentralistik, namun sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan RLKT mengalami restrukturisasi, karena kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk penyelenggaraan RLKT) menjadi wewenang daerah. RLKT merupakan salah satu kegiatan pengelolaan DAS yang utama dan strategis. Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan. Karena DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan (co-incided) dengan batas administrasi, maka untuk DAS lintas kabupaten atau lintas propinsi memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan RLKT. Tujuan kajian adalah menyediakan informasi mengenai kelembagaan (jenis dan mekanisme kerja) serta tata nilai yang ada dalam penyelenggaraan RLKT pada tingkat Mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah. Metode yang dipergunakan adalah dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam kepada partisipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS nasional dan regional sama, dilakukan oleh pemerintah propinsi, sedangkan penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS lokal dan mikro DAS dilakukan pemerintah kabupaten. Mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan RLKT pada level DAS lokal, regional maupun nasional belum berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan RLKT di DAS Progo sudah mulai dirintis, namun demikian aplikasi lapangan belum berjalan dengan baik.Pandangan dan komitmen kabupaten hulu, tengah dan hilir DAS terhadap RLKT adalah baik, karena mereka sebenarnya sudah memahami manfaat dari pelaksanaan kegiatan RLKT. Walaupun demikian masyarakat di daerah hulu, tengah dan hilir DAS belum bersedia untuk melakukan sharing dalam pembiayaan RLKT.]]>
Copyrights © 2005
