Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Vol 3, No 2 (2018): Mei 2018

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen Dalam Penerbitan HGU Kelapa Sawit (Studi Kasus : Konflik Antara Masyarakat dan PT. Syaukath Sejahtera)

Suci Ramadhan (Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)
Radhi Darmansyah (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala)



Article Info

Publish Date
05 Apr 2018

Abstract

Kelapa sawit merupakan komoditi industri yang sangat berkembang sejak era kolonial, sumbangsih kelapa sawit ini memberikan devisa negara yang cukup banyak. Pada tingkat daerah PT.Syukath Sejahtera yang bergerak di bidang industri kelapa sawit terletak di Kabupaten Bireuen menjadi salah satu perusahaan perkebunan terluas di Kabupaten Bireuen. Ekspansi perkebunan telah mengakibatkan degradasi lingkungan yang tinggi dan juga permintaan akses oleh masyarakat terhadap lahan perkebunan. Namun, pemerintah telah memberikan izin pembukaan lahan kepada investor tanpa melihat dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Penelitian ini disebut teori politik hijau dan juga penelitian ini berkaitan dengan konsep tentang kelangkaan dan kekerasan sumber daya alam oleh Thomas Homer Dixon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait pemberian izin pembukaan lahan perkebunan yang yang saat ini menjadi suatu kelangkaan sumber daya alam dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan yang menimbulkan konflik terhadap masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingginya permintaan lahan membuat menurunnya tingkat lahan pertanian sehingga adanya kelangkaan sumberdaya lahan yang tidak dapat diperbarui namun, pemerintah terus memberikan kebijakan izin penggunaan lahan kepada investor tanpa melihat kepentingan masyarakat lapisan bahwa yang berujung pada konflik sosial.GOVERNMENT POLICY OF BIREUEN DISTRIC IN PALM OIL HGU ISSUE (Case Study: Conflicts between the community and PT.Syaukath Sejahtera in Krueng Simpo, July Distric)Palm oil is an industrial commodity that is very developed since the colonial era, this oil palm contribution provides a considerable amount of foreign exchange. At the regional level PT. Syaukath Sejahtera which enganged in the palm oil industry is located in Birueun. Regency becomes one of the largest plantation companies in Bireuen District. The expansion of the land will result in higher environmental degradation, also the public demand to acsess the land. Here, the government has permitted for land clearing to the investors on large scale without seeing the impact that will occur on the environment and also the impact on communities. This problem in the study of politics is called green political theory and is also associated with the concept of scarcity and natural resource violence by Thomas Homer Dixon. The purpose of this study is to analyze the government policies related to the land clearing which currently becomes a scarcity of natural resources and see the action of land grabs conducted by companies that cause conflict to the community. The method used in this research is qualitative method. The conclusion of this study is that the high demand for the land causes a decrease in the level of agricultural land so that the scarcity of land recources that can not be renewed however, the government continuous to provide land use permit policy to investors who don’t think about the layers of society that led to social conflict.

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

FISIP

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Description

JIMFISIP menerbitkan artikel ilmiah mahasiswa dari delapan Program Studi, yaitu Prodi Sosiologi, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Politik dan Prodi Ilmu Pemerintahan. JIMFP terbit satu volume dan empat nomor dalam setahun, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus dan ...