<![CDATA[AbstractIndonesia is a nation state based on law, it is stated in the Constitution of 1945 NRI. As also has been a national consensus that the nation Indonesia is committed to realize the ideals of Pancasila law. Ideals of law will affect the effectiveness of the legal validity of such ideals people. Eventhough, law still requires judicial authorities. One of the perpetrators of judicial power as stipulated in article 24 paragraph (2) of NRI Constitutions In 1945 the Supreme Court. Therefore the Supreme Court is expected to have the Chief Justice who has the integrity and quality, capable berperaan as a reformer of law in creating an idealized clean Judicial justice seekers. AbstrakNegara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, hal ini dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana juga telah menjadi konsensus Nasional, bahwa bangsa Indonesia berkomitmen mewujudkan cita hukum Pancasila. Cita hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.Walaupun demikian cita hukum masih memerlukan kekuasaan kehakiman. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah Mahkamah Agung. Oleh karenanya Mahkamah Agung dituntut untuk memiliki Hakim Agung yang memiliki integritas dan kualitas, mampu berperaan sebagai pembaru hukum dalam mewujudkan Peradilan yang bersih yang diidealkan para pencari keadilan.]]>
Copyrights © 2018
