JURNAL HIMA HAN
Vol 5, No 2 (2018)

PERAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH DALAM PENGAWASAN PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung)

Ati Yuniati, Yulianti Wulandari S Elman Edi Patra (Unknown)



Article Info

Publish Date
01 Dec 2018

Abstract

Dalam rangka mengawasi PROPER, pemerintah mengupayakan suatu peran khusus yang diberikan kepada pegawai pengawas lingkungan hidup untuk mengawasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tertera dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dalam pengawasan program PROPER di Provinsi Lampung? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam program PROPER di Provinsi Lampung?Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan adanya: (a) Peran pejabat pengawas lingkungan hidup dalam pengawasan program PROPER membentuk (1) Dewan Pertimbangan, memberikan masukan terhadap status penataan atau peringkat sementara PROPER (2) Tim Teknis, melaksanakan persiapan pelaksanaan PROPER (3) Pejabat Umum, merupakan pengawas lingkungan hidup yang mengawasi secara umum pelaksanaan atau tata cara program PROPER. (4) Pejabat Spesialis, mengawasi secara khusus teknis dalam program PROPER.(b)Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dalam program PROPER dikarenakan (1) Kurangnya tenaga ahli yang mampu untuk mengawasi program PROPER. (2) Terdapat kendala pelaksanaan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme peraturan penilaian pengawasan untuk program PROPER. (3) Belum semua perusahaan mengikuti program PROPER dikarenakan anggaran Pemerintah yang masih terbatas. (4) Serta keterbatasan calon peserta dikarenakan masih banyak calon peserta yang belum masuk kriteria program PROPER.DAFTRA PUSTAKALiteraturAnwar, Saiful. 2004. Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara. Glora Madani Press. hlm 127.Bambang, S. 1997. Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 39.Bauer, Jeffrey C. 2003. Role Ambiguity and Role Clarity Clermont : A Comparison of Attitudes in Germany and the United States.Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 1.Makarao, Taufik M. 2006. Aspek-aspek Hukum Lingkungan. PT. Indeks. hlm 3.Manulang, M. 2002. Dasar-dasar Manajemen. UGM PERSS. Yogyakarta.Akib, Muhammad. 2016. Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Nurmayani. Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 81.___________, 2009. Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar). Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm 82.R. M. Gatot, P, Soemartono. 2004. Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 46.Siagian, Sondang, P. 2000. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung. Jakarta. hlm 135.Rangkuti, Sundari, S. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, edisi kedua. Airlangga University Press. Surabaya. hlm 2.Soekanto, Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Rajawali Pers.____________, 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm, 42. Perundang-undanganUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3  serta Pengendalian Kerusakan Lingkungan .Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.Peraturan Menteri Pemberdayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.LainnyaProper : Kementerian Lingkungan Hidup diakses dari www.menlh.go.id pada tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 23.00.PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja) Perusahaan dalam Bidang Lingkungan Hidup https://newberkley.wordpress.com pada tanggal 21 September Pukul 11.22. 

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...