<![CDATA[Ditengah beragamnya kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan kebijakan berbasis pada penguatan Information and Communication Technology (ICT), maka kemudian muncullah dominasi tentang formulasi maupun penyelenggaraan kebijakan yang efektif dan efisien. Konsekuensi dari dominasi tersebut kemudian mendahulukan dimensi teknokratisadministratif, sedangkan dimensi politik atas ruang partisipasi mulai terpinggirkan. Hal tersebut diwujudkan dengan model pengambilan kebijakan teknokratis-administratif. Hal ini tentu membuat kesimpang-siuran paradigma terkait dengan letak dari dimensi teknokratisadministratif maupun dimensi politik dalam kebijakan publik, dimana sebagaimana diketahui formulasi kebijakan menjadi bagian dari proses politik dan implementasi adalah proses administrasi. Oleh karena itu, perlu kembali untuk menalar penguatan partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan desk-research. Hasil penelitian menunjukkan dimensi politik atas ruang partisipasi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan publik di era pemerintahan digital. Artinya, ruang partisipasi masyarakat tetap menjadi titik tekan yang perlu diperkuat ditengah adanya tuntutan akan penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam era pemerintahan digital yang berbasiskan pada Information and Communication Technology (ICT).]]>
Copyrights © 2017
