JURNAL HIMA HAN
Vol 5, No 2 (2018)

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARAS UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG

Eka Deviani, Chandra Wiky Pratama Syamsir Syamsu (Unknown)



Article Info

Publish Date
09 Sep 2018

Abstract

Aktifitas suatu perusahaan baik barang maupun jasa tidak jarang menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan sekitarnya. Untuk membentuk citra yang positif di masyarakat, perusahaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh BUMN yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per–02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan CSR/PKBL. Program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dikarenakan : SDM perusahaan yang terbatas dalam hal pelaksanaan serta penyalahgunaan prosedur program oleh oknum masyarakat seperti tidak boleh bekerja sama dengan lembaga lain. Permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung? (2) Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan  tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa : (1) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung dilaksanakan dengan 2 (dua) program yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Bina Lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat. (2) Kendala dalam pelaksanaannya meliputi 2 (dua) faktor, yaitu (internal) : a. Sosialisasi yang belum optimal, terbatasnya waktu dan (eksternal) : Kurangnya kesadaran mitra binaan untuk berkembang dan masih menunggak iuran pinjaman. Saran dalam penelitian ini adalah : Sosialisasi oleh perusahaan dan sinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi agar pelaksaan PKBL berjalan maksimal.   Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, PKBL, BUMN.DAFTAR PUSTAKA Buku Literatur :HR. Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi,Jakarta : Rajawali Pers, 2013.Nikmatullah. Dewangga, Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Corporate Social Responsibility, Disertasi Program Studi Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2013.Nor. Hadi. Corporate Social Responsibility, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.Rahardjo. Sartjipto. Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.Rusdianto. Ujang. CSR Communications  A Framework for PR Practitioners, dalam prakata Dr. Yanti Setianti, S.Sos., M.Si, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.Saidi. Zaimi dan Abidin. Hamid. Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosialdi Indonesia, Jakarta: Piramedia, 2004.Soekanto. Soerjono. Pengantar Penelitian  Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.Suparman, Corporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan & Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat. Disertasi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro, Vol 2: 69-81. 2013.Warasssih. Esmi. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. Peraturan Perundang-undangan:Undang-undang Dasar 1945Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan TerbatasPeraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per–02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik NegaraPeraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.  Sumber Internet (Website):https://www.bappenas.go.id/Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah. diakses pada  26 oktober 2018. https://www.bappenas.go.id/Rencana Pembangunan Jangka Panjang, diakses pada 26 oktober 2018. http://www.bappeda.lampungprov.go.id/RKPD 2018. diakses pada 26 oktober 2018http://www.pln.co.id/tentangkami/profil-perusahaan, diakses pada 4 oktober 2018.https://www.facebook.com/Layanan-Informasi-PLN-Lampung/Sejarah PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung Sebelum Terbentuknya PT. PLN (Persero) diakses pada 2 November 2018. Sumber Gambar : PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung/STH.00.01/UID-LAMPUNG/2018 Sumber Lain :Wawancara dengan Lolyta Destisa Dianty, S.Ikom,. Assistant Analist CSR & PKBL PT. PLN (Persero) Distribusi Lampung.Wawancara dengan Bapak Suyut, Ketua Kelompok Tani Desa Agro Wisata Widya, Sinar Harapan, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung.  

Copyrights © 2018






Journal Info

Abbrev

han

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal HAN UNILA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung. Pernerbitan empat kali dalam setahun, pada bulan Maret, Juni, September dan bulan Desember. Dewan redaksi hanya menerima naskah hasil penelitian bidang Ilmu Hukum Administrasi ...