cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 147 Documents
AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API DHARMA WICAK, I WAYAN PUTRA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Seiring dengan perkembangannya banyak terjadi kasus penyalahgunaan senjata api. Para pelaku peyalahgunaan senjata api ini dijerat sanksi pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai prosedur memperoleh izin kepemilikan senjata api dan sanksi penyalahgunaan senjata api .Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif ,bahan hukum yang di gunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,teknik yang digunkan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu teknik studi pustaka.Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dan dianalisis dengan tektik analisa deskriptif kualitatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwaMasyarakat diperbolehkan memiliki senjata api dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1948 dan dalam penerapan sanksinya hakim dipersidangan jarang menggunakan Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 tentang Senjata Api karena hakim akan menemui kesulitan untuk penerapan sanksinya karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai bentuk-bentuk tindakan penyalahgunaan senjata api sehingga kembali hakim akan menggunakan KUHP dalam menerapkan sanksi pidana. Kata Kunci: Senjata Api, Penyalahgunaan.
PERLINDUNGAN HUKUM PENYEWA TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG DIBEBANI HAK SEWA MAHARDIKA, I GUSTI AGUNG FAJAR
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Prinsip kehati-hatian bank menentukan bahwa dalam memberikan kredit kepada nasabahnya diperlukan Collateral atau jaminan. Permasalahan hukum dalam lingkup hak tanggungan pada skripsi ini digambarkan dengan kondisi objek sewa yang disewakan oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor yang pada akhirnya objek hak tanggungan tersebut dieksekusi. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum penyewa terhadap objek hak tanggungan yang dieksekusi dan bagaimanakah prosedur eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang disewakan. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang digunakan dengan pendekatan studi Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah permasalahan dengan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahn (isu hukum) yang sedang dihadapi. Hasil pembahasan yang terangkum sebagai kesimpulan dalam skripsi ini yaitu Perlindungan hukum penyewa terhadap objek hak tanggungan yang disewakan adalah dapat ditinjau dari pengaturan Pasal 1576 BW yaitu pihak penyewa dapat mempertahankan haknya dengan dalih suatu jual beli tidak dapat menghapuskan sewa menyewa, melainkan hanya bisa mempertahankan haknya sebatas pada pihak yang menyewakan dengan menuntut ganti rugi atas berakhirnya hubungan sewa menyewa. Perlindungan hukum pihak penyewa untuk menggugat pihak yang menyewakan terkait sewa menyewa timbul karena pihak yang menyewakan telah melalaikan prestasinya sebagaimana dimaksud Pasal 1550 BW. Prosedur eksekusi objek hak tanggungan yang dibebani hak sewa adalah dimulai dengan dilakukannya pengajuan permohonan eksekusi dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi. Permohonan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan yang diajukan langsung ke Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan fotokopi putusan pengadilan (putusan Pengadilan Negeri, dan/atau putusan Mahkamah Agung) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pihak yang berhak mengajukan permohonan eksekusi adalah pihak yang dinyatakan “menang” dalam putusan pengadilan, baik itu dilakukan secara pribadi atau melalui kuasa hukumnya dengan disertai kuasa khusus. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyewa, dan Hak Tanggungan.
KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA WIJAYA PUTRA, I PUTU ROLAND
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digital Signature(Tanda tangan elektronik) sebagai alat bukti dalam sengketa perdatamenurut UU ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder yaitu data yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku literatur, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi untuk memperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materiil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan dan akan diperoleh verifikasi / kebenaran obyektif. Hasil penelitian, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sudah lebih dulu ada Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 12 yang secara tersirat telah mengakui kekuatan pembuktian terhadap data elektronik. Sekarang dengan adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum yang sah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kekuatan pembuktiannya sama layaknya tanda tangan manual dalam akta otentik yaitu, lengkap dan sempurna, apabila dilihat substansinya maka, telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu berupa asas kejelasan tujuan, asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Dengan demikian tanda tangan elektronik (digital signature) merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai akibat hukum yang sah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Kata Kunci :Pembuktian, Digital Signature, Hukum Perdata.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA DI BANDARA I GUSTI NGURAH RAI BALI APRILLIA, PUTU RATIH
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To woman labour or worker performed by demarcation in doing work. One of the among others is the prohibition order to charwoman to work between two lights. Formulation of problem is: How execution of protection of law to laboring woman labour at night in Airport of I The of Ngurah Rai Bali? And Resistances any kind of faced in execution of protection of law? Research type is research of empirical law with approach of legislation and is conceptual. Execution of protection of law to laboring woman labour at night [in] Airport of I The of Ngurah Rai Bali that entrepreneur side Angkasa Pura Supports have included clauses in work agreement is matching with the one which obliged by labor act like hitting monthly accepted fee of him also have included subsidy eat, transportation subsidy and overtime premium, tour of duty, feast day of holidays subsidy (THR), and employees is entitled to involve in program of BPJS and employment of BPJS Health. If employing at nighttime is entitled to get protection of company and get service of take and sent, and also get food during rest as according to regulation of invitation specified by this matter although government still a lot not yet fufilled. Resistances faced in execution of protection of law at Airport of I The of Ngurah Rai Bali is because company do not dare to release expense more to defray laboring labour at night, but resistance also come from worker of itself to loyalitas to company doing it beside also the existence of importance of is differ from company itself. Suggestion that is Shall be governmental observe and act coherent to company’s doing woman labour, do company have executed protection to woman labour according to code going into effect. This matter is meant to protect woman labour rights of naughty entrepreneur. Government more completing again regulation of employment arranging to hit obligation of entrepreneur employing worker / nocturnal woman labour by enhancing rule of sanction which must be put on entrepreneur which impinge rules exist in regulation, so that worker / laboring woman labour of nighttime feel really protected so that can work comfortably Keyword : Legal protection, Worker of Woman
PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 PUTRI S.D., ADE MEIRAH DIANTHI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam perekonomian, peranan bank sangat penting selaku lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, Karena lembaga keuangan khususnya perbankan memiliki peran yang sangat penting terhadap pergerakan roda perekonomian Indonesia , haruslah secara seksama dilakukan analisisis kreditnya untuk menilai layak tidaknya kredit diberikan Maksud dan tujuan dilakukan analisis kredit atas permohonan kredit agar aktiva produktif yang ditempatkan tersebut tidak menjadi kredit bermasalah atau kredit macet (Non Performing Loan) proses analisis kredit mempunyai tujuan utama yang paling hakiki, yaitu agar bank membuat satu keputusan kredit yang baik dan benar “make a good loan”, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah “bad loan” Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objektif Dari Latar Belakang tersebut yang menjadi permasalahan adalah Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kredit macet bagaimanakah Upaya penyelesaian kredit macet Melalui Lembaga Kepailitan Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian dengan mengkaji bahan hukum berdasarkan norma yang ada, yang mana menggunakan pendekatan studi perundang-undangan dengan sumber bahan hukum primer, skunder kemudian hasilnya di olah dan di analisis dengan menggunakan argumentasi secara deskriptif analisisDari Hasil Penelitian dan pembahasan maka di peroleh simpulan sebagai berikut Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet adalah ?kesalahan dalam menentukan kredit dan jangka waktu kredit yang diberikan, adanya itikad tidak baik dari debitur untuk tidak membayar kreditnya walaupun debitur punya kesanggupan untuk membayar kredit Upaya Penyelesaian Kredit macet melalui kepailitan ? penyelesaian kredit macet juga dapat di selesaikan melalui duan cara yaitu dengan melakukan restrukturisasi dan kepailitan penyelesaian melalui restruturisasi hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis oleh nasabah atau debitur dan juga harus memenuhi criteria yang di sepakati apabila tidak sesuai dengan kesepakatan restrukturisasi di anggap batal dan pihak kreditur dapat memilih menyelesaikan kredit macet melalui upaya kepailitan dimana penyelesaian memang memakan waktu lama tetapi kepastian hukum di dapat sangat jelas bagi kreditur itu sendiri Kata Kunci: - Kredit Macet -Restruktuturisasi -Kepailitan
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) NUSASARI KABUPATEN JEMBRANA SANJAYA, I KADEK SELIN
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically the agreement is an enent where a promised to a other or where two men have promised in carrying out one thing from the events is emerging a relationship between the two people is that in the call engagement. Establish a financial institutions like LPD Nusasari not easy sometimes there is also constraint that in the face of the wanprestasi. From the background over then some problems that will be discussed the as folllows: (1) Factors whetther that caused the wanprestasi in LPD Nusasari?, (2) How ettorts settlement credit jammmed in LPD Nusasari in a state of wanprestasi?. The research in writing thesis, used the kind of research in impiris is in the perpective juridical intended to explain the legality rules asas law, and the aspects of law. The source of the data, the primary data sources that is a number of information or the fact that so directly obtained at location research, secondary data is in the form of these laws provide an explanation about the primary law, which is used in the form of books, the opinion of the law, the results of scientific from the law. The techniques collecting data, namely the collection of used data is a study of the data obtained directly, on the object research is in a way observations namely observations, collecting data that is the technique of the interview with the way asked responsible indirectly or written by the respondents. Data analysis, engineering data analysis used in the thedescritive reasearch is conducted in kualitatif namely techniques data analysis which aims to demystify and take the truth of the study literature it regulation about the credit, then combined with the opinion of the respondents. Conclusion, the factors that caused the wanprestasi in the credit in LPD. Factors internal the cause of the onset of credit jammed is a deviation in the implementation of the procedure credit,faith less good from the owner, administrators, or employees bank, sickly system in the administration and scrutiny credit and sickly system information credit jammed. External factors is a factor that comes from a happened beyond the reach of the ability of debtor or circumstances force (overmacht) as a state of the economy of the tidal stable and the existence of the recession. Factors external hard controlled, but there’s always a way to minimizeor avoid it, if we alert and enterprising supervise. The reaction quickly withthe right in the need to minimize risks arising. The settlement credit jammed in LPD in a state of wanprestasi namely through the legal a litigation (completion problem outside court ) abitrase, the negotiation, and mediation is the first step often do the LPD in addressing wanprestasi. Key words: the credit, factors cause wanprestasi, as a reasult of the law.
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SUKMA DEWI, NI MADE GATOT
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rights of the convict manifest coaching inmates were not always implemented in a correctional facility but also workable coaching outside the correctional facility such as one in parole for convict. Its problem is : How parole procedure to convict in correctional institutions ? And what is the purpose of the implementation of the granting of parole for convict ? Becoming its target is : to know parole procedure to convict in correctional institute and to find out the purpose of the implementation of the granting of parole for convict. Its method research is type research of normative. Approach of problem is approach of conceptual approach and legislation. Source of materials punish and primary of sekunder. Approach of problem is conceptual approach and law. Gathering of materials punish by reading or studying law and regulation books and also other literature. Processing of law materials conducted, descriptively is analytical. Results and solution that is State Prisoners now Houses evolved from the kepenjaraan system into the correctional system based on Pancasila which is implemented through the mentoring programme for the convict realized the error repair themselves and no longer repeat the criminal act so that it can be accepted by the community. Of the discussion can be summed up the stages that have been specified : performance coaching convict which started from 0-2/3 the period of criminal, then the fulfillment of the terms of the substantive and administrative, in addition convict also must fill out the affidavit filled in by the family of the convict in question and must be known to the local community which is represented by a village chief or village head, after all the requirements have been met then the regional observe team will establish and carry out correctional hearings to approve or not the proposal and subsequent proposal was sent to the central level general correctional, if getting away hence is immediately published by SK and degraded to LAPAS. Parole aims to educate convict things where the terms provided a lesson for him as well as a test for the later can be successful in public life. The suggestions can be submitted should correctional facility is not a place to confine and takes away a person’s freedom rights but rather to run patterns against the construction of the convict in order to become a good man and responsible. Need to be improved so that the quality and professionalism of the officers in carrying out the process of coaching. Keywords : Parole, convict
PENYELESAIAN WANPRESTASI SEWA BELI MOBIL MELALUI MAYBANK FINANCE DWI WAHYUNI, NI GST AYU MD MONA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT In this process car hire purchase do not can only be conducted with payment Kelly or pay for as a whole, but earn is also conducted by credit or installment through institute defrayal of consumer. Formulation of problem him is: how changing over property him of seller to buyer in agreement of car hire purchase at Maybank Finance? And how car hire purchase legal consequences if happened wanprestasi at Maybank Finance?. Type Research is research of empirical law with approach of legislation and is conceptual. Than result of research can be pulled by the following node : changing over of it property of seller to buyer in agreement of car hire purchase at Maybank Finance in Denpasar is that Agreement hire purchase in installments or installment is to represent agreement of hire purchase of which seller deliver sold goods it however buyer not yet become owner because the delivery before pay totally its price to seller. Property will change over from seller to buyer hand at the time of paid or closing of deferred payment of goods price by buyer. Its legal consequences to car hire purchase if happened wanprestasi at Maybank Finance is expressed of default or negligence incapable of fulfilling its obligation, seller is entitled to take back goods which have been accepted by buyer without rights again to maintaining him. While installment money which have been paid by absolute buyer become property of seller or reckoned as rent money during buyer enjoy or utilize such goods. Its suggestion is to and government of DPR, to guarantee the existence of rule of law which is have justice joint to and protect consumer, up for made by peripheral of legislation concerning agreement of this motor vehicle hire purchase able to be used as by base make agreement and solution of dispute between debitor and creditor. And to consumer shall take a care in making agreement of hire purchase where usually this agreement in form of standard agreement promoted by seller, while consumer only filling what asked in agreement. For that before signing the contract of consumer have to study and understand content of the agreement to avoid happened undesirable things later on day. Keyword : Solving of wanprestasi, car hire purchase
PROSEDUR DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT KENCANA, DEWA PUTU FAJAR
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah, menyebabkan manusia (masyarakat) berhak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut. Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme hukum tentang hal atas tanah, yaitu hak atas tanah yang berstatus hak barat yang diatur dalam KUH Perdata (BW), peralihannya dilakukan dihadapan Notaris. Dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Adat, peralihannya dilakukan dihadapan Kepala Desa / Lurah. Dengan berlakunya UUPA, dualism hukum dalam pertanahan dihapuskan. Semua peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT. Namun, sampai sekarang belum semua orang mengetahui prosedur pemindahan hak atau peralihan hak khususnya mengenai prosedur jual beli tanah yang benar dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan masih mendasarkan pada ketentuan Hukum Adat. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana prosedur jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat? Dan bagaimanakah wewenang PPAT dalam proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui prosedur jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, serta untuk mengetahui wewenang PPAT dalam menyaksikan proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sumber data sekunder dari buku literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya dan mengutip beberapa pendapat para sarjana. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur jual beli hak milik atas tanah dilakukan setelah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak dengan Camatselaku PPAT selanjutnya Akte tersebut akan dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan sertipikat. Tugas dan Wewenang PPAT yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk pembuatan akta atas permintaan orang-orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPAT, Hak Milik Atas Tanah
HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM ADAT WARIS BALI ARSANA, WAYAN MEMO
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dalam konteks hukum adat, maka bagi seorang dimungkinkan untuk dapat memilih hukum adatnya, sebagai hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kewarisan yang muncul. Sebagai penerus keturunan yaitu penerus hak dan kewajiban dari orang tuanya, anak pada masyarakat Indonesia akan menjadi tumpuan harapan orang tuanya. Juga kewajiban memelihara orang tuanya kelak setelah orang tuanya itu tidak mampu bekerja lagi dan memelihara rumah pekarangan serta tempat ibadah (sanggah/pemerajanserta bangunan suci lainya). Perpindahan mengenai hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya tersebut tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang berlaku pada masyarakat Adat tersebut. Di samping anak sah atau anak kandung pada masyarakat Bali juga di kenal adanya anak luar kawin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kedudukan Hukum Anak luar Kawin menurut Hukum Waris Adat Bali? 2) Bagaimana Perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali ?. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep PerUndang-Undangan dan pendekatan perbandingan yang ada sebagai normatif. Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa kedudukan hukum anak luar kawin menurut Hukum Waris Adat Bali pada intinya anak luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, perlindungan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Bali belum ada diatur, atau sebagian yang belum dianggap sebagai ahli waris dari garis keturunan purusa maupun predana. Kata kunci: hak waris, anak luar kawin, hukum adat waris Bali.  

Page 5 of 15 | Total Record : 147