cover
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Articles 449 Documents
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, TUNA SUSILA DAN ANAK JALANAN1 Abada, Heidi Lilan
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKJenis Penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Tujuan penelitianadalah untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah kota Manadotentang penangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan (studikhusus anak jalanan).Teknik pengumpula data dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancaramendalam arsip/dokumen dari kantor terkait. Adapun informan dalam penelitianini yaitu mewakili Dinas Sosial Kota Manado, LSM/Komunitas/Sanggar yangterkait dengan anak jalanan serta mewakili anak jalanan dan mewakili masyarakat.Teknik analisa data yaitu melalui analisis, komposisi, klasifikasi,dan deskripsimasalah dalam kerangka pembahasan yang telah ditetapkan.Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat diketahui bahwa bahwa peraturandaerah nomor 20 tahun 2002 dalam penanganan anak jalanan sudah berjalan baik,namun belum maksimal dalam beberapa hal.Ada beberapa yang ditemukan yangmenyebabkan anak-anak berada di jalanan; ekonomi rendah, kurangnyapemahaman orangtua maupun anak akan gunanya suatu pendidikan, anak-anakmemilih hidup dijalanan yang bebas, dijalanan mereka bisa menghasilkan uangsendiri. Saran bagi pemerintah dapat mendirikan rumah singgah dimanapenanampungan khusus untuk mereka.Rumah singgah disini diharapkan menjadipusat rehabilitasi, dimana anak-anak jalanan diberi suasana dan bekal pelatihanketerampilan, juga pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalammasyarakat.Pemerintah juga perlu memberikan bantuan sosial serta pemberdayaankeluarga (perubahan pola pikir dan mental) sehingga hal ini mungkin dapatmencegah anak kembali ke jalanan dan hidup bersama keluarganya.Kata kunci : Implementasi, PP Kota Manado nomor 20/2002, Anak Jalanan
PERAN LURAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN (SUATU STUDI DI KELURAHAN GIRIAN INDAH KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG ) Oley, Verol
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMasalah kemiskian merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untukmenyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh. Oleh karena itu, harus diketahui akarmasalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat. Kemiskinan adalahsuatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampumenyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Terdapatbeberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan masyarakat diantaranya :kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada masyarakat miskin, banyak kebijakanterkait penanggulangan kemiskinan yang bersifat top down dan selalu menjadikanmasyarakat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Sampai saat ini keterlibatan tentangaparatur pemerintah masih dianggap penting dan menentukan, karena aparatur pemerintahjuga dianggap merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu peran aparatur pemerintah yang dianggapmenentukan adalah peran lurah itu sendiri. Sebab lurah merupakan penyelenggara danpenanggungjawab utama dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam arti peneliti memerlukaninforman untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Girian IndahKecamatan Girian Kota Bitung membuktikan bahwa peran lurah dalam penanggulangankemiskinan belum dapat dilaksanakan secara intensif terutama dalam pelaksanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) belum dapat berjalan secara simultandimana antara satu instansi dengan instansi lainnya yang terkait belum dapat terkoordinasidengan baik, termasuk dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melaluiproses sosialisasi, serta rektrutmen keanggotaan BKM.Kata Kunci : Peran, Lurah, Kemiskinan
KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TOMOHON BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TOMOHON TAHUN 2015 Turambi, Jeine Mariana
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam kaitannya dengan penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu komponen penyelenggara. Keberadaan PPK diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. PPK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemilukada, oleh karena posisinya sebagai penanggung jawab lapangan penyelenggaraan Pemilukada. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Panitia Pemilih Tingkat Kecamatan (PPK) merupakan salah satu “ujung tombak” yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan Pemilukada. Ironisnya saat menjalankan peran tersebut justru keberadaan PPK sering menjadi permasalahan baik sejak proses hingga hasil dari pemilukada.. Penelitian ini akan mencoba menggali dan mengidentikasi kinerja PPK kecamatan Tomohon Barat pada saat penyelenggaraan Pemilihan Walikota (PILWAKO) kota Tomohon pada tahun 2015. Berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yang melihat kelemahan dari kinerja PPK, maka penelitian ini berupaya menggali aspek keunggulan dari kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tomohon Barat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 lalu. Hal ini didasari pada fakta bahwa dalam keterbatasannya Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) kecamatan Tomohon Barat, merupakan PPK dengan kinerja yang terbaik. Hal ini terukur dari kemampuan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu. Oleh sebab itu penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis dan menemukan model atau konsep baru yang dapat diaplikasikan untuk memperkuat kinerja PPK dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil walikota selanjutnya.Kata Kunci : Kinerja, PPK, Pilwako
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO Muhaling, Arther
JURNAL POLITICO Vol 3, No 2 (2014): April 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT  DALAM  PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO[1] 0leh : Arther Muhaling[2]     ABSTRAK Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilukada secara langsung. Pemilihan yang kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013.dari hasil rekapitulasi mencapai 95% masyarakat mengggunakan hak pilihnya di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro, oleh karena itu penliti ingin meneliti bagaimana partisipasi poltitk masyarakat dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di kabupaten sitaro khususnya kecamatan sibarsel dengan menggunakan teori Partisipasi politik, teori oleh ramlan surbakti, adapun metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan lokasi penelitian di kecamatan sibarsel kabupaten sitaro dengan teknik mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi kepada informan yang telah di tentukan yaitu sebanyak 4 orang, dalam penelitian tersebut partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel cukup tinggi, Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dikecamatan sibarsel didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi, Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik. Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agressif dalam mendorong minat individu pemilih. Hal inilah yang membuat partisipasi masyarakat meningkat dari pemilukada sebelumnya yaitu 82% pada tahun 2008. Kata kunci :  Partisipasi politik, Pemilukada PENDAHULUAN Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabilitas  dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu secara periodik sudah berlangsung sejak tahun 1955, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari system otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan kekacauan menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini. Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi. Harapan besar mengenai implikasi Pilkada langsung ini,rakyat berharap dapat mengetahui dan memahami isi yang terkandung dalam undang-undang, sehingga lebih dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan politik atau pendidikan politik yang lebih dewasa terutama lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah. Implikasi lebih lanjut melalui pemahaman  undang–undang tersebut akan membuat rakyat menjadi paham politik, membangun tingkat kesadaran dalam berpolitik, serta masyarakat lebih kreatif dalam memilih calon kepala daerah yang mempunyai pemikiran yang ingin membangun daerahnya untuk maju dan sejahtera serta pelayanan publik yang lebih baik. Kabupaten Sitaro telah dua kali melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati secara langsung.  Pemilihan yang ke dua kalinya dilaksanakan pada tahun 2013. Pelaksanaan pemilihan bupati telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013  yang diikuti oleh dua pasangan calon. Hasil rekapitulasi suara untuk semua calon adalah 45.719, dengan jumlah pemilih adalah 50,523 artinya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pemilukada ini berjumlah 4.804 orang. Adapun rumusan permasalahan yang penulis ajukan adalahBagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di kecamatan siau barat selatan/ adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. Manfaat Teoritis temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi (manfaat) dalam pengembangan keilmuan terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan partispasi masyarakat dan pelayanan komisi pemilihan umum terhadap masyarat dalam penyelenggaraan Pilkada.Manfaat Praktis kontribusi penelitian ini tidak hanya dalam memperkaya khasanah teori, tetapi hasil temuan yang diolah secara proporsional dan profesional, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam merancang level kebijakan mengenai proses pemilihan kepala daerah. TINJAUAN PUSTAKA Dalam negara berkembang masalah partisipasi adalah masalah yang cukup rumit. Partisipasi menjadi tolak ukur penerimaan atas system politik yang dibangun oleh sebuah negara. Maju dan berkembangnya pembangunan dalam suatu negara sangat tergantung dari keterlibatan warga negaranya tanpa membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Memahami partisipasi politik tentu sangatlah luas.Mengingat partisipasi politik itu sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger dalam Surbakti 1992:140). Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Para ilmuan dan pakar politik telah banyak memberi batasan yang telah mengenai partisipasi politik.“Khamisi (dalam Ruslan 200:46) memberi pengertian yang luas mengenai partisipasi politik bahwa partisipasi politik adalah hasrat seorang individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara,melibatkan dirinya diberbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuanya sendiri. Metode Penelitian Jenis penelitian ini akan memaparkan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati  kabupaten Sitaro di kecamatan siau barat selatan tahun 2013.  Berdasarkan karakteristik permasalahan, metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif menguji konteks secara keseluruhan, interaksi dengan partisipan dan mengumpulkan data secara langsung terhadap  partisipan serta bergantung pada data-data deskriptif. Hal ini sejalan dengan apa  yang dikemukakan oleh Moleong (2000:1) yaitu prosedur pendekatan kualitatif menghasilkan data-data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Informan sesuai dengan pokok masalah dan fokus penelitian, maka  yang akan    menjadi subyek  dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan bupati, antara lain personil KPU, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat pemilih. Mereka ditentukan secara sengaja. Untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun teori. PEMBAHASAN 1. Partisipasi politik masyarakat Dalam PILKADA di Kecamatan Siau  Barat Selatan Pemilihan Bupati Sitaro Tahun 2013 menjadi sebuah yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) menjadi indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Dalam konteks penulisan ini, Pilkada dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya. Harapan baru akan format demokratisasi negeri ini juga tertuang dalam berbagai peristiwa Pilkada yang berlangsung sejak tahun 2005. walau sebahagian masyarakatnya masih bersifat skeptis akan tahapan demokrasi bangsa ini terutama tentang materi dan infrastruktur yang mendukungnya yang dianggap tidak siap. Tetapi sejauh apapun pemilihan langsung berlangsung, hal ini merupakan jalan dalam penguatan demokrasi yang idelnya. Partisipasi politik Masyarakat pada pilkada tahun 2013 di kecamatan Siau Barat Selatan  sungguh fenomenal jumlah pemilih di kecamatan Siau Barat Selatan adalah 3.190 pemilih dan yang menggunakan hak pilih berjumlah 3.019 Wawancara dengan Ketua KPU Sitaro Pricilia Bawole, masyarakat kali ini sudah  semakin sadar dengan kewajiban sebagai warga Negara dalam konteks demokrasi, dilihat dengan antusias masyarkat dalam menggunakan hak politik cukup tinggi.   2. Faktor Pendukung tingginya Partisipasi Masyarakat Kabupaten Sitaro di dalam Pilkada Tahun 2013.1. Terbentuknya Antusiasme Dari pemaparan diatas kita dapat melihat bahwa didalam momentum politik Pilkada Kecamatan Siau Barat Selatan menunjukan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu 97,8%, hal ini dapat dilihat dari masyarakat kelurahan Kecamatan Siau Barat Selatan yang menentukan pilihan dan menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilkada cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Pertimbangan untuk memilih dan melihat calon yang hadir serta bertarung didalam Pilkada memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas untuk membawa kepentingannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat AB, beliau menuturkan bahwa, “para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, perkunjungan, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kabupaten tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarkaat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan” 2. Peran Media Massa Elemen dari sebuah tahapan demokrasi yaitu disaat media menempatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilkada juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Rendahnya intensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan penyelenggaraan Pilkada mendorong menurunnya informasi yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilkada. Dengan pemahaman dan konstruksi  bersama maka  pesan yang disampaikan oleh media loka di Kabupaten Sitaro dapat mengkomunikasikan tujuannya. Pesan yang dihadirkan oleh media dalam mendorong tingkat partisipasi yang tinggi telah mencirikan karakterisktik khalayak dan memiliki efek dalam melakukan agitasi. Hanya dengan cara demikian diharapkan suatu pesan, mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik dapat diterima oleh masyarakat umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat YK, beliau menuturkan, “masyarakat di Kabupaten Sitaro sangat rajin mengikuti perkembangan proses pilkada melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat,sehinnga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkada di Kabupaten Sitaro.” 3. Kinerja KPUD Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilkada karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Tidak demikian halnya dengan di Kabupaten Sitaro. Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga yang melaksanakan dan penyelenggara Pilkada. Kinerja KPUD sebagai lembaga penyelenggara sudah cukup baik. Persoalan itu adalah sejauh mana KPUD melakukan kampanye progressif untuk mendorong masyarakat supaya menentukan pilihan politiknya dan ikut berpartisipasi di dalam Pilkada. Walau terkadang kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih, yang memprioritaskan kebutuhan individunya dari pada melakukan pencoblosan. Hal ini juga disebabkan keberhasilan elemen politik termasuk KPUD untuk melakukan pendidikan politik masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh PM salah satu masyarakat, “KPU sudah cukup professional dalam bekerja, walaupun masih ada kekuarangannya, tetapi kalau menyangkut sosialisasi kepada masyarakat, sudah cukup baik.” PENUTUP Kesimpulan Dari pemaparan dan analisis di dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat Kabupaten Sitaro di dalam Pilkada tahun 2013, sebagai berikut Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pentas politik lokal pemilihan Kepala Daerah Kecamatan Siau Barat Selatan cukup tinggi dari angka kuantitas pemilih yaitu 95%. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sitaro didukung oleh berbagai hal yakni, antusiasme yang tinggi menyebabkan pemikiran kritis tentang pelaksanaan dan minat untuk berpartisipasi cukup tinggi,Peran media massa sangat strategis dalam mendorong pengetahuan masyarakat terhadap proses pemilihan umum kepala daerah sehingga informasi berjalan cukup lancar dan menjadi salah satu sarana sosialisasi politik.Kinerja KPUD di tingkat Pilkada Kabupaten Sitaro yang cukup maksimal dalam melakukan kampanye agressif dalam mendorong minat individu pemilih. Berbagai bentuk kampanye tentang pelaksanaan Pilkada baik melalui media cetak dan selebaran, maupun spanduk yang dilaksanakan oleh KPUD cukup terasa maksimal. Hal ini juga menciptakan pengetahuan ataupun kejelasan masyarakat akan tujuan dan misi dari pelaksanaan Pilkada dalam menentukan Kepemimpinan daerah.   Saran Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka penulis yang melakukan penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang berkaitan erat dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilukada di Kabupaten Sitaro. Adapun beberapa rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut adanya sebuah identifikasi masyarakat yang lebih jauh dan mendalam, untuk melihat dan observasi mendalam mengenai seberapa jauh motif pendidikan dan ekonomi mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dan membuat pilihan politiknya. Hal ini juga berguna untuk melihat fenomena berkembangnya Golongan Putih (Golput) di tengah berlangsungnya berbagai bentuk Pilkada Langsung di daerah-daerah di Indonesia. DAFTAR PUSTAKA Amirudin, dan Bisri A. Zaini., 2006.Pilkada Langsung Problem dan Prospek.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bintan R. Saragih, 1987. Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama. Budiarjo, Miriam., 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Gabriel, A. Almond dan Sidney Verba., 1984.Budaya Politik: Tingkah LakuPolitik dan Demokrasi di Lima Negara: terjemahan Sahat Simamora.Jakarta: Bina Aksara, Co. Gaffar, Affan., 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Huntington. P, Samuel. Nelson, Joan., 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta. Moleong, L.J.  2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Roskakarya, Bandung Rush, Michael dan Althoff, Philip., 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Samuel Huntington, Joan Nelson,  1990. Partisipasi politik di Negara berkembang, Rineka Cipta, Jakarta, Surandim Achmad,  2007. Tesis .Perilaku Pemilih Masyarakat Pedesaan dalam Pilkada di Kabupaten Pati. Surbakti, Ramlan., 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo.SVD, Bernard Raho.,2007. Teori Sosiologi Modern.Jakarta: Prestasi Pustakarya. Sukmadinata dan Syaodih, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2006 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Jakarta:Sekretariat Negara.Upe, Ambo., 2008. Sosiologi Politik Kontemporer. Jakarta: Prestasi Pustakarya.           [1] Merupakan skripsi penulis [2] Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI MINAHASA TENGGARA TAHUN 2014 Likuayang, Masye Maryanti
JURNAL POLITICO Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebuah negara yang menganut system demokrasi partisipasi masyarakatmerupakan sebuah indikator penting. Demikian juga bagi Indonesia, ironisnya halyang diharapkan tersebut belum dapat diwujudkan. Dalam rangka meningkatkanperan dan partisipasi politik masyarakat tersebut perlu dicari akar daripermasalahannya sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasinya. Untuk ituriset tentang pemilu menjadi elemen strategis agar diperoleh data yang bisadigunakan sebagai tools untuk dijadikan solusi. Penelitian ini menggunakanmetode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan mencobamendeskripsikan pelaksanaan pemilu di kabupaten Minahasa Tenggara, baik darisisi penyelenggaraan hingga peran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini jugaberusaha mengidentifikasi berbagai persoalan yang terkait dengan partisipasipolitik masyarakat. Harapannya diperoleh data yang konprehensif tentangpenyelenggaraan pemilu di wilayah ini.Kata Kunci : Partisipasi Politik Masyarakat
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KERJA APARATUR PEMERINTAH (SUATU STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA) Timumu, Telma
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam undang-undang nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara mengatakanbahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimanatercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dariintervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampumenyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagaiunsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipiltercantum dalam penjelasan umum UU RI No. 43/1999 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaiberikut : Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangattergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara.Kata Kunci : Kinerja, BKD, Prestasi
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE Halyb, Andrie Fajar
JURNAL POLITICO Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan perhatian pada dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan tujuan untuk dapat menemukan penyebab tidak baiknya akuntabilitas pengelolaan keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe. Penelitian ini dilakukan karena pengelola keuangan dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor KPU Kabupaten Konawe dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif pada kantor KPU Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai informan adalah para pejabat pengelola keuangan di kantor KPU Kabupaten Konawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dilihat dalam dimensi akuntabilitas Hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas Program, dimensi akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan tidak satupun yang diterapkan secara akuntabel oleh unsur pejabat pengelola keuangan pada kantor KPU Kabupaten Konawe terutama oleh unsur pimpinan selaku penerima kewenangan, Namun terlihat secara proses pengelolaan keuangan nampaknya berjalan secara akuntabel hal ini dikarenakan peran staf dan pihak eksternal yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lebih aktif dalam sosialisasi maupun komunikasi kepada staf pengelola keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa Kuasa Pengguna anggaran (KPA) tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diembannya, sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Undang-undang keuangan negara nomor 17 tahun 2003 belum menyesuaikan sistem pengelolaan keuangan dengan model kelembagaan seperti KPU. Sosialisasi regulasi kurang tepat sasaran dan minat oleh KPA untuk menghadiri sosialisasi terkait pengelolaan keuangan oleh KPPN kurang. Sosialisasi terkait regulasi pengelolaan keuangan lebih disosialisasikan ditingkat bawah. Apabila ada undangan untuk KPA lebih sering diwakilkan oleh staf pengelola keuangan.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA POPONTOLEN KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi kasus di desa Popontolen Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)1 Langi, Jova Engelina
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemerintah desa dalam hal ini sebagai unjung tombak pemerintahan, merupakan akronimdari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapatefektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa gunamewujudkan pembangunan disegala bidang. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yangdihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Upaya mewujudkankemandirian daerah mencerminkan peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yangdilandasi aturan kebijakan untuk berpartisipasi sesuai proporsi dan kompetensi yang dimiliki.Dengan kata lain, pemberdayaan kelompok tani ini adalah memampukan dan memandirikanmasyarakat dalam hal kesejahteraan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu strategi/cara untukmemberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan strategi pemerintah desadalam pemberdayaan masyarakat di Desa Popontolen.Hal ini didasari karena banyaknyamasyarakat desa Popontolen yang berprofesi sebagai sebagai petani dan didukung dengankeadaan geografi dan topografi dari desa Popontolen itu sendiri yang cocok untuk dijadikan areapertanian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.Dari hasil penelitian didapati strategi pemerintah desa tidak diterapkan dengan baik danberjalan ditempat.Ada beberapa kelompok tani di desa ini yang tidak diberdayakan olehpemerintah.Selain factor pemerintah, kemampuan sumberdaya manusia juga berpengaruh dalamperkembangan kelompok tani di Desa Papontolen.Keywords: Strategi, Pemberdayaan, Kelompok Tani
PERAN LURAH DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (Studi di kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Gensa, Royke Alfidi
JURNAL POLITICO Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPeran Lurah sangatlah penting dalam menentukan baik buruknya pemerintah Kelurahan. Dengan adanya peran Lurah dalam hal disiplin, maka segala tanggungjawab yang diemban serta tugas yang harus dijalankan oleh aparatur yang ada di Kelurahan akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuan. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas- tugas yang diberikan kepadanya, hal ini mendorong gairah kerja dan mendukung terwujudnya tujuanPenelitian ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Tarorane Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian ini adalah Deskritif Kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Tarorane, Perangkat Kelurahan, Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ini adalah teknik wawancar, observasi, dan dokumentasi.Disiplin kerja aparatur kelurahan dalam hal masuk jam kerja dan mentaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di Kantor Kelurahan Tarorane pada umumnya sudah cukup baik Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dikantor Kelurahan Tarorane belum terlaksana dengan baik. Peran yang dilakukan oleh lurah yaitu dalam menindak ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam hal masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Hal ini guna membuat aparatur pemerintah kelurahan mengerti dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayan masyarakat.Kata Kunci : Peran Lurah, Disiplin ASN
PERAN PENDETA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT 20141 Toboko, Maretsko
JURNAL POLITICO Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemilihan umum merupakan salah satu sarana partisipasi politik sebagaiperwujudan dari kedaulatan rakyat. karena pada saat pemilu rakyat menjadi pihak yangpaling berperan penting dengan memberikan suaranya secara langsung Meningkatnyajumlah pemilih di kabupaten Halmahera Barat di sebabkan oleh beberapa faktoryakni status sosial dan ekonomi, situasi, afiliasi politik orang tua, pengalamanberorganisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah, perangsangpartisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal sertaperan tokoh agama dalam hal ini Pendeta.Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatifSeperti yang diungkapkan oleh Rusadi Kantaprawira tokoh agama termasukdalam kekuatan politik yaitu tokoh politik (political figure), kepemimpinan adalahaktifitas mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk mencapaibeberapa tujuan yang mereka inginkan (Ordway Tead dalam Surtato, 2006:12).Dilihat tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagaipemimpin,kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (pemimpinatau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah lakusebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, sedangkan peranan adalahbagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Pendapat laindikemukakan oleh Blalock Jr. yang mengatakan bahwa peranan adalah konsepyang dipakai untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebasdari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi, danmenunjukkan tingkah laku. Partisipasi politik adalah hasrat seorang individuuntuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatanadministratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagaiorganisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut sertamelakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atauorganisasi-organisasi independent, ikut serta dalam kampanye penyadaran,memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengankemampuanya sendiri.Peran dari Pendeta dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalampemilu legislatif lewat pendidikan politik, komunikasi politik, peran pendetadalam partai politik dan peran pendeta dalam badan legislatif.Kata Kunci : Tokoh Agama, Partisipasi Politik

Page 1 of 45 | Total Record : 449