cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
Search results for , issue "Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)" : 16 Documents clear
Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 Rizka Fiani Prabaningtyas; Atin Prabandari
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905

Abstract

This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.
KONSTELASI POLITIK DI TENGAH PANDEMI: POTENSI BERTAMBAHNYA DUKUNGAN PARTAI POLITIK BAGI PEMERINTAH Aji, M. Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.885

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat konstelasi politik di Indonesia berubah. Perubahan konstelasi ini membuat pola hubungan antarpartai, baik di ranah eksekutif maupun legislatif, menjadi lebih cair. Nuansa kedaruratan membuat konsensus politik untuk kepentingan penangangan Covid-19 lebih mudah. Hal ini karena dalam situasi pandemi, peran pemerintah dapat diperkuat serta munculnya rasa krisis yang dirasakan pemerintah maupun oposisi. Krisis yang dialami bangsa ini membuat semua elemen bangsa mau tidak mau harus bersatu mengatasi pandemi yang belum juga berakhir. Kondisi demikian membuat partai-partai yang belum masuk ke dalam pemerintah mempertimbangkan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Hal ini tentunya berpotensi menambah dukungan politik bagi pemerintahan Joko Widodo, khususnya untuk menangani pandemi Covid-19. Dari tiga partai yang belum bergabung, PAN dan Partai Demokrat menjadi dua kandidat serius untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Untuk itu, penelitian ini akan melihat bagaimana konstelasi politik Indonesia di masa pandemi ini sekaligus melihat potensi dari bertambahnya dukungan politik bagi pemerintah dengan kemungkinan bergabungnya PAN dan Partai Demokrat. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Temuan penelitian adalah bahwa konstelasi politik di tengah pandemi akan membuat partai-partai yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah, kecuali PKS, memiliki potensi tinggi untuk bergabung karena ingin membantu mengatasi pandemi secara bersama-sama.
KEPENTINGAN POLITIK DONALD TRUMP DAN XI JINPING DALAM MENINGKATKAN RELASI KONFLIKTUAL ANTARA AS-TIONGKOK DI MASA PANDEMI COVID-19 Akhli, Rangga Amalul; Samhudi, Galby Rifqi
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.887

Abstract

Episode konflik antara Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat dan Xi Jinping sebagai Presiden Tiongkok memulai babak baru pada masa penyebaran pandemi COVID-19. Sosok kedua pemimpin tersebut menjadi kunci bagaimana dua negara besar ini menetapkan kebijakan darurat dan kerja sama kesehatan di ranah internasional. Artikel ini mencoba menjawab kebijakan apa yang diaplikasikan Trump dan Xi pada masa pandemi COVID-19 dan motif di balik kebijakan tersebut. Dengan menggunakan perspektif teori kepemimpinan, artikel ini berkesimpulan bahwa kebijakan yang ditempuh oleh Trump dan Xi merupakan refleksi dari karakter personal keduanya dan upaya mereka untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka nikmati pada saat ini.
PERAN MILITER DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN DINAMIKA PENGAWASANNYA DI INDONESIA Mengko, Diandra Megaputri; Fitri, Aulia
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.898

Abstract

Tulisan ini membahas problematika peran militer dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia serta dinamika pengawasannya. Situasi krisis yang ditimbulkan pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara untuk melibatkan berbagai aktor, salah satunya termasuk militer. Di Indonesia, pelibatan militer telah dilakukan sejak awal penanganan Covid-19  hingga memasuki era kenormalan baru. Pelibatan tersebut memang diperbolehkan dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP), sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.34/2004 tentang TNI. Meski demikian, masih terdapat beberapa persoalan dalam mekanisme pengerahan militer maupun pelaksanaannya di Indonesia. Tulisan ini setidaknya menemukan empat problem pelibatan, yaitu persoalan legalitas, urgensi, dampak kepada profesionalisme, dan persoalan keselamatan prajurit. Dalam konteks tersebut, aktor pengawasan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat sipil memang telah memberikan respons terhadap berbagai problem yang muncul. Sayangnya, respons pengawasan tersebut belum cukup memadai untuk mendorong perbaikan pelibatan yang legal maupun proporsional. Hal ini pada akhirnya memunculkan risiko serius bagi kemunduran demokrasi, reformasi militer, dan profesionalisme militer.
ASESMEN PUBLIK ATAS KINERJA PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI WABAH COVID-19: SEBUAH PENJELASAN EKONOMI POLITIK Mujani, Saiful
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.871

Abstract

Wabah Covid-19 merupakan gejala global yang diperkirakan berdampak luas secara multidimensional pada kehidupan masyarakat dunia. Negara-negara di dunia bervariasi dalam memberikan respons kebijakan dan juga kinerjanya terhadap pandemi ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di samping ahli yang kompeten, dalam demokrasi, warga negara juga biasa memberikan respons dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menangani pandemi tersebut. Seberapa responsif, seberapa baik atau buruk, seberapa memuaskan atau tidak memuaskan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait yang biasa diajukan untuk menilai kinerja pemerintah yang bisa masuk dalam rubrik studi dukungan publik terhadap sistem politik. Publikasi ilmiah tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebabnya masih sangat sedikit, apalagi untuk kasus di Indonesia. Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan jawaban-jawaban publik nasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua, tulisan ini mencoba menjelaskan variasi atas jawaban-jawaban tersebut dengan model ekonomi politik. Dengan bersandar pada data dari serangkaian survei opini publik nasional, yang merupakan standar untuk mengungkap penilian publik pada kinerja pemerintah, tulisan ini menemukan bahwa model ekonomi politik persuasif dalam menjelaskan asesmen publik pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Kondisi ekonomi dan pilihan politik memengaruhi evaluasi publik pada kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Studi ini memberikan sumbangan baru dari sisi data dan model teoretis untuk menjelaskan kinerja pemerintah Indonesia dalam kasus penanganan wabah tersebut. 
Sinergi Motif Politik dan Motif Normatif dalam Diplomasi Kemanusiaan Tiongkok Pada Masa Pandemi Covid-19 Prabaningtyas, Rizka Fiani; Prabandari, Atin
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.905

Abstract

This article seeks to map the patterns of humanitarian diplomacy carried out by China as emerging power in responding to the COVID-19 pandemic. Departing from the debate about political motives in the humanitarian diplomacy strategy carried out by the states, it is increasingly relevant and crucial to examine how humanitarian action, which should be a solution in a crisis situation such as a pandemic, can actually be exploited to serve political interests and how the state humanitarian diplomacy can affect the whole performance of international humanitarian system. The focus on China as a developing country as well as a non-Western donor country (emerging donors) in the international humanitarian aid regime is expected to provide an alternative perspective in seeing the dynamics of actors in the regime. It will be argued that in the context of efforts against COVID-19, China’s humanitarian diplomacy is a mixture of normative and political motives to serve three main national interests, namely normative obligation, stigma management to defend international reputation, and domestic legitimacy of national government. These interests cannot be separated from its status as emerging power trying to fit in the established international humanitarian system while defending its eligibility as influential power in global politics. Penelitian ini berupaya untuk memetakan pola pelaksanaan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara emerging powers dalam merespon pandemi COVID-19. Berangkat dari perdebatan tentang motif politik dalam strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh negara selama ini, penelitian ini menjadi semakin relevan dan krusial untuk dilakukan untuk mengetahui bagaimana aksi kemanusiaan yang seharusnya menjadi solusi di tengah situasi krisis semacam pandemi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan politik negara. Selain itu, fokus terhadap Tiongkok sebagai negara berkembang sekaligus negara donor non-Barat (emerging donors) dalam rezim bantuan kemanusiaan internasional diharapkan dapat memberikan pandangan alternatif dalam melihat dinamika karakteristik aktor dalam rezim tersebut. Argumen utama yang dibangun adalah diplomasi kemanusiaan Tiongkok dalam konteks memerangi pandemic COVID-19 adalah perpaduan antara motif normative dan politik untuk memenuhi tiga kepentigan utama, yakni obligasi normative, manajemen stigma untuk mempertahankan reputasi internasional dan legitimasi domestik dari pemerintah pusat. Kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dilepaskan dari status dan posisi Tiongkok sebagai emerging power yang harus beradaptasi dan beroperasi di dalam sistem kemanusiaan internasional sekaligus berjuang menjaga eligibilitasnya sebagai negara berpengaruh di dunia.
REVIEW BUKU DIPLOMASI DAN PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS MARITIM INDONESIA DALAM KONSTELASI POLITIK GLOBAL Alunaza SD, Hardi
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.875

Abstract

Visi Pemerintahan Joko Widodo terkait poros maritim dunia berdasarkan tinjauan terhadap posisi strategis Indonesia yang memiliki lokasi di pusat perairan Asia Pasifik yang juga dikenal sebagai pusat komersial maritim. Melalui visi tersebut, Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan program lima tahun dengan meningkatkan pembangunan 6 pelabuhan skala internasional diikuti dengan 24 pelabuhan komersial baru dan lebih dari seribu pelabuhan lainnya. Mega proyek ini dinilai sebagai penghubung bagian terpencil nusantara ke perdagangan dunia. Pembentukan poros maritim tidak hanya bertujuan untuk menjawab kebutuhan di tingkat domestik dan regional, tetapi juga tantangan dari dunia internasional mengenai pentingnya keberadaan jalur perdagangan dengan memanfaatkan jalur laut. Menanggapi proyek dari kebijakan Joko Widodo, Humphrey Wangke menunjukkan ancaman dari sisi keamanan terhadap poros maritim. Hal tersebut terlihat dari peningkatan ancaman keamanan yang terjadi terhadap kapal niaga di Kawasan Laut Sulu Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, termasuk ancaman rivalitas antara China dan Amerika yang terjadi di Laut China Selatan di tengah pandemi global Covid-19. Sikap konfrontatif AS dan klaim wilayah maritim yang dilakukan China ini berdampak terhadap kedaulatan Indonesia dalam melanjutkan pembangunan dan konektivitas maritim. Artikel ini bertujuan me-review buku Humprey Wangke yang meninjau konsep pembangunan konektivitas maritim dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan di Laut Sulu Sulawesi dan Laut China Selatan.
KEPEMIMPINAN LOKAL DI MASA PANDEMI COVID-19: RESPONS, KEBIJAKAN, DAN PANGGUNG ELEKTORAL Hanafi, Ridho Imawan; Syafii, Imam; Ramadhan, Mario Surya; Prayoga, Pandu
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.899

Abstract

Artikel ini membahas tentang respons dan kebijakan kepala daerah di empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dengan menelusuri sejumlah studi literatur dan analisis deskriptif, kajian ini menunjukkan bahwa para pemimpin lokal di empat provinsi ini tidak hanya memiliki peran dalam pengendalian penyebaran virus namun juga memiliki peran menjaga banyak aspek, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Untuk menghadapi pandemi, para pemimpin lokal melakukan koordinasi dengan pemimpin pusat, mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik di daerah, dan mendorong partisipasi aktif warga. Di sisi lain, kinerja para pemimpin daerah terkait pengendalian penyebaran virus di level subnasional juga memunculkan penilaian publik. Penilaian publik ini bisa mendorong prospek kepemimpinan politik para pemimpin lokal ke panggung politik nasional.
PERSPEKTIF NASIONALISME EKONOMI DALAM KEBIJAKAN MITIGASI COVID-19 DI VIETNAM DAN TAIWAN Laraswati, Arinda Widya
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.883

Abstract

COVID-19 melanda berbagai belahan dunia dengan sangat cepat. Respons negara terhadap pandemi ini berbeda-beda, beberapa negara kurang berhasil menekan lonjakan angka penyebaran virus di wilayah negaranya, tetapi ada juga negara yang berhasil melakukannya, seperti Vietnam dan Taiwan. Penelitian ini berangkat dari asumsi perspektif nasionalisme ekonomi untuk melihat latar belakang dari kebijakan mitigasi COVID-19 dalam aspek ekonomi politik di Vietnam dan Taiwan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi instrumen bagi Vietnam untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Vietnam Communist Party (CPV) yang belakangan ini menuai kritik akibat berbagai isu. Sementara itu bagi Taiwan, keberhasilan mengatasi pandemi merupakan upaya menunjukkan eksistensinya dan membuktikan keberhasilan sistem demokrasi liberal dalam membentuk tata kelola kesehatan. Oleh karena itu, latar belakang pengambilan kebijakan mitigasi tidak hanya atas pertimbangan aspek keamanan manusia, tetapi juga guna menyelamatkan perekonomian nasional yang akan memperkuat legitimasi rezim yang berkuasa.
ASESMEN PUBLIK ATAS KINERJA PEMERINTAH INDONESIA MENANGANI WABAH COVID-19: SEBUAH PENJELASAN EKONOMI POLITIK Saiful Mujani
Jurnal Penelitian Politik Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I)
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v17i2.871

Abstract

Wabah Covid-19 merupakan gejala global yang diperkirakan berdampak luas secara multidimensional pada kehidupan masyarakat dunia. Negara-negara di dunia bervariasi dalam memberikan respons kebijakan dan juga kinerjanya terhadap pandemi ini. Bagaimana dengan Indonesia? Di samping ahli yang kompeten, dalam demokrasi, warga negara juga biasa memberikan respons dan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menangani pandemi tersebut. Seberapa responsif, seberapa baik atau buruk, seberapa memuaskan atau tidak memuaskan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi merupakan pertanyaan-pertanyaan terkait yang biasa diajukan untuk menilai kinerja pemerintah yang bisa masuk dalam rubrik studi dukungan publik terhadap sistem politik. Publikasi ilmiah tentang evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan faktor-faktor penyebabnya masih sangat sedikit, apalagi untuk kasus di Indonesia. Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan jawaban-jawaban publik nasional terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kedua, tulisan ini mencoba menjelaskan variasi atas jawaban-jawaban tersebut dengan model ekonomi politik. Dengan bersandar pada data dari serangkaian survei opini publik nasional, yang merupakan standar untuk mengungkap penilian publik pada kinerja pemerintah, tulisan ini menemukan bahwa model ekonomi politik persuasif dalam menjelaskan asesmen publik pada kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di tanah air. Kondisi ekonomi dan pilihan politik memengaruhi evaluasi publik pada kinerja pemerintah dalam mengatasi pandemi. Studi ini memberikan sumbangan baru dari sisi data dan model teoretis untuk menjelaskan kinerja pemerintah Indonesia dalam kasus penanganan wabah tersebut. 

Page 1 of 2 | Total Record : 16


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue