Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Penelitian Politik

jpp
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Social Sciences Other

Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

Arjuna Subject : -

Articles 555 Documents

1 2 3 4 5

SOSOK PRESIDEN IDEAL DAN TANTANGAN ISU-ISU GLOBAL: MENIMBANG ASPEK KEPEMIMPINAN CAPRES PADA PILPRES 2014 Siswanto, Siswanto
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sudah dekat, tetapi belum nampak calon presiden (capres) yang tepat yaitupunya kepribadian kuat, cerdas, dan menjunjung tinggi etika sehingga mampu memimpin dengan efektif danmenjawab tantangan global. Tulisan ini dimaksudkan ingin berkontribusi dalam diskursus tentang Pilpres 2014dalam kaitannya dengan tekanan arus globalisasi yang melanda Indonesia. Upaya ini mengajak masyarakat ikutmenentukan masa depan Indonesia dengan cara memilih capres secara benar yaitu sesuai dengan kriteria di ataspada Pilpres 2014 mendatang. Fokus tulisan ini adalah masalah momentum Pilpres 2014 yang berlangsung ditengah krisis ketersediaan kader kepemimpinan nasional yang relevan dengan tantangan global. Akhirnya, tulisanini berpegang pada hukum bahwa peristiwa sejarah tidak berulang, tetapi polanya bisa berulang. Presiden-PresidenIndonesia di masa lalu telah memberi kontribusi kepada permasalahan dunia, maka Presiden Indonesia di masadepan seharusnya juga mampu menjawab tantangan global agar juga punya kontribusi kepada dunia.Kata kunci: kepemimpinan, globalisasi, Pemilu Presiden

Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pencapaian Cybersecurity Melalui ASEAN Regional Forum On Cybersecurity Initiatives Setyawan, David Putra; Sumari, Arwin Datumaya Wahyudi
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakPerkembangan teknologi informasi di dunia internasional berdampak pada penggunaan ruang cyber yang mencakup semua aspek kehidupan nasional. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah harus memahami kondisi cybersecurity di Indonesia dan membangunnya agar mampu mengatasi berbagai ancaman yang datang melalui ruang cyber. Selain kondisi internal, ruang lingkup eksternal perlu diperhatikan mengingat ancaman cyber yang bersifat transnasional, melewati batas kedaulatan, dan telah dipandang sebagai ancaman bersama oleh negara-negara di dunia. ASEAN telah menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mendukung keamanan nasional di bidang cyber. Melalui ASEAN Regional Forum (ARF) on cybersecurity initiatives, strategi diplomasi pertahanan diarahkan untuk meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antar negara dan mengurangi potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari lingkup eksternal. Upaya tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa point of contacts antar negara dan persamaan pandangan untuk terus mengadakan pelatihan cybersecurity dalam bentuk seminar maupun workshop untuk membangun kapasitas sumber daya manusia. Strategi dan upaya tersebut dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan data-data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 15 informan dari berbagai instansi pemerintahan. Selain itu, literatur, jurnal, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung.Kata Kunci: ARF, confidence building measures, cybersecurity, diplomasi pertahanan

ASEAN DAN ISU LAUT CINA SELATAN: TRANSFORMASI KONFLIK MENUJU TATA KELOLA KEAMANAN REGIONAL ASIA TIMUR Pudjiastuti, Tri Nuke; Prayoga, Pandu
Jurnal Penelitian Politik Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanandi kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Untuk menghindari konflik terbuka atau unjuk kekuatan,beberapa usaha telah dilakukan namun sayangnya negara-negara pihak yang sekaligus anggota ASEAN masihenggan menggunakan mekanisme ASEAN. Selama ini pendekatan-pendekatan yang digunakan baik oleh akademisimaupun negara pihak masih sebatas penggunaan skema kerjasama untuk mengalihkan konflik. Penggunaan konseptransformasi konflik menuju tata kelola keamanan kawasan masih jarang dipakai. Tujuan dari tulisan ini untukmenganalisis perkembangan konflik LCS dalam kerangka ASEAN dan peran Indonesia dalam upaya mendorongterjadinya transformasi konflik yang fokus pada relasi antar pihak. Salah satu forum yang dapat dioptimalkanÂ peranannya dalam mengelola dan mengubah potensi konflik di kawasan ini adalah ASEAN Maritime Forum (AMF).Peralihan dari DoC ke CoC merupakan bagian dari upaya transformasi konflik di Laut Cina Selatan, dimanaintinya para pihak diarahkan untuk mematuhi kesepakatan dan saling menghargai setiap upaya yang dibuat untukmenyelesaikan konflik secara damai.Kata Kunci: Wilayah, Transformasi, Konflik, Tata Kelola

TINJAUAN KRITIS REFORMASI KULTURAL POLRI (1999-2012) Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Selama 14 tahun terakhir, Polri telah berusaha memenuhi tuntutan gerakan reformasi meski belum berhasilseluruhnya. Khusus reformasi kultural, menurut klaim Polri, telah ada beberapa upaya yang dilakukan olehPolri, seperti perubahan doktrin, perumusan pedoman tata perilaku anggota Polri, dan sebagainya. Namun dalamperkembangannya, khusus untuk aspek kultural selaku muara dari reformasi, Polri tampak belum berhasil menjadiâ€˜polisi sipilâ€™ yang berwajah humanis serta demokratis. Padahal peran Polri sebagai penegak hukum dan fungsinyayang berhubungan dengan masyarakat melekat satu dengan yang lainnya. Fungsinya sebagai pelindung, pengayom,pelayan, dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan universal yang melekat pada identitas Polri sendiri.Kualitas dari implementasi fungsi tersebut yang akan mencerminkan bagaimana perilaku Polri sesungguhnya didalam masyarakat. Oleh karena itu, berbicara mengenai reformasi kultural Polri, turut menganalisis pula seluruhfungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh anggota Polri.Kata Kunci : Polri, polisi, reformasi, budaya, kultural, sipil, humanis.

KONFLIK DALAM PILKADA LANGSUNG : STUDI TENTANG PENYEBAB DAN DAMPAK KONFLIK Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The direct regional elections have been conducted smoothly andpeacefully since June 2005 to 2008 Howeversome ofthe elections have become conflictual The direct regional elections conflict describes two different interestsrom different actors which are the loser and the winner The winner are candidates who won the elections andhave been determined by the KPUD while the loser are those who were not determined by the KPUD as thewinner The loser actors oftenly questioned the voting results decided by the KPUD Many ways have been doneo raise this conftictual issues including through Law This study provides description of direct regional electionsconflict triggerfactors causalfactors behavior ofthe elite and mass in the conflict ways to solve the conflict byhe elite formal and non formal institutions The important thing of this study is description ofthe effects and theuture oflocal democracy in the post struggle ofpowerfollowed by political conflict and resistancy

PRO-KONTRA PEMEKARAN PAPUA: SEBUAH PELAJARAN BAGI PEMERINTAH PUSAT Romli, Lili
Jurnal Penelitian Politik Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The division ofthe Province of Papua is an interesting case in pos t reform era in which local government autonomy is a hot topic in local politics in Indonesia. The decision to divide the province comes from Central Government in Jakarta, not provincial government in Jayapura. The decision raises dispute argument in pro or contra on the necessary of the division between people of Papua. The paper aims is to describe the discord between the problem of the Division ofPapua in the level offormal rule and the pro and contra to the decision. To solve the problem ofpro and contra, this paper argues that it is necessary to give more room for people ofPapua to decide what it need. By involving local institution that has been legally approved as representatives of Papuan people, such as Papuan People Assembly (Majelis Rakyat Papua, MRP) and DPRD, the pro and contra to the division among people and government will be solved in dialogic decision.

Masa Depan Partai Islam di Indonesia Nurhasim, Moch; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Amalia, Luky Sandra; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

AbstrakKeberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan Ã¢â‚¬Å“KeindonesiaanÃ¢â‚¬Â dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.Ã‚Â Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu

DISPARITAS REGIONAL DAN KONFLIK PILKADA ACEH 2012 Alihar, Fadjri
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Pilkada Aceh 2012 mempunyai fenomena yang menarik karena dua orang tokoh GAM maju sebagai calongubernur, tetapi dengan perahu yang berbeda. Pilkada Aceh 2012 akhirnya dimenangkan secara telak oleh pasanganZaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan jumlah suara 56 persen, sementara pasangan Irwandi Yusuf dan MuhyanYunan yang maju melalu jalur independen hanya memperoleh suara 29 persen. Pilkada Aceh 2012 pada tingkatkabupaten/kota juga dimenangkan oleh calon-calon bupati/Wali kota yang didukung Partai Aceh pada 11 daerahdari 18 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Setelah mengalami kekalahan, Irwandi Yusuf mendirikan PartaiNasional Aceh (PNA) sebagai kendaraan politiknya. Kekerasan yang terjadi pada saat Pilkada Aceh 2012 kiranyatidak akan berlarut-larut karena masing-masing pihak tidak ingin mencederai MoU Helsinki yang telah berhasilmembawa perdamaian di Aceh.Kata kunci: Pilkada, GAM, kekerasan, MoUHelsinki, konflik

Peta Kekuatan Politik Hasil Pemilu 2009 Romli, Lili
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

The 2009 election has resulted a map ofpolitical change of the election winner The winner of the 2004 election was Golkar Party while in the 2009 election the winner was Democrat Party The 2009 election became a punishment for old parties like Golkar PDIP and PPP since their votes were decreasing sharply compare to previous election Meanwhile two new parties Gerindra and Hanura had successfully entered Senayan parliament by defeating previous parties that had existed in the parliament The Islamic Parties with their Islamic basis mass except PKS has failed to get electoral support due to their decreasing votes or did not pass the electoral threshold This also happened to nationalist parties and christian basis mass parties.

PENTINGNYA RATIFIKASI MADRID PROTOCOL DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ERA GLOBALISASI Kurnianingrum, Trias Palupi
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Nowadays Indonesia and other developing countries can not be avoided and have toface the era of globalization and trade liberalization which include free competition of the economy and the utilization of intellectualÂ property In thefield of the protection ofintellectualproperty rights similarity ofgoods and services traded acrossÂ borders requires the existence of the concept ofequal protection oflaw standards which underlies the importanceÂ of ratification ofMadrid Protocolfor Indonesia especially forfacing the challenges offree trade area today sinceÂ the protection of trademarks are needed particularly for maintaining the fair competition and also prevent plagiarism

Page 3 of 56 | Total Record : 555

1 2 3 4 5

Filter by Year

2004 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA