cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 555 Documents
 52   53   54   55   56 
AGAMA DAN DEMOKRASI : MUNCULNYA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI TUNISIA, MESIR DAN LIBYA Muhammad Fakhry Ghafur
Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v11i2.203

Abstract

Politik Islam memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pasang surut pergolakan politik di Tunisia, Mesirdan Libya terutama pasca fenomena Arab Spring yang berawal di Tunisia dan berdampak luas terhadap konstelasipolitik di sejumlah negara Timur Tengah. Di Tunisia, menguatnya pengaruh politik Islam tidak muncul dalamtataran elite politik saja tetapi juga dalam tataran grass roots dengan bermunculannya gerakan politik berbasis massaIslam. Sementara itu, Mesir adalah negara tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai gerakan dan organisasiIslam transnasional. Tumbangnya Husni Mubarok membawa angin segar bagi kelompok Islam seperti IkhwanulMuslimin dan Salafi untuk berperan lebih dalam kancah politik praktis. Sementara di Libya, pasca tewasnya Qaddafi,gerakan Islam memainkan peran penting dalam dinamika politik Libya, terutama setelah pemerintahan sementaramendeklarasikan hukum Islam di Libya.Kata Kunci: Timur Tengah, Politik Islam, Tunisia, Mesir, Libya.
Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Khusus Aceh Irine Hiraswari Gayatri
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.509

Abstract

Study on the evolution of local traditional village governance in Aceh called gampong which conducted in Aceh Utara and Bener Meriah districts of Nanggroe Aceh Darussalam province explores the transformation of roles functions its meanings as well as efforts to revitalise them The findings show such transformation has been heavily influenced by changing political economy and social contexts that occur in Aceh and or through central government regulations.
REKONSTRUKSI DAN REVITALISASI KOALISI DALAM SISTEM QUASI PRESIDENSIAL A Bakir Ihsan
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.475

Abstract

Coalition is not merely apower sharing Coalition requires shared commitmentfrom allparties to consistentlyrun the consensus in governing the executive branch ofgovernment through solidity ofpoliticalparty inparliamentTherefore coalition actually can be apathway to stability for government in implementing the mutually approvedpolicy It also can be a consistent balancer in controlling government As a matter offact Indonesian democraticlives coalition is based on power distribution which symbolized with position as ministry in presidential cabinetand any others structural position in government But the coalition is built without support of shared vision andmission Due to limited interest coalition would only work temporary Coalition like that seems to become themarket which merely contain unstable dailypolitical transaction
Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.812

Abstract

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konkuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d’Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian
PERBANDINGAN (DE)KONSOLIDASI DEMOKRASI: STUDI PENURUNAN KUALTIAS DEMOKRASI DI INDONESIA DAN FILIPINA PADA PERIODE 2016-2020 Damar Kristal
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1007

Abstract

Dalam lima tahun terakhir, lembaga pemeringkat indeks demokrasi Freedom House, The Economist Intelligence Unit’s, dan Varieties of Democracy menampilkan data terjadinya penurunan kualitas demokrasi di dunia. Negara dengan demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika tidak luput dari regresi demokrasi. Filipina dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara yang mengalami penurunan kualitas demokrasi cukup signifikan pada tahun 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan teori konsolidasi demokrasi dan teori populisme untuk menjelaskan peran unsur-unsur konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan rule of law) dan pengaruh populisme dalam fenomena penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode 2016-2020. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina pada periode tersebut. Proses konsolidasi demokrasi di dua negara ini berubah menjadi proses dekonsolidasi demokrasi. Elemen-elemen dalam konsolidasi demokrasi (masyarakat, elite, organisasi, dan rule of law) memiliki peran dalam terjadinya penurunan kualitas demokrasi di Indonesia dan Filipina. Walaupun terdapat perbedaan klasifikasi populisme, figure pemimpin populis di Filipina dan Indonesia memperparah penurunan kualitas demokrasi di dua negara ini sejak 2016 sampai 2020. Kata Kunci : dekonsolidasi demokrasi, Filipina, Indonesia, konsolidasi demokrasi, populisme
KEMUNDURAN DEMOKRASI DAN KEBEBASAN PERS DI ASIA TENGGARA: REFLEKSI DARI ENAM NEGARA M Fajar Shodiq Ramadlan; Romel Masykuri
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1028

Abstract

Kebebasan pers dan perkembangan demokrasi memiliki jalinan intrinsik. Namun, tren kemunduran demokrasi secara global juga memberi dampak negatif pada kebebasan pers dan media, termasuk di Asia Tenggara. Skor indeks demokrasi di beberapa negara Asia Tenggara mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Artikel ini memilih enam dari sebelas negara di Asia Tenggara sebagai obyek perbandingan, yakni Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perbandingan dilakukan terhadap beberapa aspek kebebasan pers dan media di keenam negara yang dipilih menggunakan data survei yang diperoleh melalui V-Dem, Freedom House, dan Reporters Sans Frontières (RSF). Analisis deskriptif dilakukan melalui literatur terkait dengan kondisi demokrasi dan kebebasan pers di enam negara. Adapun aspek kebebasan pers dan media yang diperbandingkan meliputi upaya penyensoran dari pemerintah, gangguan terhadap jurnalis, bias media, korupsi media, dan swasensor media. Melalui perbandingan enam negara, secara umum terlihat bahwa kondisi kebebasan pers dan media memiliki linieritas dengan tren penurunan demokrasi. Di negara dengan penurunan skor demokrasi, skor kebebasan pers dan media juga mengalami penurunan. Di sebagian besar negara Asia Tenggara, komitmen terhadap kebebasan pers umumnya dirusak oleh undang-undang dan beberapa regulasi yang memberi batasan, kontrol ketat, dan mengintimidasi organisasi media dan jurnalis. Praktik ini paling nyata merefleksikan kemunduran demokrasi di Asia Tenggara. Kata Kunci: kemunduran demokrasi, kebebasan pers, Asia Tenggara
KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING Samir Samir; M Hamdan Basyar
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1051

Abstract

Arab Spring memberikan efek domino terhadap stabilitas perpolitikan Mesir. Transisi politik yang terjadi setelah mundurnya Husni Mubarak dari kekuasaanya, tidak menunjukkan iklim demokrasi Mesir yang membaik. Terpilihnya Mursi dari kalangan warga sipil menjadi presiden secara demokratis, tidak membuat proses demokrasi di Mesir berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kegagalan demokrasi setelah Arab Spring dan mengulas dominasi militer dalam politik Mesir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan demokrasi di Mesir terjadi akibat perpecahan elite politik Mesir yang melahirkan sentimen polarisasi, krisis ekonomi Mesir, dan dominasi kalangan militer dalam perpolitikan Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta. Dalam hal ini, militer tidak bisa dipisahkan perannya dalam perpolitikan nasional karena telah terbentuk tatanan istimewa yang memperkuat dominasi militer di Mesir. Kata Kunci: Arab Spring, demokratisasi Mesir, kudeta militer, krisis ekonomi 
REVIEW BUKU DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RETORIKA DI ASIA TENGGARA Pandu Prayoga
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1063

Abstract

Demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di ASEAN memiliki banyak wajah karena adanya perbedaan penafsiran dan lemahnya penerapan di lapangan. Beragamnya penafsiran mengenai demokrasi dan HAM disebabkan oleh beragamnya sistem politik pemerintahan di Asia Tenggara. Penegakan dan penghormatan terhadap HAM menjadi pekerjaan rumah yang terus mendapat sorotan internasional, baik di negara anggota yang demokratis maupun tidak. Tulisan ini menyoroti perbedaan antara kesepakatan di tingkat ASEAN yang mendorong demokrasi dan HAM serta pelanggaran di level domestik yang masih terjadi. Penulis buku berpendapat bahwa pengakuan atau legitimasi dari komunitas internasional penting agar ASEAN dapat menjadi bagian dari komunitas global. Selain itu, pemimpin kawasan memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan nilai-nilai demokrasi dan ham menurut versinya. Bagaimanapun, tantangan ke depan bagi ASEAN yaitu bagaimana demokrasi dan HAM dapat fokus pada rakyat, dan bukan hanya sekedar retorika.Kata Kunci: ASEAN, demokrasi, legitimasi, retorika, hak
KEMUNDURAN DEMOKRASI TATA KELOLA SDA: PENGUATAN OLIGARKI DAN PELEMAHAN PARTISIPASI CIVIL SOCIETY Dini Suryani; Fathimah Fildzah Izzati; Imam Syafi'i; Pandu Yuhsina Adaba; Septi Satriani
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1032

Abstract

Proses demokratisasi berbanding lurus dengan partisipasi civil society. Sementara itu, penguatan oligarki berbanding lurus dengan pelemahan civil society. Selama ini sudah terdapat beberapa kajian mengenai kemunduran demokrasi berkaitan dengan partisipasi civil society di bidang kepemiluan maupun perumusan kebijakan publik. Kajian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan sudut pandang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA). Bahwa, penguatan oligarki menyempitkan ruang keterlibatan civil society dalam tata kelola SDA menyebabkan kebijakan tata kelola SDA justru meningkatkan potensi kerusakan lingkungan lebih dalam. Selain itu, represi terhadap civil society yang memperjuangkan tata kelola SDA yang berkelanjutan banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Tulisan ini hendak menginvestigasi menurunnya kualitas demokrasi dalam tata kelola SDA di Indonesia dengan menganalisis hubungan antara menguatnya politik oligarki terhadap menyempitnya ruang demokrasi bagi civil society.  Kata kunci: Demokrasi Tata Kelola SDA, Oligarki, Civil Society, Lingkungan 
“RUSSIAN PROPAGANDA” IN THE CONTEXT OF 2019 INDONESIAN PRESIDENTIAL ELECTION: POLITICIZATION OF NATIONALISTIC SENTIMENTS Ahmad Nurcholis
Jurnal Penelitian Politik Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi?
Publisher : Pusat Riset Politik BRIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jpp.v18i2.1077

Abstract

This paper examines Russian allegations of propaganda that emerged throughout the campaign period during the 2019 simultaneous elections in Indonesia. The accusation was triggered by the heat of political tension during the election. The allegations of “Russian Propaganda” were first raised by the potential incumbent Jokowi in responding to many hoaxes and slander attacks produced by the opponents to strike him in influencing voter opinion. Jokowi's accusation made political tension even hotter. The opposing camp demands Jokowi to apologize to the Russian government for being considered to have made a statement not based on facts. Tension had increased when many media highlighted this issue and dragged Russian representatives in Jakarta. This article examines to what extent “Russian Propaganda” accusations emerged during the election affecting the two countries' relations. Keywords: Russian Propaganda, Indonesian Presidential Election, hoax, Jokowi

Page 54 of 56 | Total Record : 555

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2004 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Politik Vol 19, No 2 (2022): Tantangan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Global Vol 19, No 1 (2022): Pemilu dan Praktik Politik Oligarkis Vol 18, No 1 (2021): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 II Vol 18, No 2 (2021): Tren Kemunduran Demokrasi? Vol 17, No 2 (2020): Konstelasi Politik di Tengah Pandemi Covid-19 (I) Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue