cover
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020" : 5 Documents clear
KALOBORASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RBA UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2018 Erastus Dominggus Benu; M.N.C.B Neolaka; Ajis S Adang Djaha
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4131

Abstract

Abstract, Collaboration and coordination of the planning section with budget user units in terms of RBA preparation have not been established effectively and efficiently. Therefore, in this study researchers are interested in examining the collaboration and coordination built in preparing the University Budget Business Plan which is certainly an accumulation of programs and activities from all units in Undana as well as aspects that support and hinder the preparation of the RBA, so that the roots the problems in the drafting process have become more targeted and easily attainable. This study aims to identify the collaboration and coordination of the preparation of the Business Plan Budget (RBA) and to analyze aspects that support and hinder the preparation of the Business Plan Budget (RBA) of the University of Nusa Cendana in 2018. Research using qualitative descriptive methods. With data collection techniques of observation, interviews and documentation. collaboration and coordination that are built in preparing the University Budget Business Plan and aspects that support and hinder the preparation of the RBA, so that the root problems in the drafting process are more targeted and easily measured for achievement. The results of this study the preparation of the Budget Business Plan (RBA) is one of the important documents at the Public Service Board (BLU) satker. The formulation of the RBA began after the Determination of Undana as a BLU satker and the preparation of the RBA required intensive collaboration and coordination between units with the University so that there was synchronization of programs and activities in the preparation of the University RBA according to the prevailing mechanism. Collaboration and coordination have not been carried out effectively and efficiently. Key words: Collaboration, Coordination And Budget Abstrak, Kolaborasi dan koordinasi bagian perencanaan dengan unit-unit pengguna anggaran dalam hal penyusunan RBA belum terjalin secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti kolaborasi dan koordinasi yang dibangun dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran Universitas yang tentunya merupakan akumulasi program dan kegiatan dari semua unit yang ada di Undana serta aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyususun RBA tersebut, agar akar permasalahan dalam proses penyusunan menjadi lebih terarah dan mudah di ukur ketercapaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengengtahui kolaborasi dan koordinasi penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Untuk menganalisis Aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Universitas Nusa Cendana tahun 2018. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data  observasi, wawancara dan dokumentasi. kolaborasi dan koordinasi yang dibangun dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran Universitas dan aspek-aspek yang mendukung dan menghambat penyususun RBA tersebut, agar akar permasalahan dalam proses penyusunan menjadi lebih terarah dan mudah di ukur ketercapaiannya. Hasil penelitian ini Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen penting pada satker Badan Layanan Umum (BLU). Penyusunan RBA ini mulai dilakukan  setelah Penetapan Undana sebagai satker BLU dan Penyusunan RBA dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi intensif antar unit dengan Universitas sehingga adanya sinkronisasi program dan kegiatan dalam penyusunan RBA Universitas sesuai mekanisme yang berlaku. Kolaborasi dan koordinasi belum dilakukan secara efektif dan efisien. Kata kunci: Kolaborasi, Koordinasi Dan Anggaran
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DINAS PARAWISATA KABUPATEN KUPANG Apriyani Ireny Osman; Frans Gana; M.N.C.B Neolaka
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4125

Abstract

Abstract, The development of human resources in the tourism service has not been adequate due to various aspects of the drivers and obstacles. This study aims to identify the aspects of the drivers and inhibitors of human resource development in the Kupang District Tourism Office. Research using qualitative descriptive methods. With interview and documentation data collection techniques. Data collected uses analytical content to classify human resource development and the driving and inhibiting aspects of human resource development. The results of this study the Tourism Office is trying to improve human resources for employees and destinations in Kupang Regency tourism.Key words: development, human resources, tourism Abstrak, Pengembangan sumber daya manusia di dinas pariwisata belum memadai karena berbagai aspek pendorong dan penghambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengengtahui aspek-aspek pendorong dan penghambat pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data terkumpul menggunakan konten analisis untuk mengklasifikasi pengembangan sumber daya manusia dan aspek-aspek pendorong dan penghambat pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian ini Dinas Pariwisata sedang berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi para pegawai dan destinasi-destinasi yang ada di pariwisata Kabupaten Kupang.Kata kunci: pengembangan, sumber daya manusia, pariwisata
REFORMASI SISTEM BIROKRASI DALAM PELAYANAN PERIZINAN DI PEMERINTAHAN KOTA KUPANG William Djani; Maria Magdalena Lino
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4126

Abstract

Abstract, This paper is intended to provide answers to some bureaucratic reform efforts related to systems and procedures in public services in Kupang City. Indonesia's public bureaucracy has undergone significant reform, which is a result of the convergence of external and internal factors in supporting change. Bureaucratic reform can be classified into three groups, namely institutional reform, apparatus resource reform and system and procedure reform. This review & review on the dimensions of Systems and procedures, which provide an evaluation of bureaucratic reforms carried out in the previous decade. The contents and spirit of bureaucratic reform reflect a new understanding of bureaucracy that is very different from the classical form of bureaucracy. As such, it has the potential to bring considerable change, not only in the role of the national public bureaucracy, but in the relations of systems and procedures. However, this study discusses the commitment of the Kupang City Government and the application of systems and procedures as a hindering factor in implementing effective bureaucratic reform.Keywords: Bureaucracy, System and procedure reform, Public Service. Abstrak, Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas beberapa upaya reformasi birokrasi terkait sistem dan prosedur dalam pelayanan publik di Kota kupang. Birokrasi publik Indonesia telah mengalami reformasi secara signifikan, yang merupakan hasil dari konvergensi faktor eksternal dan internal dalam mendukung perubahan. Reformasi birokrasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu reformasi kelembagaan, reformasi sumberdaya aparatur dan reformasi sistem dan prosedur. Kajian & ulasan ini pada dimensi Sistem dan prosedur, yang memberikan evaluasi terhadap reformasi birokrasi yang dilakukan dalam dekade tahun sebelumnya. Isi dan semangat reformasi birokrasi mencerminkan pemahaman baru birokrasi yang sangat berbeda dari bentuk birokrasi klasik. Dengan demikian, memiliki potensi untuk membawa perubahan yang cukup besar, tidak hanya dalam peran birokrasi publik secara nasional, tetapi dalam hubungan Sistem dan prosedur. Namun demikian, kajian ini membahas komitmen Pemerintah Daerah Kota Kupang dan penerapan sistem dan prosedur sebagai faktor yang menghambat dalam pelaksanaan  reformasi birokrasi yang efektif.Kata kunci: Birokrasi, Reformasi Sistem dan prosedur, Pelayanan Publik
AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA Ummi Zakiyah; Ginesta Monra Jelis Sihombing; Mohamad Yusran Al Aufar; Nadaa Syafira; Siti Hofifah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4133

Abstract

Abstract, The purpose of this study is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementation, reporting, and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this study consisted of the village secretary, treasurer of the PKK, and community representatives. Data collection techniques are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques began with data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the apparatus of the Pusaka Rakyat Village, Tarumajaya District has applied the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. APBDes planning and implementation has applied the principles of transparency and accountability. While APBDes accountability physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources that are not according to plan. Keywords: Accountability, APBDes Abstrak, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden penelitian ini terdiri dari sekretaris desa, bendahara PKK, dan perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan implementasi APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara akuntabilitas APBDes secara fisik menunjukkan implementasi yang akuntabel. Kendala utama adalah pencairan sumber pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana. Kata Kunci : Akuntabilitas , APBDes
RELASI AKTOR DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MATARAM Muhammad Ali
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v6i1.4132

Abstract

Abstract, Secondary education policy needs to be improved by a process which is a strategic alternative to improve the quality of education. This paper examines the relation of actors in the implementation of secondary education policy in the city of Mataram which focuses on senior secondary education as an education sub-system by formulating and implementing education-related policies that are trademarks for the achievement of policy objectives. The Key to Policy Implementation uses a participatory approach in public policy making in education supported by 4 (four) factors as a driver of successful policy implementation. But in reality there are causes of the implementation of policies that have not optimally reached their objectives, namely: a). Communication b). Resources (Resources), c). Implementor Attitudes (Dispositions), and d). Bureaucratic Structure (Bureaucratic Structure). Then, on the other hand, the Government's relation with actors outside the government is not yet optimal, where the government has not effectively built relationships with the community and the business world so that governance has not been created in the implementation of secondary education policies. This condition requires improvement of aspects of policy implementation and improvement of coordination between actors and organizational culture towards the achievement of secondary education policy objectives in supporting governance in the city of Mataram. Keywords: Policy Implementation, Secondary Education, Governance  Abstrak, Kebijakan pendidikan menengah perlu ditingkatkan dengan suatu proses yang merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tulisan ini mengkaji relasi aktor dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah di kota mataram yang menitikberatkan pada pendidikan menengah atas sebagai sub sistem pendidikan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait pendidikan yang menjadi trademark unttuk tercapainya tujuan kebijakan. Kunci Implementasi kebijakan menggunakan pendekatan partisipatory dalam pengambilan  kebijakan publik  bidang pendidikan yang ditopang oleh 4 (empat) faktor sebagai pendorong  keberhasilan implementasi kebijakan. Namun secara realitas adanya penyebab implementasi kebijakan yang belum secara optimal mencapai tujuannya yaitu: a). Komunikasi b). Sumber Daya (Resources), c). Sikap Implementor (Dispositions), dan d). Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure). Kemudian pada sisi yang lain relasai Pemerintah dengan aktor di luar pemerintah yang belum optimal, dimana pemerintah belum secara efektif membangun relasi dengan masyarakat dan dunia usaha sehingga belum tercipta governance dalam implementasi kebijakan pendidikan menengah. Kondisi ini memerlukan pembenahan terhadap aspek-aspek implementasi kebijakan dan peningkatan koordinasi antar aktor  dan budaya organisasi ke arah pencapaian tujuan kebijakan pendidikan menengah dalam mendukung governance di kota Mataram. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pendidikan Menengah, Governance

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024 Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023 Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022 Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018 Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017 Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016 Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016 Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015 Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 More Issue