cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra
Contact Email
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Phone
+6281908756400
Journal Mail Official
hendra.wijayanto@uta45jakarta.ac.id
Editorial Address
retnayu.prasetyanti@uta45jakarta.ac.id
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 24600369     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT Iqbal Aidar Idrus; Widya Jayanti Firmantara
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5568

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Fasilitas Publik Pelican Crossing dan jembatan penyebrangan di kawasan wisata kota tua jakarta barat, fasilitas publik yang di buat oleh pemerintah DKI Jakarta apa bisa berguna bagi semua golongan yaitu orang tua, ibu hamil, hingga kaum difabel agar tidak kesulitan menikmati falitas publik. Peneliti melihatnya dari tiga indicator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan, Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dimana dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unitunit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal . Pada dimensi sosialisasi program kurang optimal dikarenakan pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan juga masyarakat juga belum sepenuhnya tahu apa kegunaan pelican crossing. Adapun pemerintah sudah melakukan pelayanan publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati atau menggunakan fasilitas publik belum terlalu maksimal. pemerintah juga harus mementingkan golangan kaum difadel, orang tua dan ibu hami dengan membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik dan menempatkan pegawai agar bisa membantu.
FLEXIBILITY WORKING ARRANGEMENT SEBAGAI AGENDA REFORMASI BIROKRASI UNTUK EFISIENSI KERJA Cynthia Febri Sri Indarti
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5171

Abstract

Reformasi birokrasi telah mengubah wajah birokrasi yang hirarkis, struktural yang dianggap tidak efektif, tidak efisien dan masih belum responsif ditengah persaingan yang semakin agresif dalam menawarkan berbagai kemudahan. Tujuan penulisan ini ingin merespon fenomena keleluasaan bekerja (flexibility) birokrasi ditengah determinan generasi,kebangkitan teknologi, digitalisasi dan munculnya pandemi. Metode penulisan menggunakan studi pustaka (library research). Adapun hasil dari kajian ini menawarkan perluasan makna flexibility working arrangement (FWA) yang selama ini terbatas pada sektor pemerintahan untuk pemecahan permasalahan besar bangsa Indonesia lainnya.
STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Bab III Tentang Perlindungan Pekerja Migran) Winda Berkatin Medfin Bolla; Basri Kisianta; Petrus Kase
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.4881

Abstract

Strategi kebijakan adalah apa yang ingin diubah oleh pemerintah baik berupa agendanya, dan cara-cara di mana lembaga akan bergerak untuk membantu mencapai agenda ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia, kendala-kendala dalam pelaksanaannya dan bagaimana proyeksi yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dengan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian secara umum di NTT lebih khususnya BP3TKI Kupang. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini adalah ketidakoptimalnya kebijakan perlindungan PMI Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017,  yaitu: belum adanya peraturan pemerintah daerah terkait jaminan dan perlindungan PMI sebagai turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017, aksesibilitas atau jalan menuju daerah pedalaman yang tidak mendukung untuk melakukan sosialisasi terkait dengan perlindungan CPMI/PMI, Alur-alur penempatan CPMI/PMI dan pemberdayaan masyarakat , SDM CPMI dan PMI tidak berkompten yang juga tidak didukung dengan bekal tingkat pendidikan yang memadai, banyaknya perusahaan penyalur yang ilegal sehingga memberangkatkan CPMI tanpa dokumen lengkap dan tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dan Keberadaan PMI saat bekerja yang sangat dibatasi interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka direkomendasikan agar Pemerintah dalam hal ini BP3PMI dapat lebih mengoptimalkan implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 agar perlindungan terhadap PMI dapat tercapai.
KINERJA BLUD SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Imam Mustofa; Melkisedek N.C.B Neolaka; Ajis S Adang Djaha
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.4882

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam  penyediaan  air  baku  dan  untuk mengetahui serta manganalisis faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat kinerja BLUD  SPAM  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyediaan air baku. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.  Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan konten  analisis.  Hasil penelitian ini input berupa jumlah air  raku,  kebijakan  BLUD  SPAM,  sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana dan anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Proses berupa mekanisme kerja BLUD SPAM dan standar operasional prosedur mempengaruhi kinerja BLUD SPAM dimana standar operasional prosedur menjadi faktor pendukung dalam kinerja BLUD SPAM sedangkan mekanisme kerja menjadi faktor yang menghambat kinerja BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Output peningkatan jumlah produksi air baku BLUD SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami meningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan indikasi yang positif bagi peningkatan kinerja organisasi.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR SELAMA PANDEMI COVID-19 Febri Setiadi; Khikmatul Islah
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5012

Abstract

ABSTRAKDinas sosial Kabupaten Cianjur merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cianjur serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Pelayanandan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembinaan anak jalanan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 di sertai peraturan Bupati Cianjur Nomer 6 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru.Namun kebijakan belum mampu diterapkan secara efektif karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, terbukti dari data hasil patroli PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial bahwa tiga tahun terakhir jumlah anak jalanan justru semakin meningkat. Kedua dari segi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinas Sosial masih mengalami kekurangan sehingga pelaksanaan pembinaan anak jalanan belum maksimal. komunikasi dan koordinasi antara DinasSosial dengan pihak lain yang dapat terlibat masih sangat kurang.Terbukti yang masih berperan aktif untuk membantu pembinaananak jalanan, hanya P4GN (Pencegahan, Pemberantasan,Rehabilitasi, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) padahalmasih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi supaya pembinaan anak jalanan, bisa terimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Faktor hambatan yang krusial dalam proses pembinaan Anak jalanaan adalah kurangnya SDM untuk membingbing penyandang masalah Sosial.Kata kunci: program pembinaan, anak jalanan, pandemi covid19 ABSTRACT The Cianjur Regency Social Service is the implementing element of the Government led by the Head of the Service who is under and responsible to the Cianjur Regent and has the task of assisting the Regent in carrying out some government affairs in the field of Social Services and Rehabilitation, Social Empowerment Sector, and Social Assistance and Protection. The purpose of this study is to describe the implementation of the policy of fostering street children. The research approach used is a descriptive qualitative approach. The results of this study indicate that the implementation of the policy on fostering street children is regulated in the Cianjur Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 accompanied by the Cianjur Regent's Regulation Number 6 of 2021 concerning the Enforcement of New Habit Adaptations. However, the policy has not been able to be implemented effectively because the objectives of this policy have not been achieved, as evidenced by the results of the Social Welfare Problems (PMKS / Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) patrol of the Social Service that in the last three years the number of street children has actually increased. Second, in terms of human and financial resources, the Department of Social Affairs is still experiencing shortages so that the implementation of street children development is not optimal. communication and coordination between the Department of Social Affairs and other parties who can be involved is still very lacking. It is proven that those who still play an active role in assisting the development of street children, only Prevention, Eradication, Rehabilitation, Abuse and Illicit Trafficking (P4GN / Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) even though there are still very many non-governmental organizations (NGOs) that can actually be invited to coordinate so that the development of street children can be implemented as well as possible. The crucial obstacle factor in the process of fostering street children is the lack of human resources to guide people with social problems.Keywords : Development program, street children, Covid19 Pandemic

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) jANUARI-JUNI 2024 Vol 9, No 2 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI-DESEMBER2023 Vol 9, No 1 (2023): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI- JUNI 2023 Vol 8, No 2 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2022 Vol 8, No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2022 Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021 Vol 7, No 1 (2021): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2021 Vol 6, No 2 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2020 Vol 6, No 1 (2020): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2020 Vol 5, No 2 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2019 Vol 5, No 1 (2019): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2019 Vol 4, No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2018 Vol 4, No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2018 Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017 Vol 3, No 1 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2017 Vol 2, No 2 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2016 Vol 2, No 1 (2016): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2016 Vol 1, No 2 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2015 Vol 1, No 1 (2015): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JANUARI - JUNI 2015 More Issue