cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
sprnwijaya@pknstan.ac.id
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jpi.jurnal@pknstan.ac.id
Editorial Address
Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 15222 Phone: (021) 7361654-58, Ext. 292 /Fax: (021) 7361653
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Published by Politeknik Keuangan Negara STAN
ISSN : -     EISSN : 25990535     DOI : https://doi.org/10.31092/jpi
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 144 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PAJAK DAERAH Benny Gunawan Ardiansyah
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i2.156

Abstract

The change in political government of Indonesian, that had taken place in the "big bang decentralization" era, create the  decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection. But, actually local governments can levy taxes only if there are  any assignment  from the legislators or conducted by the constitution. The extention of the local tax object produces several problems,particularly double taxation between federal and local taxes. Constitutional Court's decision for the golf tax implied the questions about the legitimacy of local taxes. Meanwhile, the construction of tax law encountered any problems, such as the legislators’ mind of state, tend to be undemocratic, tortuous and any potential overlap of double taxation in Indonesia. Perubahan politik pemerintahan Indonesia, yang terjadi pada era “big bang decentralization”, mendesak adanya desentralisasi kekuasaan. Dalam hal desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri, termasuk pemungutan pajak. Pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak jika ada pendelegasian dari legislator nasional atau diamanatkan oleh konstitusi. Ekstensifikasi objek pajak daerah menimbulkan beberapa permasalahan, terutama ketika terjadi pajak ganda, yaitu objek pajak daerah sekaligus objek pajak pusat. Putusan MK atas pajak golf dapat berimplikasi terhadap legitimasi pajak daerah lainnya. Sementara itu, penyusunan hukum pajak menemui beberapa kendala, misalnya adanya kerancuan berpikir, cenderung tidak demokratis, berliku-liku dan terkesan tumpang tindih yang berpotensi adanya praktik pajak ganda di Indonesia.
TANTANGAN PENGAWASAN PPN ATAS TRANSAKSI KONTEN DIGITAL Rachmad Utomo
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.161

Abstract

There are two factors that determines what a VAT mechanism used in the transactions of taxable goods. These factors are where the Taxable Goods coming from and who is doing the transaction. Where the taxable goods are consumed is irrelevant, because it has used the principle destinations. VAT is charged on consumption made in the customs area. Consumption is done outside the customs area not be worn again. Transactions of taxable goods can be classified according to the scene depends on whether the taxable goods originating from the customs area or outside the customs area and whether Tangible or intangible. This paper attempts to provide oversight challenges faced by the DGT by transaction type Intangible taxable goods from outside the customs area consumed in Indonesia.Dalam transaksi Barang Kena Pajak (BKP), ada dua faktor yang menjadi penentu mekanisme PPN apa yang digunakan dalam pemungutannya. Faktor-faktor tersebut adalah dari mana BKP tersebut berasal dan siapa yang melakukan transaksi. Permasalahan mengenai di mana BKP tersebut dikonsumsi sudah tidak relevan dengan mekanisme pengenaan PPN yang digunakan karena sesuai asas destinasi, PPN dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam daerah pabean, sehingga konsumsi yang dilakukan di luar daerah pabean jelas tidak dikenakan PPN. Transaksi BKP dapat diklasifikasikan sesuai tempat kejadian bergantung pada apakah BKP tersebut berasal dari dalam daerah pabean atau dari luar daerah pabean dan apakah BKP tersebut merupakan BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Tulisan ini mencoba memaparkan tantangan pengawasan yang dihadapi oleh DJP berdasarkan jenis transaksi BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT ACCOUNT REPRESENTATIVE UNTUK MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA MELAKSANAKAN UNDANG- UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA BANGKO) Imam Nurhadi; Fadlil Usman
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i2.162

Abstract

The change in political government of Indonesian, that had taken place in the "big bang decentralization" era, create the  decentralization of power. In the fiscal decentralization, the local governments has the power to manage theirs’ finances, including tax collection. But, actually local governments can levy taxes only if there are  any assignment  from the legislators or conducted by the constitution. The extention of the local tax object produces several problems,particularly double taxation between federal and local taxes. Constitutional Court's decision for the golf tax implied the questions about the legitimacy of local taxes. Meanwhile, the construction of tax law encountered any problems, such as the legislators’ mind of state, tend to be undemocratic, tortuous and any potential overlap of double taxation in Indonesia. Program Self Assessment merupakan amanah dari Undang-Undang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajaknya sendiri yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas fiskus, dalam hal ini Account Representative (AR) adalah memastikan apakah Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan merujuk pada UU KUP sebagai dasar dan ketentuan utamanya. Tiap AR diberi tugas oleh  Kepala  Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengawasi beberapa Wajib Pajak.  AR  mengawasi  kewajiban  Wajib Pajak melalui sistem yang ada pada KPP. Apabila terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU KUP, maka AR punya kewajiban untuk menegur   dengan menerbitkan   Surat   Tagihan   Pajak   (STP).   Dalam pelaksanaan sebenarnya masih banyak Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban self assessment mereka dengan benar, dan tidak dilakukan teguran oleh AR melalui penerbitan STP.
ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN MANDATORY DISCLOSURE RULES SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MENGATASI PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA Susi Zulvina
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.163

Abstract

ABSTRACT Tax avoidance is one of the most serious problems faced by countries in the world, especially for countries that make taxes as their main revenues. Tax avoidance practices will reduce the source of revenues in the country and become a potential for unhealthy competition between countries. OECD and G-20 countries have a plan to overcome tax avoidance in the whole world and to improve international tax regulations, one of which is that information transparency related to aggressive tax planning by Mandatory Disclosure Rules (MDR) policy. Indonesia is the association member but has not implemented that policy. As an OECD recommendation, the MDR policy form should be researched in order to be applicable in the taxation system in Indonesia. ABSTRAK Penghindaran pajak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara- negara di dunia ini, khususnya bagi negara yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Praktik penghindaran pajak akan mengurangi sumber penerimaan negara dalam negeri dan menjadi potensi persaingan yang tidak sehat antar negara. Organisation for Economic Development(OECD) bekerja sama dengan negara anggota G-20 berusaha mengatasi praktik penghindaran pajak di dunia dan ingin memperbaiki regulasi perpajakan internasional, salah satunya dengan cara tranparansi informasi terkait perencanaan pajak yang bersifat agresif dalam bentuk kebijakan Mandatory Disclosure Rules (MDR). Indonesia sebagai salah negara anggota sampai saat ini belum menerapkan kebijakan tersebut. Sebagai rekomendasi OECD, bentuk kebijakan MDR tersebut perlu diteliti agar dapat diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia.
DETERMINAN KEBERHASILAN E-FILING PAJAK DI INDONESIA : STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TAMANSARI DUA M Heru Akhmadi
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.164

Abstract

Reformasi teknologi perpajakan yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan e-Filling bagi seluruh wajib pajak di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data wajib pajak secara cepat dan berkesinambungan. Hal ini menjadi penting dalam meningkatkan penerimaa negara dari sektor perpajakan. Pelaksanaan e-Filling telah dilaksanakan menyeluruh pada tahun 2014 dengan keluarnya Peraturan Jenderal Pajak PER-1/PJ/2014 tentang Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) Orang Pribadi melalui e-Filling. Secara tren terdapat peningkatan Wajib Pajak Pribadi menggunakan e-filling meskipun jumlahnya masih dibawah Wajib Pajak Badan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kepuasan WP Pribadi dalam menggunakan e-filling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengeksplorasi e-filling secara bebas dan sistematis melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan keberhasilan implementasi e-filling ditentukan oleh variable kehandalan (vunerability) sistem informasi e-filling, tingkat respon (responsiveness) atas gangguan layanan e-filling dan layanan informasi pajak (customer support) yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Hasil penelitian ini dapat diperdalam dengan menguji ke tiga faktor tersebut menggunakan pendekatan metode kuantitatif.
LITERATURE REVIEW IMPACT OF TAX AND SUBSIDY ON REDUCING INCOME INEQUALITY IN INDONESIA Sakti Prabowo
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.165

Abstract

Many countries have used fiscal policy Tax and subsidy as a tool to reduce income inequality and many of them have succeeded to achieve it. In contrast, tax and subsidy in Indonesia tend to have a neutral effect on inequality today. This research aims to identify the factors caused Indonesia fiscal policy doesn't have a significant impact on income inequality reduction and what steps should be taken by the government to improve the role of fiscal policy in order to reduce income inequality. From the literature review, this paper finds that Indonesia should improve the quality of public spending.  Indonesia government should Prioritize social spending and infrastructure to improve the fiscal policy role to reduce inequality. In addition, increasing direct tax such as personal income taxes should be done in order to make it more effective.
STUDI PENDAHULUAN PENGARUH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA TERHADAP IMBAL HASIL MISMATCH TREASURY BILLS Joko Sumantri, M.M
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.168

Abstract

The purpose of this preliminary study is to assist the Indonesian government and investors in predicting the effect of changes in state revenues and expenditures on yields on bonds to be issued under the name "mismatch treasury bills". The yield of treasury bills mismatch debt is proxied with 3-Month Indonesian Bond Yield indicator. By using linear regression analysis, state revenues and expenditure variables do not show a significant influence on the 3-Month Indonesian Bond Yield indicator.
ASPEK PAJAK DALAM SKEMA PENJUALAN DENGAN DROPSHIP Hanik Susilawati Muamarah
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.169

Abstract

ABSTRAK Perkembangan bisnis online di Indonesia terbilang cukup pesat. Perkembangan ini juga diikuti dengan bermunculannya beberapa profesi baru, diantaranya adalah dropshipper. Dropshipper adalah salah satu pelaku dalam skema penjualan dengan dropship. Dropship merupakan salah satu cara penjualan dalam bisnis online, yaitu suatu jasa order/pengiriman barang dari supplier ke pembeli melalui perantaraan dropshipper dengan mencantumkan alamat dropshipper-nya. Dalam skema dropship, seorang dropshipper berlaku seperti seorang perantara, tanpa perlu membeli stok barang untuk dijual kembali. Penjualan akan dilakukan oleh supplier atau pihak pemilik barang.Mengingat frekuensinya yang cukup besar, skema penjualan dengan dropship ini menjadi celah potensi pajak yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis atas aspek pajak dari suatu penjualan dengan skema dropship. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Wajib Pajak dropshipper dapat dikategorikan sebagai perantara, sehingga termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam skema penjualan dengan dropship terdapat aspek pajak berupa Pajak Penghasilan, baik yang merupakan PPh Pemotongan Pemungutan, maupun pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Selain itu, juga terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai apabila terdapat pihak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN NON MIGAS Mas'udin Mas'udin
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.170

Abstract

This study examines the impact of macroeconomic on tax revenue, especially non-oil and gas income tax. The time period of study ranges from 1970 to 2016. The study was conducted to obtain empirical evidence of factors influencing the growth of non-oil tax revenues in Indonesia. The model was analyzed using Vector Auto Regressive. The VAR estimation shows that there is a one-way relationship between economic growth, inflation rate, exchange rate and non-oil and gas income tax. In the short term, shocks of non-oil and gas income tax is the factor with the greatest influence on the growth of non-oil tax. In the long run, exchange rate shocks, inflation, economic growth, ICP, and non-oil income tax incidence shocks affect the growth of non-oil and gas income tax. Studi ini mengkaji dampak ekonomi makro terhadap penerimaan perpajakan, khususnya pajak penghasilan non migas. Rentang periode kajian selama 46 tahun yaitu dari 1970 s.d 2016. Studi dilakukan guna mendapatkan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan PPh non migas di Indonesia. Model dianalisis dengan menggunakan Vector Auto Regressive.  Hasil estimasi VAR menunjukkan terdapat hubungan satu arah antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan PPh non migas. Dalam jangka pendek, guncangan (shock) PPh non migas merupakan faktor dengan pengaruh terbesar pada pertumbuhan PPh non migas itu sendiri. Dalam jangka panjang guncangan kurs, inflasi, pertumbuhan ekonomi, ICP, dan guncangan PPh non migas berpengaruh terhadap pertumbuhan PPh non migas. 
ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP DI PT INDONESIA POWER Suparna Wijaya
JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jpi.v1i1.171

Abstract

ABSTRAKRevaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah melakukan penilaian kembali aktiva tetap dengan memanfaatkan fasilitas revaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015 khusus pada tahun 2015 dan 2016, tarif pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali berubah yaitu 3% untuk penilaian kembali aktiva pada tahun 2015, 4% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 dan 6% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang dilakukan oleh salah satu anak usaha BUMN dan manfaat ekonomi yang diperolehnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha BUMN. Data yang digunakan adalah laporan keungan tahun 2015 dan laporan revaluasi asset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, revaluasi aktiva juga dapat memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya, yaitu performa keuangan yang meningkat.

Page 1 of 15 | Total Record : 144

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023): Optimis Kinerja Positif & Waspada Ketidakpastian Masih Tinggi Vol 6 No 2S (2022): Sigap Hadapi Tantangan, Tangguh Kawal Pemulihan Vol 6 No 2 (2022): Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat Vol 6 No 1 (2022): Perpajakan Indonesia di Era Harmonisasi Vol 5 No 2 (2021): Kebijakan Perpajakan era Omnibus Law dan Implementasinya - II Vol 5 No 1 (2021): Kebijakan Perpajakan Pasca Omnibus Law dan Implementasinya Vol 4 No 2 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 4 No 1 (2020): Dinamika Kebijakan Perpajakan Indonesia Vol 3 No 2 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara II Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III Vol 1 No 2 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara II Vol 1 No 1 (2017): Optimalisasi Penerimaan Negara More Issue