Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)
Perpajakan, termasuk: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPn BM, KUP, Bea Meterai, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Sengketa dan Pengadilan Pajak, Akuntansi Pajak, Perencanaan Pajak (Tax Planning), Pemeriksaan, Pemeriksaan Buper dan Penyidikan Pajak, Perpajakan Internasional, PBB, Pajak Karbon, Pajak Perdagangan Internasional, Bea dan Cukai, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, Perpajakan lainnya
Articles
144 Documents
<![CDATA[APAKAH PEMERIKSAAN SUDAH MEMBUAT WAJIB PAJAK GENTAR? ]]>
<![CDATA[Arif Nugrahanto]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.527
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak memiliki deterrent effect (spillover effect) atau efek penggetar yang membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, self-assessment, menyaratkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Untuk memastikan hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar, maka undang-undang memberikan kewenangan kepada Direktur Jederal Pajak untuk melakukan pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data pemeriksaan (ALPP-Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak) dan data SPT WP OP di Jakarta 2009-2013. Sedangkan untuk menguji adanya spillover effect, peneliti mengadaptasi model regresi different in different (DID) yang digunakan oleh Ratto dan Gemmel (2012) dengan membandingkan perbedaan 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah pemeriksaan. Peneliti melakukan regresi OLS (Ordinary Least-Squares) dengan menggunakan STATA.Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat deterrent effect dalam pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan terhadap WP Pedagang Kulit di Jakarta, terbukti menimbulkan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak lain dalam hal ini WP Pedagang Tas Kulit. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa setiap kenaikan audit rate sebesar 1 percentage point, mengakibatkan kenaikan PPh yang dilaporkan sebesar 7,1 percentange point.Kecilnya magnitude spillover effect ini disebabkan beberapa hal, antara lain adanya kecilnya subjective probability of audit dan rendahnya pengaruh Wajib Pajak yang Diperiksa terhadap Wajib Pajak lainnya. Hal ini menyebabkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak hanya memberikan pengaruh yang terbatas terhadap kepatuhan Wajib Pajak lainnya.]]>
<![CDATA[NUDGES PADA SP2DK SEBAGAI BAGIAN DARI UPAYA PENINGKATAN TAX COMPLIANCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Arief Budi Wardana]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.529
<![CDATA[Upaya peningkatan tax compliance menjadi isu penting seiring dengan peningkatan peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Tidak hanya upaya yang bersifat komprehensif, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sentuhan kecil (nudges) mampu mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, penulis membandingkan format SP2DK yang masih berlaku dengan beberapa surat yang berisi pesan norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format SP2DK existing belum berisi elemen-elemen yang memenuhi kriteria sebagai nudges. Walaupun demikian, kemungkinan SP2DK untuk dikembangkan menjadi alat untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masih terbuka lebar.]]>
<![CDATA[SEJAUH MANA PENGARUH PEMERIKSAAN DAN DENDA PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYAR PAJAK? ]]>
<![CDATA[Nur Farida Liyana]]>;
<![CDATA[Nur Farida Liyana]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.530
<![CDATA[Tax compliance is the important role for optimalizing tax revenue. Nowdays, many studies revealed there are psychological factor which determined tax compliance behavior. This study refer to behavioral theory to seek the rational behind decision making of tax compliance. Those variable are probability of being audited and penalty/fines. Therefore , survey had been conducted in Surabaya City involving 300 of taxpayers. The regression model show a positive and significant effect. It means probability of being audited and fines have a positive impact on increasing tax compliance behavior. Therefore , Indonesian tax authority should give more attention on dissemination of audit and the taxation rule to increase tax compliance behavior.Kepatuhan pajak merupakan hal yang sangat penting untuk optimalisasi penerimaan. Dewasa ini banyak penelitian terkait factor-faktor psychology yang mendasari seserorang untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Teori perilaku ini yang mendasari penelitian ini untuk melihat adanya rasional pengambilan keputusan seseoran untuk patuh terhadap pajak. Diantaranya adalah adanya peluang dilakukan pemeriksaan dan adanya denda jika tidak patuh terhadap aturan pajak. Untuk itu dilakukan survey terhadap 300 Wajib Pajak di Surabaya. Dengan menggunakan analisis regresi diperoleh hasil positif dan signifikan bahwa adanya peluang diperiksa dan adanya denda mengakibatkan seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga hal ini perlu untuk menjadi perhatian bagi institusi pajak di Indonesia untuk dapat melakukan diseminasi secara masif adanya peluang diperiksa dan denda terhadap setiap ketidakpatuhan pajak.]]>
<![CDATA[PERAN STRATEGIS PENILAI PBB-P2 BAGI PEMERINTAH DAERAH ]]>
<![CDATA[Agung Yuniarto]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.533
<![CDATA[Kebijakan pengalihan pemungutan pajak kepada pemerintah daerah (UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD), maka SDM Penilai PBB-P2 ini mempunyai peranan penting bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya nilai tanah dan/atau bangunan dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan proses penilaian. Dalam kaitan dengan penentuan NJOP, penilaian dilakukan untuk mengestimasi nilai tanah dan/atau bangunan sebagai objek PBB. Nilai yang dihasilkan selanjutnya akan dikonversi kedalam klasifikasi tanah atau bangunan. Melihat kondisi yang demikian, penilai PBB-P2 sangatlah strategis, lalu bagaimana peran sebenarnya yang harus dilakukan oleh penilai PBB-P2 dan dampaknya bagi Pemerintah Daerah? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis yang dimiliki oleh penilai PBB-P2 pada Pemerintah Daerah dalam proses kerjanya. Hasil kerja yang berdampak bagi penerimaan negara atau daerah dari sektor pajak. Metode yang digunakan yaitu analisis data sekunder (ADS) (Martono, 2011), mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya. Penilai PBB P2 saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari penugasannya sampai dengan berusaha untuk menjadikan penilai profesional dengan tidak semata-mata mengedepankan kepentingan dearah dalam ranga meningkatkan PAD, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kultural daerah. Pemerintah daerah saat ini juga mempunyai tugas untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas penilai pajak.]]>
<![CDATA[MENAKAR KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK ]]>
<![CDATA[I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.545
<![CDATA[Penerapan self assessment, DJP berwenang melakukan pemeriksaan atas SPT Wajib Pajak yang sudah dilaporkan. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan hasil pemeriksaan terdapat sengketa pajak dan upaya hukum yang diajukan sebagian besar dikabulkan oleh Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui timbulnya sengketa pajak dan kualitas hasil pemeriksaan agar temuan pemeriksaan dapat dipertahankan. Penelitian ini, deskriftif kualitaif bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan pemeriksaan dan sengketa pajak. Hasil penelitian menemukan, pertama standar pemeriksaan sebagai capaian minimum yang harus dicapai dalam pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan yang didukung bukti pemeriksaan dan dasar hukum yang berlaku. Kedua, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum untuk kepastian hukum dan meyakini kewajiban perpajakan ditetapkan sesuai kenyataan dan peraturan pajak. Ketiga, Hasil pemeriksaan berkualitas apabila didukung bukti pemeriksaan berdasarkan hasil pengujian teknik pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara kompeten yang cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Tindakan Menteri Keuangan Dalam Penerbitan Keputusan Pencegahan ]]>
<![CDATA[yadhy cahyady]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.547
<![CDATA[Menteri Keuangan sesuai bidang tugasnya, dapat menerbitkan keputusan Pencegahan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang akan keluar wilayah Indonesia. Pencegahan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sesuai kedudukan Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal, yaitu dalam rangka penagihan pajak dan piutang Negara. Pencegahan dalam rangka penagihan pajak dikenakan terhadap Penanggung Pajak, sedangkan Pencegahan dalam rangka penagihan piutang Negara dikenakan kepada Penanggung Hutang, Penjamin Hutang, Pemegang Saham, dan Ahli Waris yang telah menerima warisan dari Penanggung Hutang. Terhadap keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan pajak, dapat dilakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Pajak. Adapun terhadap keputusan Pencegahan dalam rangka penagihan piutang Negara, dapat dilakukan upaya hukum berupa Upaya Administratif yaitu Keberatan dan Banding, serta gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[PAJAK BERGANDA SECARA EKONOMIS ATAS PENGHASILAN DIVIDEN DI INDONESIA DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA ]]>
<![CDATA[Primandita Fitriandi]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 1 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara III ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i1.559
<![CDATA[The taxation on income from dividend causes economic double taxation. This happens when profits at the corporate level are taxed and when distributed in the form of dividends to shareholders taxed again. Indonesia still uses a classiccal tax system that allows this double taxation phenomenon. This research was conducted qualitatively with a case study approach to obtain alternative tax policies on income from dividends. The results demonstrated that several countries have left this system and switched to the dividend exemption tax system or a reduction in tariffs. Therefore, these alternatives can be applied in Indonesia to support a better stock investment climate.Pengenaan pajak pada penghasilan dari dividen menimbulkan pajak berganda secara ekonomis. Hal ini terjadi ketika laba di level perseroan dikenakan pajak dan ketika dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham dikenakan pajak lagi. Indonesia masih menggunakan sistem klasik yang memungkinkan terjadinya fenomena pajak berganda ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan alternatif kebijakan pajak atas penghasilan dari dividen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian negara sudah meninggalkan sistem ini dan beralih ke sistem pengecualian dividen sebagai objek pajak atau penurunan tarif. Oleh karena itu, alternatif tersebut bisa diterapkan di Indonesia untuk mendukung iklim investasi saham yang lebih baik.]]>
<![CDATA[WITHHOLDING TAX ATAS BUNGA DALAM TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING ]]>
<![CDATA[Sulfan Sulfan]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v3i1.578
<![CDATA[ABSTRACTFintech Lending in Indonesia is developing very rapidly which is marked by the accumulation of loans up to June 2019 reaching Rp44.8 trillion. Borrowers are generally individuals and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a total of 9.7 million borrowers. There are indications of problems with taxation of interest income in the withholding tax mechanism. The purpose of this study is to get an idea of the extent of the Fintech Lending business process so that it is known to the parties who are obliged to withhold Article 23/26 Income Tax on interest income in the withholding tax mechanism. This study concludes that there are difficulties in applying the mechanism of withholding tax through withholding income tax Article 23/26 so that it can be proposed to be subject to final taxation of interest income in Fintech Lending transactions. ABSTRAKFintech Lending di Indonesia berkembang sangat pesat yang ditandai akumulasi pinjaman sampai dengan Juni 2019 mencapai Rp44,8 triliun. Umumnya peminjam adalah perorangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan total 9,7 juta peminjam. Terdapat indikasi permasalahan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dalam mekanisme withholding tax. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran sejauhmana proses bisnis Fintech Lending sehingga diketahui pihak-pihak yang berkewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 23/26 atas penghasilan bunga dalam mekanisme withholding tax. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesulitan penerapan mekanisme withholding tax melalui pemotongan PPh Pasal 23/26, sehingga dapat diusulkan untuk dikenakan pemajakan yang bersifat final atas penghasilan bunga dalam transaksi Fintech Lending.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK ]]>
<![CDATA[Yadhy Cahyady]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 3 No 1 (2019): Perpajakan dalam Keuangan Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v3i1.579
<![CDATA[ABSTRACTTax Court is a part of the Administrative Court under the judicial power of the Supreme Court of Indonesia that exercises judicial power for tax payers or tax beares seeking justice for tax disputes. The respective parties in disputes can be represented by one or more legal proxies by special power of attorney. To become a legal proxy, a person must fulfill the requirements as stipulated by Minister of Finance and prossess a license from the Chairman of Tax Court. Furthermore, if the legal proxy is an advocate, he/she must fulfill the requirements as stated in Law Number 14 Year 2002 Concerning Tax Court.]]>
<![CDATA[PENENTUAN TINGKAT DISKONTO DALAM PENILAIAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Edy Riyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL PAJAK INDONESIA Vol 2 No 2 (2018): Optimalisasi Penerimaan Negara IV ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Keuangan Negara STAN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31092/jpi.v2i2.604
<![CDATA[Prinsip umum penilaian sumber daya alam (SDA) hutan adalah untuk memperkirakan nilai aset secara in situ dalam artian aset tersebut masih berada di alam dan belum dilakukan ekstraksi. Dalam penilaian sektor kehutanan, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya yaitu metode comparable sales, metode capitalized income, metode replacement cost, dan metode lainnya (contohnya metode nilai sisa). Dalam penilaian dengan income appraisal, capitalized income method, atau income approach, isu yang sering menjadi kontroversi dalam metoda ini adalah discount rate yang mempengaruhi NPV yang diperoleh. Metode penentuan discount rate ini dapat di manfaatkan oleh Penilai untuk kepentingan penilaian perpajakan, aset pemerintah maupun swasta dan kepentingan lainnya yang relevan dengan harapan hasil penilaian yang dilakukan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari suatu objek hutan.]]>
