cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 25491660     EISSN : 25501305     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), publish by Universitas Medan Area, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.
Arjuna Subject : -
Articles 469 Documents
 1   2   3   4   5 
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam Ramadhan, Ilham; Matondang, Armansyah
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.106 KB)

Abstract

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kasus bencana di Medan dan mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian di Medan Medan. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa bencana alam seperti kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan (BPBD) telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan memberikan bantuan logistik. Kebakaran yang sering terjadi di Medan yang dipicu kepadatan rumah yang cukup tinggi, padatnya jumlah penduduk dan tertumpu pada satu lokasi juga penyebab kebakaran diakibatkan sarana-prasarana yang dimiliki oleh umumnya penduduk. Pemicu kebakaran yang terjadi adalah hubungan arus pendek atau korsleting listrik dan penyebab lain seperti kompor gas.
Persepsi Perokok Aktif Terhadap Label Pictorial Health Warning pada Masyarakat Desa Rumah Kabanjahe Sitepu, Kristian Adi Putra; Ritonga, Syafruddin
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.208 KB)

Abstract

In the wake of this study by the Government Regulation No. 109 of 2012 on the inclusion of images and text health warnings / pictorial health warnings on cigarette packs. The norm of this aims to reduce the negative health effects, protect productive age population and increasing public awareness of the dangers of smoking. Against the background of the norm of the government, the study was intended to determine the perception of active smokers the pictorial health warning labels on packs of cigarettes there. In this study, the method used is descriptive method with qualitative data. Data collected through library research informant interviews, and documentation. The results showed that smokers know their pictorial health warning labels on packs of cigarettes and smokers can understand the meaning of their label. Knowledge smokers against pictorial health warning label does not make the smokers to quit smoking, they continue to smoke because of their experience does not suffer due to take up smoking, and the effects felt far different from what was stated on the packaging that has been made. Thus we can say the perception of smokers tend to deny the existence of the warning label.
Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa Suharyanto, Agung
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.449 KB)

Abstract

Tulisan ini untuk mengetahui bagaimana peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa. peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina sikap toleransi antar Siswa, siswa tersebut saling bergaul, saling hormat menghormati, saling membantu antara sesamanya. Tidak pernah ada permusuhan dan tidak pernah ada pertentangan diantara mereka dan mereka tidak pernah membeda bedakan antara agama yang satu dengan yang lain. toleransi yang telah dimiliki mereka telah dilakukkan dengan sebaik-baiknya. Jadi nampak jelas bahwa peranan pendidikan kewarga negaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Pengaturan, Penanganan dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembayaran Melalui Cek Giro Kosong Mahzaniar, Mahzaniar
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.699 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1208

Abstract

Implementation of payment through blank checks is one of the modern modus operandi of crime today. Payments through blank checks can be classified and put into crime fraud. The legal arrangements for the criminal acts of payment through blank checks are stipulated in Article 378 of the Criminal Code. This means that the criminal act of payment through blank check is entered into the classification of fraud criminal acts as stipulated in Article 378 of the Criminal Code. The party involved in handling the crime of payment through blank check is the police. Because the function of the police is one of the functions of state government in the field of maintaining security and public order, law enforcement, protection, penganyoman, and service to the community. The legal liability for the perpetrator of a criminal act of payment through the blank check is punished for the act. If the act of intimidation is done intentionally, then done consciously by a sane person and known the act of fraud there is regulated in the legislation that is Article 378 of the Criminal Code, so in this capacity the perpetrators of fraud can be held accountable law.
Perkembangan Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Ritonga, Syafruddin
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.96 KB)

Abstract

This study aims to determine (1) the development of land use, (2) growth in population and the development of rural infrastructure covering housing, transport, health, water supply, electricity, telecommunications in Desa Bandar Setia 2004-2009. This research is descriptive qualitative data collection techniques using observation and documentation. The population in this study are all Desa Bandar Setia region that includes the physical condition of the area, population, and infrastructure located at Desa Bandar Setia well as a sample. Data processing techniques performed through descriptive method qualitative comparative analysis of 2004-2009 Desa Bandar Setia systematically. The results showed that the development of land use for settlements grew 7 ha (1.94%), reduced wetland 6 ha (1.67%), dry land reduced by 2 ha (0.53%), highways incremented by 1 ha (0.28%); total population of 7,377 inhabitants experiencing growth or a growth rate of 11%; development of infrastructure for housing permanent and semi-permanent increase 849 units, housing non-permanent decreased 212 units, transport increased 772 units, health facilities especially clinic / dispensary increased 3 units, provision of safe water increased 827 units, customer electricity network increased 1,120 units (7.78%), and telecommunications increased 563 units.
Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sembiring, Walid Mustafa
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.908 KB)

Abstract

Pada penulisan ini, penelitian dilakukan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang, tentang bagaimana peran kecamatan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kecamatan dalam pembangunan infrakstrukur jalan di kecamatan beringin, di mulai dari penyusunan program kegiatan pembangunan yang diadakan ditingkat desa, dimana masing-masing desa melaksanakan Musrenbangdes. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tersebut diajukan kepada pemerintah kecamatan sebagai acuan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan. Peran kecamatan sangat menentukan dalam perencanaan kegiatan prioritas utama yang sangat dibutuhkan masyarakat, sebab hasil musrenbang tersebut diajukan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk dapat dianggarkan dan direalisasikannya pembangunan tersebut.
Persepsi Masyarakat terhadap Upaya Kepala Kelurahan sebagai Salah Satu Unsur Pelaksana Pemerintahan Kota Medan Kusmanto, Heri
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.664 KB)

Abstract

This paper reveals public perception of the efforts of village heads as one of the executing element Medan city administration in implementing Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. Head of the village is already a way to implement Law Number 32 Year 2004 on Regional Government, this can be seen from the opinion of the people who have felt their development progress and success of the existing development, one example that people can feel the direct construction of facilities and road infrastructure has been improved, as well as some development flood management and handling of environmental cleanliness. Socialization conducted by the Head of the village in order to accelerate the construction of villages that have been run in accordance with what is expected by the public. Broad authority granted to the region with the issuance of Law No. 32 of 2004 on village heads are expected to reduce the gap and be able to improve the general well-being both at central and regional levels. Therefore, the regional autonomy of state power closer to the people will provide ample opportunity for the public to play an active role in regional development.
Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Asmaria Purba, Isma; Ponirin, Ponirin
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.464 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v1i2.558

Abstract

Organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah mampu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi dunia organisasi pergerakan nasional. Sebagai organisasi, Organisasi Muhammadiyah di beberapa cabang mempunyai visi dan misi, yaitu “Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan Da’wah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar di segala bidang menjadi rahmatan IiI alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan dunia ini” dan misinya adalah Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa oleh para Rasul Allah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh a.s. hingga Nabi Muhammmad SAW; Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi; Menyebar luaskan agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir  untuk umat manusia dan Sunnah Rasul; Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat
PENANGGULANGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Jamillah, Jamillah
JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.435 KB) | DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1142

Abstract

Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau anak yang masih dalam lindungan Undang-Undang adalah suatu tindakan yang tidak terpuji, sikap jahat anak itu timbul atau datang dari abad ke abad tidak perna hilang atau lepas dari dari kehidupan anak itu sendiri. Kejahatan anak itu sendiri datang dari pergaulan dalam lingkuan rumah tempat tinggal atau adanya faktor-faktor yang datang dari luar seperti modernisasi. Penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan sedini mungkin melalui tindakan-tindakan yang bijaksana setelah mengetahui sebab-sebab terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan yang sebagian besar adalah kaum anak/remaja. Disamping itu perlu diungkapkan sebab-sebab munculnya para pelaku tindak pidana serta beberapa sebab yang ada kaitannya dengan bidang sosial, ekonomi kultural dan mental. Kemudian perlu dipahami akibat-akibat negatif yang membahayakan bagi pelakunya serta dampak yang pasti merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat. Secara global upaya penanggulangan terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan secara moralistik dan abolionistik.
Peranan Bagian Kebersihan Kecamatan Lubuk Pakam dalam Meraih Adipura Malem, Surung; Dewi, Rosmala; Lubis, Yurial Arif
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.846 KB)

Abstract

Lubukpakam city as one of the participants of the small town, which managed to achieve and maintain adipura 6 (six) consecutive times including in 2013. This program is the development of adipura (1986-1997), which had been halted because of the economic crisis, because the conditions of urban environment tends to decrease since the termination of the program in 1997, after about five (5) years of stalled chart shows a decrease in the level of cleanliness quite dramatically between the cities participants. Issues raised in this study were: (1) lack of attention to the current Subdistrict Section Adipura Cleanliness obtained a city; (2) The role of the District Cleanliness is part of the cutting edge in getting Adipura lack of facilities and infrastructure in cleanliness; (3) Lack of cooperation provided by the community in efforts to improve environmental hygiene. The results of this study indicate that in order to maintain the cleanliness of the environment must be equipped with a high awareness within the community without waiting Verse, do not clean city solely to maintain the cleanliness of the environment, but it is clean city as an effort to maintain the cleanliness and aesthetics which we galakkan because cleanliness is part of faith. So with the clean city is a motivation to raise public awareness in keeping the environment respectively.

Page 3 of 47 | Total Record : 469

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 2 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 10, No 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 10 No. 1 (2022): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 9 No. 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 9, No 2 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 9 No. 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 8, No 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 8 No. 2 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol. 8 No. 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA Juni Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA Desember Vol. 7 No. 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 7, No 1 (2019): JPPUMA Juni Vol. 7 No. 1 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 6 No. 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol 6, No 2 (2018): Desember Vol. 6 No. 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA JUNI Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 5 No. 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA Desember Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 5 No. 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA JUNI Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 4, No 2 (2016): JPPUMA DESEMBER Vol. 4 No. 2 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA JUNI Vol 4, No 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 4 No. 1 (2016): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA DESEMBER Vol. 3 No. 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 3 No. 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA JUNI Vol 3, No 1 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 2, No 2 (2014): JPPUMA DESEMBER Vol. 2 No. 2 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 2 No. 1 (2014): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 2, No 1 (2014): JPPUMA JUNI Vol. 1 No. 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol 1, No 2 (2013): JPPUMA DESEMBER Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a Vol. 1 No. 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA JUNI More Issue