Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Government and Civil Society

jgs
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang

ISSN : 25497669 EISSN : 2579440X DOI : -

Core Subject : Economy, Science, Social,

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.

Arjuna Subject : -

Articles 98 Documents

1 2 3 4 5

Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia Martien Herna Susanti
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan demokrasi dalam partai politik. Dalam konteks masyarakat juga terdapat upaya menjaga status quo di daerahnya dengan mendorong kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan petahana. Regulasi yang lemah untuk memangkas dinasti politik turut menjadi penyebab meluasnya dinasti politik dalam Pilkada. Praktik politik dinasti juga ditengarai menjadikan lemahnya fungsi checks and balances hingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah beserta kerabatnya. Tahun 2017 ini merupakan paruh kedua babak baru pemilihan kepala daerah, setelah paruh pertama pada tahun 2015. Sistem Pemilukada memang baru, namun wajah-wajah lama yang tidak lain merupakan keberlanjutan dari dinasti politik mewarnai perhelatan Pilkada ini yang dikhawatirkan dapat mengancam fase transisi demokrasi menuju konsolidasi demokrasi. The presence of political dynasties in power struggles from regional to national level is inseparable from the role of political parties and the regulation of the regional head elections. Oligarchy on the body of a political party can be seen from the tendency of candidates nominating by political parties based more on the wishes of party elites, not through democratic mechanisms by considering the ability and integrity of the candidates. Simultaneously, political dynasties continue to establish solid networks of power so they can dominate and kill democracy within political parties. In the context of society, there is also an effort to maintain the status quo in the region by encouraging families or people close to the head of the region to replace the incumbent. Weak regulation to trim political dynasties has contributed to the widespread political dynasty in the regional head elections. The practice of dynastic politics is also suspected to make the weakness of checks and balances function to the effect of corruption acts committed by the head of the region and their relatives. In the year 2017 is the second half of a new round of regional head elections, after the first half in 2015. The regional head elections system is new, but the old faces that are nothing but the continuity of the political dynasty characterize this Pilkada event which is feared could threaten the phase of democratic transition towards consolidation of democracy.

Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nazmudin Nazmudin
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Supaya kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antar masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul angtar umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif. In order harmony and inter-religious tolerance can be a means to unite the nation, the plurality must be managed properly, it is necessary that an effective way of inter-religious dialogue for a wedge issue between the respective religious communities. Because of possible conflicts arising during this angtar religious communities occurs because the breakdown of the fabric of information true among adherents of one party to the other party so that the resulting negative prejudices.

Applying Kingdon's Multiple Streams Framework in the Establishment of Law No.13 of 2012 Concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region Bastian Widyatama
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Kingdon’s Multiple Streams, a framework to analyze agenda-setting process is widely considered as a ‘universal’ theoretical framework because of its flexibility to be applied. Therefore, it is necessary to investigate the validity of this ‘universal’ term.By using the case of the establishment of Law No.13 of 2012 concerning the Privilege of Yogyakarta Special Region, this research aims to apply and examine the Kingdon’sframework. The research has been done by using the qualitative method. Interviewing key persons and interpreting written documents are main techniques in data collection process. As the result, this framework remains applicable in the Yogyakarta case. There are 3 factors that brought Yogyakarta issues into the central government’s agenda encompass problem, policy, and politics. Politics is the most dominant factor indicated byYogyakartans strong political movement and Sultanate of Yogyakarta’s political approach. In addition, Sultanate of Yogyakarta canalso be discussed as a policy entrepreneur. As the conclusion, this research has a significant contribution to Kingdon’s multiple streams framework which is still able to explain social phenomena in policy making studies although there are some concerns that need to be explored further, particularly regarding the role of media and policy entrepreneur. Kingdon,s Multiple Streams, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis proses agenda setting secara luas dianggap sebagai kerangka kerja 'universal' karena fleksibilitasnya untuk diterapkan. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki validitas dari istilah 'universal' ini. Dengan menggunakan kasus pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hak Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan memeriksa kerangka kerja Kingdon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Mewawancarai informan-informan kunci dan menafsirkan dokumen tertulis adalah teknik utama dalam proses pengumpulan data. Akibatnya, kerangka kerja ini tetap berlaku dalam kasus Yogyakarta. Ada 3 faktor yang membawa masalah Yogyakarta ke dalam agenda pemerintah pusat yang mencakup masalah, kebijakan, dan politik. Politik adalah faktor paling dominan yang ditunjukkan oleh gerakan politik kuat orang Yogya dan pendekatan politik Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, Kesultanan Yogyakarta juga dapat didiskusikan sebagai pengusaha kebijakan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kerangka aliran ganda Kingdon yang masih mampu menjelaskan fenomena sosial dalam studi pembuatan kebijakan meskipun ada beberapa kekhawatiran yang perlu dieksplorasi lebih lanjut, terutama mengenai peran media dan pengusaha kebijakan.

Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran Ahmad Chumaedi
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Tulisan ini ingin mengelaborasi pemikiran Murtadha Muthahhari tentang negara dan masyarakat beserta pandangannya terhadap Revolusi Iran1979. Ideologi atau pemikiran Muthahhari pada dasarnya cenderung pada ideologi perjuangan dalam menentang peradaban Barat yang dalam pandangannya telah menghancurkan segi-segi moral manusia. Muthahhari mengemukakan bahwa salah satu prinsip ideologiIslam adalah persamaan derajat serta tidak adanya diskriminasi. Demokrasi yang dijalankan bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, dengan pertimbangan rakyat akan menerima pemerintah sebagai bagian dari amanat yang diberikan oleh Allah. Artinya, prinsip keadilan yang diterapkan di berbagai sektor kehidupan didasarkan pada universalitas hukum ilahi. Sebab itu revolusi Iran pada prinsipnya merupakan sebuah upaya untuk mengubah tatanan moral masyarakat Iran melalui penegakan syariat Islam. Bagi Muthahhari keberhasilan Revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan yang membawa Iran ke pentas dunia ini telah menghasilkanide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang cemas. Gerakan ini mampu mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri. This paper want to elaborate Murtadha Muthahhari’s thought about state, society, and its views on Iranian Revolution. Muthahhari’s thought basically tends toward the ideology of struggle against western civilization which is in his view destroyed the moral aspects of Iranian people. Muthahhari argues that one of the principle of Islamic ideology is equality and also the absence of discrimination. Democracy aims to create just and prosperous society, with the consideration that people will accept government as part of the mandate given by God. The principles of justice applied in various sector of life based on the universality of divine law. Therefore, Iranian revolution in principle is an attempt to change the moral order of Iranian society through the enforcement of Syariat Islam. In Murtadha Muthahhari’s view the success of the Iranian Revolution is a fruit of support from the spirituality and morality of Iranian society as whole. The movement that brought Iran to the world stage that has generated great ideas and caused anxious reaction from West. This movement is able teach others nation to stand on their own and have independent thoughts.

Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kinerja Pegawai pada PDAM Tirta Kerta Raharja Achmad Kosasih
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Pelatihan dan motivasi mempunyai peran penting untuk organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila dikelola dengan baik, keduanya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian tujuannya. Apabila dikelola dengan baik, keduanya dapat meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) seberapa besar hubungan yang terjadi antara intensitas pelatihan dengan kinerja pegawai; (2) seberapa besar hubungan yang terjadi antara motivasi berprestasi terhadap kinerja pegawai; (3) untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang terjadi antara intensitas pelatihan dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif dengan metode analisis korelasi product moment dan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel intensitas pelatihan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,327; (2) terdapat hubungan yang signifikan antara variabel motivasi berprestasi dengan kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,610; dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas pelatihan serta motivasi berprestasi secara simultanterhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien 0,625. Training and motivation have an important role for organization or company in achieving its goals. If managed well, they can improve employee performance. This study aims to determine the correlation between: (1) training intensity with employe performance; (2) achievement motivation with the employe performance; and (3) training intensity and achievement motivation onthe employe performance. The method used in this research is associative research method, with product moment correlation analysis and regression analysis. The result of this research showed: (1) there is a significant relationship between training intensity toward employee performance, with coefficient value 0.327; (2) there is a significant correlation between achievement motivation towardemployee performance, with coefficient value 0,610; and (3) there is alsosignificant relationship between training intensity and achievement motivation simultaneously toward employee performance, with coefficient value 0.625.

Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan Dedek Kumara
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana perpustakaan daerah dapat meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat melalui pengembangan rencana strategis. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kondisi lingkungan internal dan eksternal Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; (2) mengidentifikasi rumusan strategi berbasis analisis SWOT bagi perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan; dan (3) menganalisis proses strategi Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan. Model dan metode peneltian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Metode analisis data yang digunakan bersifat induktif, mengacu pada Miles & Huberman model. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan lingkungan eksternal dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perpustakaan, meningkatkan jumlah pengguna, dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi bagi masyarakat. Sedangkan pengembangan lingkungan internal dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan perpustakaan, optimalisasi perawatan koleksi, dan memberikan formasi yang sesuai pada SDM yang ada. Adapun strategi intensif dapat dilakukan melalui penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk, sementara strategi alternatif dapat dilakukan dengan menambah tenaga pustakawan perpustakaan. This research would like to see further how regional libraries can improve their services to the public through the development of strategic plans. This study aims to: (1) know the internal and external environmental conditions of South Tangerang City Regional Library; (2) identify the strategy formulation based on SWOT analysis for short and long term strategic planning of South Tangerang City Regional Library; and (3) analyzing the strategy process of South Tangerang City Regional Library. Model and method of this research is descriptivequalitative. The data analysis method used is inductive, referring to Miles & Huberman model. Data collection techniques used were participative observation, in-depth interviews, and documentation. The results of this study indicate that the development of the external environment is pursued by providing opportunities for the community to follow education and training about the library, increasing the number of users, and make the library as the information center for the community. While the development of the internal environment is pursued by improving library services, optimization of collection maintenance, and provide appropriate formation on existing human resources. The intensive strategy can be done through market penetration, market development, and product development, while alternative strategies can be done by adding librarians.

Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Kalangan Sunni) Yusuf Fadli
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Salah satu ciri pemikiran politik Islam era klasik adalah tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Perdebatan yang terjadi di era klasik berkisar pada wajibnya pendirian sebuah negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki kepala negara. Selain itu, pemikiran politik yang berkembang juga cenderung merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Kemunculan paham Sunni sendiri merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang cenderung mendiskreditkan posisi sahabat Nabi yang dianggap oleh sebagian kalangan yang berseberangan telah melakukan pengkhianatan. Bagi kalangan Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad bersifat terbuka–tidak terbatas hanya menjadi milik ahl bayt. Apa pun latar belakangnya, jika dianggap layak dan kompeten maka ia bisa diusulkan menjadi pemimpin. Jadi, penunjukan atau pengangkatan khalifah sebagai penguasa yang sah tergantung pada kualitas-kualitas spesifik yang dimiliki calon pemimpin. One of the characteristics of Islamic political thought in classical era is not questioning the position of religion and state, whether integrated or separated. The debate that occurred in the classical era revolves around the mandatory establishment of a state, how to choose the head of state, and the conditions that must be owned by the head of state. Furthermore, the development of political thought also tends to be a response to the existing sociopolitical conditions. The emergence of Sunni itself is a form of anxiety over the perspective constructed by groups which tend to discredit the Prophet’s companion’s position which is considered by some opposing circles to have committed treason. For the Sunnis, the leadership after the Prophet Muhammad’s death was open–not limited to the possession of ahl bayt. Whatever the background, if deemed feasible and competent then he can be proposed to be a leader. Thus, the appointment of the caliph as a legitimate ruler depends on the specific qualities of the future leader.

Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan) Amiludin Amiludin
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Tanah yang dibutuhkan oleh manusia pada era sekarang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang berakibat kepada terjadinya politik pertanahan. Kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah sehingga terbentuknya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai macam perundangundangan terkait pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Politik hukum dalam pertanahan yang terjadi akibat tidak adanya keseragaman peraturan yang terjadi antara pusat dan daerah yang mengarah kepada kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat akibat daripada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat. Land needed by humans in the current era cannot be separated from various kinds of interests that result in the occurrence of land politics. State policy in making a regulation cannot be differentiated from the interests, especially with the decentralization from central to regional so that the constitution of law number 32 of 2004 on regional autonomy.As a outcome of central authority led by state-linked areas bring a mixture of troubles, particularly the conversion or transition of farming estate to non-agricultural in each area, which is the intellect of the changeover to increase local revenue. This writing uses normative legal research methods that are sourced from various laws related to the land and the authority of the local government in terms of land. Legal politics in the land that occurs due to the absence of uniformity of regulations that occur between the center and the region that leads to policies that are more concerned with the interests of local governments, especially to increase local revenues without seeing the consequences of the conversion of agricultural land to non-agricultural that led to the food crisis for the community.

Collaborative Governance in the Management of Village Owned Enterprises Ponggok Sub District Polanharjo District Klaten Central Java 2016 Kohen Sofi; Dyah Mutiarin
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1028

The Law No. 6 of 2014 article 1 mention about the village-owned enterprises as the business entity which the capital is owned by the village in order to be managed for community welfare. The government of village should be able to see the potential of the village to be managed along with the community and private sector to maintain its sustainability. The successful of Ponggok village to establish and run the village-owned enterprises Tirta Mandiri brings the Ponggok village as one of the richest village in Indonesia with the 9.6 billion rupiah income per year. This research aims to see how the ability of the collaborative governance to push accountability and transparency factors in managing the village-owned enterprises in 2016. This research used the method of collaborative governance through the data collection and interview towards the related actors. According to the data, the collaborative governance in the management of Ponggok village-owned enterprises involved three actors such as the government of the village, community and private sector. Collaborative governance be able to push the accountability and transparency in the management of village-owned enterprises by those collaborative actors. The result of collaborative governance can be felt by the villagers in form of welfare.

Coordination of Regional Disaster Management Agency (BPBD) Tangerang City in Flood Mitigation Tito Inneka; Toddy Aditya
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Flooding is a threatening problem both in the city and in the countryside. One of the flood-prone cities is Tangerang City. The cause of flooding is overflowing from the Kali and blockage of existing drainage. Various efforts have been made to prevent flood disasters, the Badan Penanggulangan Bencana Daearah (BPBD) of Tangerang City which is an agency that has the task to assist the disaster, in coordination with the Tangerang City government in order to overcome the problems of frequent floods. The purpose of this study is to analyze how the coordination of Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) in flood prevention in Tangerang City. The research method used is qualitative research. The results of the study show that the coordination of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is well underway and in accordance with the managerial hierarchy, rules and procedures, and plans and goal setting.

Page 2 of 10 | Total Record : 98

1 2 3 4 5

Filter by Year

2017 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota tangerang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota tangerang,

Banten

INDONESIA