cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2015): Mei" : 5 Documents clear
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA Ahmad Marthin Hadiwinata
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 1 (2015): Mei
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i1.18

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum nasional dalam pengelolaan perikanan berbasis masyarakat (PPBM). Penulis menggunakan kerangka analisis Kuemlangan dan Teigene dalam artikelnya yang berjudul: “An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management.” Tidak ada cetak biru dalam menciptakan kerangka hukum bagi PPBM namun hukum akan menentukan pengaturan mengenai PPBM. Perlu untuk melakukan penilaian terhadap penerimaan konstitusi atas PPBM dengan contoh hak kepemilikan bersama serta bagaimana desentralisasi kewenangan pengelolaan diatur. Penulis menemukan kemungkinan adanya konflik berdasarkan UU Perikanan, UU PWP3K dan UU Pemda dalam pengelolaan sumber daya perairan dan laut. Desa sebagai peluang penciptaan PPBM dapat menerapkan empat prinsip yaitu jaminan, ekslusivitas, keberlangsungan serta fleksibilitas. Tetapi terdapat hambatan dengan tidak terintegrasinya PPBM dalam kerangka hukum perikanan yang lebih luas. Penulis menyarankan adanya perubahan kebijakan menyeluruh dalam hukum perikanan yang mengakui pengelolaan oleh masyarakat dalam perikanan. AbstractThis article aims to analyze the provisions of national law in a community-based fisheries management (CBFM). The author uses analytical framework Kuemlangan and Teigenen in an article entitled: “An Overview Of Legal Issues And Broad Legislative Considerations For Community Based Fisheries Management.” There is no blueprint in creating a legal framework but the law will define the arrangements regarding CBFM. There is a need to conduct an assessment of the constitutionality of CBFM, for example related to the common property rights and decentralization of management authority. The author discovered a possible conflict based on Fisheries Act, Coastal and Small Island Act and Local Government Act in the management of marine resources. Villages as opportunities for establishing CBFM can apply four principles such as: security, exclusivity, permanence and flexibility. However, there are constraints in the integration of CBFM in the wider legal framework of fisheries. The author suggests a comprehensive legal reform in the fishery law to recognize community management with regard to fisheries.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI ACEH Safrina Safrina
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 1 (2015): Mei
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i1.19

Abstract

Abstrak Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah menjadi agenda negara-negara di dunia terutama setelah menjadi salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio 1992. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mencantumkan prinsip partisipatif sebagai salah satu asas dalam penyusunan setiap kebijakan terkait lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pelaksanaan Program Pengelolaan Wilayah Laut Berbasis masyarakat pada Masyarakat Ujong Pancu, Kabupaten Aceh Besar dan memahami bagaimana peran institusi adat laot (Panglima Laot) dalam pengelolaan lingkungan pesisir. Perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir di Aceh dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui pembentukan aturan hukum yang mendukung dan penguatan kapasitas institusi masyarakat, institusi adat dan hukum adat yang dipercaya dapat menjadi wadah yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui program tersebut masyarakat terlibat secara langsung dalam penentuan kawasan konservasi laut dan juga ikut menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi kawasan pesisir tempat mereka menetap. Lebih lanjut, melalui pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pembangunan dan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang dan obyektif sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pemecahan masalah-masalah lingkungan. Abstract Community participation in protection and management of the environment has been on the agenda of countries in the world, especially after incorporated as a principle in the Rio Declaration of 1992. Indonesia, through Law No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management included participatory principle in policy-making related to the environment. This study aims to examine the implementation of community participation in coastal management and to analyze the role of adat institution (Panglima Laot) in managing the coastal environment in Aceh. Protection and management of coastal areas in Aceh is conducted under two approaches, namely the establishment of the regulations that support the implementation process and strengthening the capacity of public institutions; and traditional institutions and customary laws that are believed can be an effective way to engage community in the development process. Through a program of community-based coastal management, community directly involved in determining the marine conservation areas and also determine the best steps to protect their region. Moreover, the program can also minimize the negative impacts of development and enable public to obtain a balanced and objective information that can contribute to solve the problems in their environment.
TINDAKAN AFIRMATIF SEBAGAI BENTUK KEADILAN PADA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI LAUT : STUDI KASUS MV HAI FA DAN NELAYAN UJUNG KULON Rayhan Dudayev
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 1 (2015): Mei
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i1.20

Abstract

AbstrakUpaya penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Instrumen hukum lingkungan dibuat dan ditegakkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Namun pada pelaksanaannya, penegakan hukum lingkungan tidak senada dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Penegakan hukum lingkungan seolah hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai penegakan hukum lingkungan di sektor maritim dalam dua kasus yang berbeda, berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Konservasi Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Perbedaan sebab akibat dalam kasus yang berbeda tidak membuat hukum memperlakukan kedua kasus tersebut secara berbeda karena adanya asas kesamaan (equality before the law) dalam hukum. Tulisan ini akan memaparkan penegakan hukum, terutama hukum pidana, ditinjau dengan perspektif pembangunan berkelanjutan pada kasus nelayan dan kasus illegal fishing yang melibatkan korporasi. Berangkat dari perspektif tersebut, tulisan ini mencoba menganalisis alasan pentingnya tindakan afirmatif bagi penegakan hukum di masing-masing kasus. AbstractOne of the means to protect the environment is to firmly enforce the environmental law. Environmental legal instruments are made and enforced in order to prevent environmental damage. However, environmental law enforcement in practice is not always consistent with the concept of sustainable development. Environmental enforcement is sharper to the poor people, but dull to big corporations. This article attempts to discuss the enforcement of environmental law in the maritime sector in two different cases, with regard to the violation of Law no. 5 of 1990 regarding Conservation. Despite the different causation and magnitude of impacts, the law treats those cases equally due to the equality before the law principle. This article also elaborates the law enforcement, especially criminal law, with the perspective of sustainable development in the case of involving fishermen and the illegal fishing case involving a corporation. From this perspective, this paper analyzes the importance affirmative action for the law enforcement in each case.
PENGELOLAAN AIR BALAS: KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA Eliza Dayinta Harumanti
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 1 (2015): Mei
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i1.173

Abstract

Pembuangan air balas kapal yang tidak diolah dan dibuang di sembarang tempat berpotensi menyebabkan perpindahan beberapa organisme laut yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup awalnya. Organisme ini akan berkembang dan mengganggu sistem rantai makanan yang pada akhirnya berdampak pada pencemaran air laut dan keseimbangan ekosistem. Perhatian dunia internasional terhadap perlindungan laut terlihat dengan adanya konvensi yang mengatur tentang pembuangan air balas pada tahun 1992 sebagai upaya mitigasi untuk mencegah menyebarnya spesies predator serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem di suatu daerah di dunia. Tulisan ini membahas perkembangan pengaturan pengelolaan air balas di dunia sampai dengan terbentuknya Konvensi Pengelolaan Air Balas dan perbandingan penerapannya di beberapa negara termasuk di Indonesia. Mengingat Indonesia belum meratifikasi ketentuan Konvensi Pengelolaan Air Balas, tulisan ini akan mengkaji kemungkinan Indonesia menjadi negara anggota konvensi tersebut. 
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN “PENEGAKAN HUKUM DI LAUT: PELUANG DAN TANTANGAN” Margaretha Quina; Henri Subagiyo
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 1 (2015): Mei
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i1.174

Abstract

Di penghujung masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. UU ini disambut momen yang tepat dengan prioritas agenda politik Presiden RI selanjutnya, Joko Widodo, yang berambisi kembali membangun Indonesia sebagai negara maritim.UU ini, yang muncul sebagai inisiatif DPD dan membutuhkan waktu dua tahun pembahasan di DPR, sepertinya oleh penyusunnya difungsikan sebagai undang-undang “payung” atau umum bagi beberapa undang- undang sektoral yang berkaitan dengan laut.  Dalam bagian Penjelasan UU Kelautan, penyusun UU menyatakan kendala pembangunan kelautan di Indonesia disebabkan tiadanya UU yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut. UU ini dimaksudkan sebagai payung hukum yang terintegrasi dan komprehensif dalam hal pemanfaatan laut.  Dengan kata lain, secara politik hukum keberadaan UU ini telah menunjukkan pandangan negara yang melihat laut sebagai aset strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Setidaknya ada dua isu besar yang selama ini muncul terkait dengan kelautan.  Pertama, tentang pengelolaan laut mulai dari kebijakan perencanaan hingga pemanfaatan sumber daya laut.  Kedua, tentang pengawasan dan penegakan hukum di laut.  Kedua isu tersebut patut kita cermati dan sudah selayaknya harus mampu dijawab, baik secara normatif dalam ketentuan UU dan aturan pelaksananya maupun pada tataran empiris pelaksanaannya.  Fokus tulisan ini adalah pada isu kedua, yaitu terkait dengan penegakan hukum.  Tanpa bermaksud mengesampingkan isu pengelolaan, penegakan hukum merupakan pilar terakhir dalam menjaga kedaulatan dan memastikan agar sumber daya laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk tujuan pembangunan nasional.  Meskipun demikian, kita perlu garis bawahi bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif jika masih banyak kelemahan pada aspek pengelolaan. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5