cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2016): JULI" : 7 Documents clear
Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Bidang Perikanan sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Wilayah Pesisir dan Laut Nur Sulistyo Budi Ambarini
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.33

Abstract

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan mengkaji perlindungan usaha mikro kecil sebagai entitas ekonomi yang dapat dikembangkan agar mampu berperan dalam pengendalian pencemaran wilayah pesisir dan laut. Menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan socio-legal research
Tanggung Renteng dalam Perkara Perdata Pencemaran Udara dari Kebakaran Hutan dan Lahan Fajri Fadhillah
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.34

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan korban pencemaran udaradari karhutla menuntut ganti rugi secara perdata terhadap beberapa pelakupencemaran udara dari karhutla. Tulisan ini menggunakan metode penulisanyuridis normatif berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia sebagai bahan hukum primer. Tulisan ini juga bersumber pada teoridari literatur-literatur hukum dan informasi dari internet yang menjadi bahanhukum sekunder. Tulisan ini menunjukan bahwa gugatan perdata terhadapbeberapa pelaku pencemaran udara dari karhutla dapat dilakukan. Gugatantersebut dapat dilakukan dalam bentuk gugatan tanggung renteng (joint and severalliability). Selain itu, pertanggungjawaban mutlak dan asas kehati-hatian dapatmenjawab tantangan pembuktian kausalitas dalam gugatan ini
Mengatasi Kabut Asap Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Mulyani Zulaeha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.35

Abstract

Permasalahan kabut asap akibat terbakarnya hutan dan lahan di Indonesiamerupakan kejadian berulang setiap tahun. Dampak kabut asap tidak saja dialamioleh masyarakat sekitar, namun juga berdampak ke wilayah lain di Indonesiabahkan menjadi kado tahunan bagi beberapa negara tetangga Indonesia. Kerugianyang diderita tidak saja bersifat materiil bahkan sampai merenggut nyawa.Dengan metode yuridis normatif, dapat dijelaskan persoalan kabut asap yangmengakibatkan warga negara tidak mendapatkan haknya atas lingkungan udarayang baik dan sehat dapat di jadikan sebagai dasar mengajukan gugatan citizenlawsuit. Gugatan dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatukebijakan yang bersifat umum agar kelalaian atau kegagalan dalam pemenuhanhak warga negara tersebut di masa mendatang tidak terjadi lagi. Potensi mengatasikabut asap melalui mekanisme citizen lawsuit yaitu pemerintah akan mengeluarkansuatu aturan yang lebih tegas agar kejadian kabut asap tidak lagi terulang.
Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing) Nadia Astriani; Yulinda Adharani
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.36

Abstract

Permasalahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di KecamatanRancaekek, Kabupaten Bandung, sudah berlangsung lebih dari 20 tahun.Pencemaran Sungai Cikijing berdampak pada menurunnya produksi pertaniandan/atau perikanan. Pencemaran ini seharusnya tidak terjadi jika perusahaanmengolah limbah sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Koalisi MelawanLimbah yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat (WALHI Jabar),Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, dan Paguyuban Warga PeduliLingkungan (PAWAPELING) menggugat penerbitan Izin Pembuangan LimbahCair (IPLC) ke Sungai Cikijing yang dikeluarkan oleh Bupati Sumedang. Penelitianini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini akanmemaparkan fungsi izin dalam pengendalian lingkungan dengan menganalisateori-teori hukum perizinan dan teori-teori hukum lingkungan serta penerapanteori-teori ini dalam praktek
Kontribusi Industri Tekstil dalam Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun Terhadap Rusaknya Sungai Citarum Desriko Malayu Putra
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.37

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang masuk dalam jajaran 10 besar pengeksporpakaian terbesar dunia dan pada tahun 2011 Indonesia merupakan negarapengekspor terbesar ke-11 di dunia. Indonesia adalah negara dengan ekonomiyang paling besar di Asia Tenggara, dan sektor tekstil menyumbang 8,9 persentotal ekspor Indonesia pada 2010. Tulisan ini akan melihat bagaimana kontribusisektor industri tekstil terhadap rusaknya Sungai Citarum. Metodologi penulisanini munggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat oleh kasus kegiatanindustri yang letaknya bersebelahan dengan Sungai Citarum. Sungai Citarummemiliki reputasi buruk sebagai sungai terkotor di dunia. Masalah kasat mataberupa sampah dan limbah domestik memang terlihat parah. Tetapi limbah daribahan berbahaya dan beracun yang digunakan dalam industri tekstil merupakansumber besar dari pencemaran dengan konsekuensi jangka panjang yang lebihserius, terutama di bagian hulu Sungai Citarum di mana terdapat 68 persen pabriktekstil.
Anotasi Putusan Perkara Tata Usaha Negara antara Kuat, cs. melawan Pemerintah DK I Jakarta tentang Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G (No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT) Rayhan Dudayev
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.38

Abstract

Selasa, 31 Mei 2016 merupakan hari yang menandai kemenangan NelayanMuara Angke terhadap gugatan yang mereka lakukan terhadap Izin PelaksanaanReklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Lima orang nelayan bersama dua organisasilingkungan hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan KoalisiRakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengajukan gugatan terhadap SKGubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta. Pasca tujuh bulan berselang, ketua majelis hakim, Adhi BudhiSulistyo yang merupakan hakim lingkungan, mengabulkan gugatan nelayan danmenyatakan batal atau tidak sah SK yang dikeluarkan gubernur tersebut.
Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebajikan Cecep Aminudin
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3 No 1 (2016): JULI
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v3i1.39

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan perkembangan pengaturan kualitas udara sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Uraian dilakukan berdasarkan hasil analisis yuridis normatifterhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhasil diinventarisasi.Perkembangan pengaturan dibagi dalam 5 kurun waktu.

Page 1 of 1 | Total Record : 7