cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia
ISSN : 2655514X     EISSN : 26559099     DOI : http://doi.org/10.38011/jhli
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) terbit dengan nomor ISSN baru mulai volume 5 nomor 1. Sebelumnya, “JHLI” terdaftar dengan nomor ISSN: 2355-1350 dengan nama Jurnal Hukum Lingkungan (JHL). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia (JHLI) merupakan salah satu wadah penelitian dan gagasan mengenai hukum dan kebijakan lingkungan, yang diterbitkan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) setiap 6 bulan sekali.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2017): Maret" : 7 Documents clear
CLS Sebagai Salah Satu Instrumen untuk Mendorong Laju Pemulihan Sungai: Pembelajaran dari Sungai Gangga dan Riachuelo Quina, Margaretha
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.511 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.46

Abstract

Artikel ini mengargumentasikan bahwa CLS dapat digunakan sebagai salah satu strategi litigasi dalam mendorong pemulihan kualitas air di Indonesia, dan harus dilakukan lebih efektif dengan mengekstraksi pembelajaran-pembelajaran penting dari kedua gugatan di India dan Argentina. Simpulan artikel ini mengamini hipotesis tersebut, namun dengan penekanan terhadap ketepatan subjek dan tuntutan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari subjek yang digugat
Catatan Akhir Tahun 2016 Indonesian Center for Environmental Law “Tahun Kelam Kebijakan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” ICEL, Tim
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.839 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.45

Abstract

Kebijakan Pemerintah selama tahun 2016 lebih berpihak kepada proyek- proyek pembangunan, minim perhatian pada upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat [...]
Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi Kasus : Ekosistem Karst Sangkulirang – MangkaliHat, Provinsi Kalimantan Timur) Widyaningsih, Grita Anindarini
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.633 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.44

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang - undangan maupun kebijakan yang ditetapkan maupun dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah didesain untuk memberikan perlindungan terhadap Ekosistem Karst di Indonesia dari ancaman kerusakan lingkungan. Adapun untuk mempersempit ruang pembahasan, tulisan ini mengambil studi kasus pada Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur, yang saat ini tengah mengalami ancaman kerusakan
Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sembiring, Raynaldo
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.943 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.40

Abstract

Anti Eco-SLAPP telah diadopsi dan dirumuskan dalam Pasal 66 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketentuan Anti Eco-SLAPP merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hanya saja penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 memiliki perbedaan dengan konsep dasar Anti Eco-SLAPP. Selain itu, ketiadaan interpretasi secara resmi terhadap penjelasan Pasal 66 UU 32/2009 berpotensi memberikan menghambat implementasi Anti Eco-SLAPP di Indonesia
Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia Sihombing, Yosua Hamonangan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.636 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.43

Abstract

Artikel  ini  akan  menganalisis peran pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut Indonesia. Selanjutnya menganalisis penegakan hukum terhadap sumber daya  perikanan  di  laut  Indonesia.  Adapun  metode  penulisan  yang  digunakan yaitu metode deskriptif analitis dengan menganalisis dan menjelaskan mengenai pelaksanaan  pengaturan  hukum  laut  nasional  Indonesia  dalam  pengembangan potensi sumber daya perikanan. Dari analisis ini menjadi solusi yang diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah maupun instansi lainnya guna pengembangan potensi sumber daya perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional.
Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program Nababan, R. Kemala
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.612 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.42

Abstract

Tulisan ini akan membahas potensi PP No. 46 Tahun 2016 tentang TataCara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalammengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunankebijakan, rencana, dan/atau program. Fokus kajian terbagi menjadi 3 aspek,yakni identifikasi elemen-elemen dalam prinsip pembangunan berkelanjutan yangterkandung dalam PP No. 46 Tahun 2016, proses pelaksanaan kajian lingkunganhidup strategis dan kritik terhadap proses tersebut, serta identifikasi keterlibatanmasyarakat dalam penyelenggaraan KLHS. Tulisan ini juga berisi beberapamasukan terhadap peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh PP No. 46Tahun 2016 kepada peraturan menteri sehingga diharapkan pelaksanaan KLHSdapat berjalan secara lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Perkembangan Sanksi Administratif Dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (Studi Kasus : Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan) Nagara, Grahat
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 3, No 2 (2017): Maret
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.089 KB) | DOI: 10.38011/jhli.v3i2.41

Abstract

Walaupun sanksi administratif sebagai salah satu instrumen dalam modelcommand-and-control seringkali merupakan satu aspek yang banyak dikritik,dalam perkembangannya justru menyimpan peluang untuk memperkuat upayaperlindungan lingkungan hidup. Beberapa yang akan dibahas dalam tulisan initermasuk, penguatan sanksi administratif dengan sanksi pidana, maupun denganmemperkenalkan sanksi denda dan pemulihan. Untuk membaca potensi penguatanyang terjadi di Indonesia dengan perkembangan sanksi administrasi, pendekatanyuridis-normatif dilakukan untuk mencermati perumusan sanksi administratif terkaitperlindungan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha sektor sumber daya alam.Tulisan ini menemukan bahwa meskipun perkembangan kebijakan perlindunganlingkungan hidup terjadi, termasuk juga melalui penguatan sanksi administratif,upaya tersebut masih dapat dikatakan belum memadai

Page 1 of 1 | Total Record : 7